Soal Anggaran KPU Ada di Komisi III , Komisi  I  DPRD Sumsel Konplain

3

Palembang, BP

Anggota Komisi I DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Elianuddin HB mengkonplain  soal anggaran KPU dan Bawaslu Sumsel yang ada di pembahasannya di Komisi I DPRD Sumsel dan Komisi III DPRD Sumsel dalam rapat Paripurna LXII (62)  dengan agenda, penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumsel, pada Kamis (12/9) .

“Pada waktu Ketua DPRD Sumsel di jabat oleh Pak Yansuri itu sudah diselesaikan  dengan baik tapi persoalan ini muncul kembali karena didalam tata tertib jelas bidang pemerintah di komisi I  dimana Komisi I setuju dengan dana pilkada serentak  dan sudah membahasnya dengan KPU tapi di Komisi III tidak di setujui,  ini harus di clearkan ,saya secara pribadi tidak ada persoalan tapi jangan sampai ini menjadi masalah yang akan datang, jangan sampai karena ini jelas jelas menjadi kewenangan Komisi I tidak bisa bergerak kemana mana karena satu tempat ada dua kekuatan,” kata politisi partai Nasdem ini.

Baca:  Sejumlah Anggota DPRD Sumsel Dipanggil Kejagung

Hal senada dikemukakan Ketua Komisi I DPRD Sumsel H Budiarto Marsul menambahkan sebelum rapat paripurna ini sudah dilakukan singkronisasi hal-hal yang menjadi persoalan diselesaikan melalui pertemuan di banggar.
“ Terkait hibah KPU ini yang pertama, Ketua jelas menyebut bahwa KPU  itu adalah mitra Komisi I dan diseluruh Indonesia KPU mitra Komisi I dan kedua hasil singkronisasi kita tadi kita sudah sepakat bahwa menyetujui Rp1.220 miliar untuk KPU  karena ini berdasarkan laporan yang kami terima tidak di anggarkan oleh KPU pusat dan tidak dianggarkan KPU kabupaten kota, saya kira kita tidak perlu mencari hal-hal yang lain, hasil singkronisasi tadi menjadi pedoman bagi kita,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Baca:  DPRD Sumsel Kritisi Pipa Di Jalan MP Mangkunegara Dan Noerdin Panji

Sedangkan Ketua DPRD Sumsel MA Gantada menilai hal ini tidak ada persoalan lagi.

“ Itu betul sama-sama menolak  tapi ada yang dihidupkan , kalau kita sepakat dari Komisi I, Rp1,220 miliar , itu dihidupkan  dan dilaporkan Komisi I, kalau sepakat ini jalan, tinggal,” katanya

Menurut politisi PDIP ini sebagai wakil rakyat  tidak boleh ada kontradiktif antara satu dengan yang lain.

Baca:  Tunggakan PKB di Sumsel, Pemprov Sumsel Belum Laporkan Secara Detail

“Ini sudah di singkronisasikan, saya paham  mengingat waktu kita sudah ketemu titik terang , kita sudah rapat singkronisasi di banggar, artinya tidak ada persoalan apa yang disampaikan  pak Elianuddin sudah di akomodir, saya sudah sampaikan dalam forum tadi untuk kedepan itu wilayahnya Komisi I secara tehnis, boleh atau tidak silahkan Komisi III yang menilainya  tapi besarannya isi ada di Komisi I , semuanya untuk DPRD Sumsel, saya setuju dan bangga semangatnya, bahwa kita semua untuk rakyat sehingga antar kita harus ada jalan keluar jangan sampai antara kita tidak singkronisasi, sehingga ada rapat singkronisasi,” katanya.#osk