Asap Tak Kunjung Hilang, 76 Ribu Warga Sumsel, Derita ISPA

4

“76 Ribu Warga Sumatera Selatan (Sumsel), telah menderita Infeksi Saluran
Pernapasan Atas (ISPA), dan mengancam kelompok rentan seperti anak-anak, balita,
ibu hamil, lansia dan memperparah penderita penyakit pernapasan lainnya,
pemerintah harus bertanggung jawab atas para korban asap kebakaran hutan dan
lahan (Karhutla) dengan memastikan layanan kesehatan gratis,”
Direktur Walhi Sumssel, Hairul Sobri.

Palembang, BP

Jumat  (20/9) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI) Sumatera Selatan menyampaikan tuntutan kondisi darurat asap kepada Gubernur
Herman Deru.

Darurat asap ialah dampak kerusakan ekologis yang terjadi akibat jutaan hektar (ha) izin
konsesi (Perusahaan), pengawasan izin yang lemah, dan penegakan hukum yang tidak tegas.
Hampir 63% lahan gambut lindung di Sumsel, telah terbeban izin konsensi.

Baca:  Kawasan Lahan Gambut Di Lebak Rawang Kecamatan Tulung Selapan OKI Terancam

Hal ini menjadi pokok pembicaraan dalam pertemuan Walhi Sumsel bersama Gubernur
Sumsel, Herman Deru. Ditegaskan Hairul, kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutlah)
yang mayoritas berada di lahan gambut merupakan cerminan ketidakseriusan pemerintah
memulihkan kawasan tersebut. Kondisi gambut yang kian rusak membutuhkan penanganan
secepat-cepatnya dan pengendalian jangka panjang.

“Banyak hal yang harus dievaluasi oleh Provinsi Sumsel diantaranya membatalkan izin
perusahan perkebunan baru serta rekomendasi pencabutan izin–izin perusahaan
penyumbang hotspot (titik api) yang berulang,”tegas Hairul.

Baca:  LBH Palembang, Jaringan Advokat Dan Walhi Sumsel Kecam Tindakan Refresif Aparat di DPRD Sumsel

Catatan Walhi, luasan gambut mencapai 1,2 juta ha atau 15% dari luasan wilayah Sumsel
dengan 900.000 ha ialah gambut dalam yang harus dilindungi. Faktanya, 700.00 ha gambut
dalam tersebut malah telah terbeban izin konsesi (perusahaan).

Kerusakan kawasan gambut ini yang menyebabkan Sumsel kian memproduksi asap setiap
tahunnya. Padahal, pemulihan gambut seharusnya dilaksanakan berdasarkan kesatuan
lanskap, yakni pemulihan gambut secara keseluruhan (berdasarkan bentang alam).

Baca:  Tumpang Tindih Misi Lingkungan Hidup Dengan Misi Ekonomi Para Kandidat Pilpres

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Sumsel itu, Hairul menuntut
pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi korban yang terpapar kabut asap
selama ini. Pembukaan posko, rumah singgah (safe house), menjadi penting sebagai respon
tanggap darurat pemerintah daerah.

Walhi menyakini pengelolaan lahan gambut dengan kearifan lokal lebih mampu
mensejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.#osk