Kuliah Gratis Hanya di Anggarkan di Anggaran Tahun 2019

10

BP/IST
Rapat Paripurna LXII (62) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda, jawaban dan tanggap Gubernur Sumsel terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda perubahan APBD Sumsel tahun anggaran 2019, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Yansuri S.Ip, Sabtu (7/9).

Palembang, BP
Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya memastikan untuk kelanjutan progran kuliah gratis, bahwa program kuliah gratis tetap berjalan berdasarkan amanat peraturan daerah No 3 tahun 2018 .
“Pada tahun anggaran 2019 tetap menganggarkan dana kuliah gratis untuk mahasiswa yang sedang belajar untuk angkatan 2018 semester III, angkatan tahun 2017 semester V dan angkatan tahun 2016 semester VII dibeberapa perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan Pemprov Sumsel.,” kata Mawardi dalam Rapat Paripurna LXII (62) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda, jawaban dan tanggap Gubernur Sumsel terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda perubahan APBD Sumsel tahun anggaran 2019, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Yansuri S.Ip, Sabtu (7/9).
Sedangkan untuk program sekolah gratis yang menjadi program Provinsi Sumsel harus menurut Mwardi harus benar-benar direalisasikan secara merata tanpa diskriminasi.
“Bahwa Pemprov Sumsel terus memperbaiki kualitas sekolah gratis mulai menyesuaikan regulasi sebagai payung hukum, implementasi hingga evaluasinya,” katanya.
Sebelumnya Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Selatan. (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati mengaku prihatin dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang pendidikan di Sumsel khususnya terkait Perda Kuliah Gratis.
“Pada kenyataannya APBD Induk dan APBD Perubahan kuliah gratis tidak dianggarkan lagi untuk mahasiswa baru, yang ada hanya menyelesaikan yang sudah.” katanya Anita, di acara diskusi terbatas Bung FK di Roca Cafe Palembang, Kamis (5/9).
Pihaknya dari Fraksi Partai Golkar menulis untuk apa perda ini, kalau memang dianggap tidak perlu dicabut daripada masyarakat berharap tetapi tidak ada wujudnya.
“Tapi kita perlu mengkoreksi cek and balance itu penting, kami dari DPRD butuh lembaga swadaya masyarakat untuk mengontrol kami, wakil kami jangan cuma duduk, tolong perjuangkan,” kata Anita yang juga Ketua Komisi IV DPRD Sumsel.
Anita mengaku walaupun dapilnya kota Palembang tapi dirinya dia tidak mengutamakan Palembang tapi juga mewakili kepentingan Sumsel, dirinya siap di ajak berdiskusi.#osk