Kepala BNPB Sindir Pejabat Daerah Yang Cuek Soal Kabut Asap

5

BP/IST
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo

Jakarta, BP

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan,  bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti sejumlah daerah tidak sepenuhnya mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Ia mengatakan, berdasarkan laporan dari petugas di lapangan, ada oknum pejabat daerah yang kurang peduli pada wilayahnya yang terdampak karhutla. Padahal kabut asap yang pekat telah mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan penyakit.

 

“Ada keluhan dari unsur TNI-Polri karena ada kurang kepedulian dari pejabat daerah. Saya tidak menyinggung siapa, tidak mungkin, tetapi rata-rata pejabat atau pemimpin setingkat kabupaten-kota,” kata Doni dalam konferensi pers penanganan karhutla di gedung Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (14/9).

 

Doni menyebut laporan tersebut berasal dari unsur komandan TNI-Polri yang bertugas di wilayah kebakaran hutan dan lahan. “Bahkan saat ada undangan rapat tidak pernah hadir. Padahal penyebab kebakaran hutan 99 persen karena ulah manusia,” tegas Doni.

Doni menilai, penanganan karhutla tak hanya dilakukan pemerintah pusat, tapi perlu sinergitas pemerintah daerah.

Baca:  Semua Pihak Harus Terlibat Atasi Karhutla

“Kalau sinergitas kurang maksimal, kita juga akan kesulitan. Energi yang kita keluarkan semakin besar,” ujarnya.

Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan di dalam penanganan karhutla diperlukan peran semua unsur lapisan masyarakat.

“Pak Presiden telah berulang kali menegaskan, untuk lebih menyampaikan pesan pada kita semua, pada bangsa Indonesia, masalah kebakaran hutan dan lahan bukan tanggung jawab pemerintah semata, tapi seluruh bangsa kita, harus timbul memahami dan ikut bertanggung jawab. Tahun depan bisa ada lagi,” katanya.

 

Ia mengungkapkan bahwa 80 persen dari seluruh hutan dan lahan yang terbakar di kemudian hari akan berubah menjadi ladang perkebunan. Doni mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo menghubunginya langsung dan meminta agar pemerintah daerah juga harus ditugaskan melakukan pencegahan dan pengendalian karhutla.

Ia meminta kepada seluruh elemen, khususnya pada pejabat-pejabat daerah mulai dari bupati-walikota, camat, lurah, hingga RT-RW juga turut membantu untuk bersinergi melakukan upaya pengendalian karhutla.

Baca:  Pejuang Api, Semangat Pakai Dexlite dan Pertamax Untuk Padamkan Karhutla

“Kita tidak ingin kehabisan tenaga, energi, uang, biaya dan sebagainya hanya karena penanganan belum optimal. Sekali lagi saya berharap bupati, wali kota, camat, lurah lebih peduli,” kata Doni.

Persebaran kabut asap akibat karhutla telah merata di sebagian besar wilayah Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wilayah udara Pekanbaru dan sekitarnya dinyatakan berbahaya bagi pernapasan.

Berdasar citra satelit Himawari yang diakses Sabtu pagi (14/9), asap telah menutupi Riau, Sumatra Barat, Jambi, terus memanjang ke selatan hingga perbatasan Sumatra Selatan dan Lampung. Asap juga tersebar merata di hampir seluruh Semenanjung Malaya.

Sementara itu, di Pulau Kalimantan, persebaran asap memanjang hingga Kalimantan Timur. Di Jawa, lima jalur pendakian Gunung Merbabu ditutup sementara sejak Kamis (12/9). Penutupan jalur pendakian disebabkan adanya kebakaran hutan di sekitar puncak gunung yang berlangsung sejak Rabu (11/9).

Karhutla yang terjadi beberapa hari terakhir telah menyebabkan kualitas udara di beberapa kota dan kabupaten memburuk. Pagi ini, Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan kualitas udara di Pekanbaru, Riau, ada di level sangat tidak sehat sejak dini hari tadi. Hal yang sama juga terjadi di Palangkaraya dan Sampit di Kalimantan Tengah.

Baca:  55 Desa Di Sumsel Rawan Karhutla

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati meminta masyarakat untuk terus mewaspadai persebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia, khususnya Sumatera dan Kalimantan.

BMKG menyatakan pada Jumat (13/9) pukul 08.00 WIB mulai terdeteksi sebaran asap yang memasuki wilayah Semenanjung Malaysia dan wilayah Serawak. Kondisi ini, kata Dwikorita, dimungkinkan karena adanya angin yang bertiup dari arah tenggara menuju ke barat laut.

Dia menegaskan kepedulian seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan sangat diperlukan.

“Ini mengingat potensi terjadinya titik panas dan asap diprediksi masih dapat berlangsung hingga pertengahan Oktober,” kata Dwikorita.#osk