Pemprov Sumsel Akui Kekurangan Pegawai Sebanyak 4157 Orang Dan Angkat Tenaga Kerja Perangkat Daerah

11

BP/IST
Rapat Paripurna LXII (62) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda, jawaban dan tanggap Gubernur Sumsel terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda perubahan APBD Sumsel tahun anggaran 2019, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Yansuri S.Ip, Sabtu (7/9).

# DPRD Sumsel : Selesaikan Dulu 11 Ribu Honorer di Sumsel

Palembang, BP
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengakui telah mengangkat tenaga kerja perangkat daerah meskipun berdasarkan surat menteri pendayaangunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dimana daerah di larang mengangkat tenaga honor, Pemprov Sumsel berdalih saat ini mengalami kekurangan pegawai sebanyak 4157 orang .

Disisi lain DPRD Sumsel sudah mengingatkan pemprov Sumsel untuk tidak mengangkat tenaga honor lagi sesuai surat menteri pendayaangunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, jika masih mengangkat tenaga honor maka Pemprov Sumsel harus menanggung akibatnya.

Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya menjelaskan terkait anggaran bagi tenaga kerja perangkat daerah berdasarkan surat menteri pendayaangunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak lagi diperbolehkan merekrut tenaga honor dan bagi pemerintah daerah yang masih, akan dikenakan sangsi, namun Pemprov Sumsel hingga kini masih melakukan pengangkatan tenaga kerja perangkat daerah.

Baca:  DPRD Jambi Belajar Soal Banmus dan BK DPRD Sumsel

Menurut Mawardi pengangkatan tenaga kerja perangkat daerah yang dilakukan pemprov Sumsel didasarkan adanya kebutuhan organisasi perangkat daerah yang masih kekurangan pegawai, hal ini didasarkan hasil analisis beban kerja bahwa Pemprov Sumsel kekurangan pegawai sebanyak 4157 orang .

“Pertimbangan lainnya , jumlah PNS yang pensiun dalam lima tahun terakhir sebanyak 23 65 orang sedangkan penerimaan CPNS sangat terbatas terutama perioritas tenaga guru dan kesehatan.Didasarkan atas pertimbangan tersebut terhadap tenaga kerja perangkat daerah yang telah bertugas kiranya dapat dipertimbangkan untuk membantu tugas-tugas pemerintah dan pembangunan di Pemprov Sumsel,” kata Mawardi dalam Rapat Paripurna LXII (62) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda, jawaban dan tanggap

Baca:  Paripurna XLVII DPRD Sumsel Dilaksanakan Walau Tidak Quorom

Gubernur Sumsel terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda perubahan APBD Sumsel tahun anggaran 2019, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Yansuri S.Ip, Sabtu (7/9).

Selain itu mengenai harapan dalam pemberian honor harus sesuai dengan standar minimum regional menurutnya akan menjadi perhatian pihaknya.

Baca:  Anggota DPRD Sumsel Dapil V Minta Banjir dan Tanah Longsor Di OKU Selatan Segera Ditindaklanjuti

Namun Sekretaris Komisi V DPRD Syaiful Padli menegaskan DPRD Sumsel sudah mengingatkan dan pihaknya sudah bertanya di pandangan Fraksi .

“Artinya kalau masih dilaksanakan oleh eksekutif , siap-siaplah mereka menanggung akibatnya, karena kita sudah mengingatkan , kita sudah mengarahkan bahwa sesuai Kemenpan itu tidak boleh, kalau masih di laksanakan kita sudah lepas tanggungjawab,” katanya.

Politisi PKS ini, meminta Pemprov Sumsel jangan mengangkat dulu sekarang selesaikan dulu 11 ribu honorer yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan di Sumsel yang kemarin dianggarkan namun tidak di bayarkan.
“ Itu dulu selesaikan , baru mengangkat honor-honor yang baru, itu saja belum selesai urusannya,” katanya.#osk