“Mengapa Automaticly Berupaya Menaikkan TPP Secara Fantastis?.

7

BP/IST
Pengamat politik dan sosial Bagindo Togar BB

Palembang, BP

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan dinaikan secara signifikan mulai April 2019 ini.

Hal itu mengemuka dalam rapat sosialisasi meningkatkan kinerja PNS Pemkot Palembang  terkait tambahan penghasilan berdasarkan kinerja di Lingkungan Pemerintahan, Senin, 22 April 2019  di lantai II Ruang Parameswara Setda Kota Palembang.

Namun berapa prosentase kenaikan TPP tersebut belum dipublis dalam rapat tersebut, hanya dikemukakan ada perbedaan yang signifikan antara TPP dengan sebelumnya, dengan adanya tambahan penghasilan (TP) ini, maka yang bersangkutan dituntut  kinerja dan kehadiran pegawai.

 

Pemerhati Politik  dari Forum Demokrasi Sriwijaya, Bagindo Togar menilai walaupun sesungguhnya tak ada kaitan langsung hubungan antara hasil tagihan kenaikan pajak dan kutipan retribusi dengan meningkatnya pemberian tunjangan penghasilan pegawai (TPP) dilingkungan pemerintah kota Palembang.

Baca:  "Applaus And Standing Ovation" Kepada DPRD Sumsel

Namun TPP menurutnya seyogyanya diukur dan bersinergi dengan kinerja para pegawai yang mengacu RAPBD setiap tahunnya. Bukankah implikasi atau hasil dari ragam kebijakan kenaikan pajak/ sejenisnya belum dapat diukur efektifitas maupun hasilnya?  Mengapa automaticly berupaya menaikkan TPP secara fantastis?.

“Idealnya, para ASN tersebut bekerjalah secara maksimal dan profesional terlebih dahulu, khususnya dalam melayani masyrakat kota ini,” katanyaa, Selasa (17/9).

Dimana, warga akan merasakan kerberadaan, peran juga tugas pemerintah kelak dirasakan maupun diappresiasi warga,  ketika segala bidang program pembangunan yang dirumuskan serta diwujudkan merupakan skala prioritas urusan publik yang diaspirasikan oleh masyarakat, misal,  terciptanya pelayanan yang prima dibidang kesehatan,  pendidikan dan pemukiman yang sehat, lingkungan fisik yang bersih,hijau,  tertata rapi alias tidak kumuh, Lingkungan sosial yang harmonis,  aman dan nyaman. Infrastruktur jalan perkotaan yang mulus,  terurai dari kemacetan, bebas banjir serta sistem drainase yang fungsional, berstandar dan saling terkoneksi.Dll.

Baca:  "Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang Berspekulasi Atas Izin Menkes RI Terkait PSBB"

“Bila semua itu relatif mampu dipenuhi oleh Pemerintah,  wajar bila diiringi dengan pemberian reward kepada para ASN. Tetapi bukan berarti kenaikan jumlah nominal TPP tadi meminggirkan sense of crisis dan social sense yang tengah berkembang diranah pubik,” katanya.

Menurutnya,  masih banyak persoalan urusan masalah pembangunan kemasyrakatan  butuh pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah.

“Lagian parameter kesuksesan suatu pemerintahan daerah,  tidak cuma dimonopoli tingginya tingkat kesejahteraan para pegawainya semata. Tetapi utamanya oleh relatif meratanya derajat pendapatan dan konsumsi seluruh warga kota ini,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, M. Hoyin Rizmu mengatakan  pegawai yang datang terlambat TPP nya dipotong 2,5 % dan keterlambatan jam berikutnya 1 % hingga maksimum 5%.

Baca:  Refresing Dan  Peresmian Taman Agro Wisata, Sindang Panjang, Tanjung Sakti Bersama Pemko Palembang Di Kritik

“Misalkan PNS Jabatan Kepala Dinas Eselon IIB menerima Rp 17 juta dalam satu bulan belum tentu menerima sepenuhnya. Penilaian tidak hadir, pulang lebih cepat, sakit, cuti, terlambat, semua itu termasuk pemotongan. Dan penilaian dilihat dari data finger print juga laporan kinerja,” katanya.

Variabel pemotongan TPP baru sebatas kehadiran dan keterlambatan yang sudah diberlakukan pada bulan Maret 2019 dan bulan April TP baru didapat oleh PNS dan tidak berlaku bagi Non PNS.

Sementara itu, Asisten I Sulaiman Amin mengatakan, dengan adanya tambahan penghasilan diharapkan memicu kinerja kerja dan terus berinovasi dan berkompetisi.

“Untuk TP ini dinilai berdasarkan laporan kinerja dan kehadiran pegawai, “katanya.#osk