Home / Headline / Dipertanyakan Visi Misi Gubernur Sumsel Terkait Kebangkitan Semangat Sriwijaya, Sumsel Maju Untuk Semua

Dipertanyakan Visi Misi Gubernur Sumsel Terkait Kebangkitan Semangat Sriwijaya, Sumsel Maju Untuk Semua

BP/DUDY OSKANDAR
Juru bicara Partai Golkar Sri Mulyadi usai memberikan tanggapan Fraksi-Fraksi dalam Rapat Paripurna LXII (62) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda Perubahan APBD Sumsel Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Jumat (6/9).

Palembang, BP
Fraksi Partai Golkar mengingatkan kembali tentang visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel yaitu kebangkitan semangat Sriwijaya, Sumsel maju untuk semua.

“ Visi misi ini harus segera di wujudkan sehingga opini bahwa Kerajaan Sriwijaya itu fiktif sebagaimana pemberitaan akhir-akhir ini adalah hal yang tidak benar, “ kata juru bicara Partai Golkar Sri Mulyadi saat memberikan tanggapan Fraksi-Fraksi dalam Rapat Paripurna LXII (62) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda Perubahan APBD Sumsel Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Jumat (6/9).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel H.M Yansuri.

Turut hadir Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya, Sekda Sumsel Nasrun Umar, kepala OPD dan para undangan.

Menurutnya falsapah hidup masyarakat Sumsel tertulis di prasasti Talang Tuo , yaitu prasasti yang berasal dari zaman Kerajaan Sriwijaya.

“ Untuk menghadapi kebudayaan masyarakat Sumsel dengan sendirinya dalam konteks pembangunan perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit untuk mewujudkan lima visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel tersebut,” katanya.

Fraksi Golkar juga meminta Pemprov Sumsel berkomitmen dalam pembangunan yang sudah disahkan agar pembangunan di Sumsel dapat berjalan sesuai yang ditargetkan. Dan Fraksi Golkar menegaskan kepada Pemprov Sumsel apabila ada pergeseran, pengurangan, penambahan dan perubahan alokasi anggaran haruslah melalui mekanisme yang perundang-undangan yang berlaku.

Fraksi Golkar juga tenaga honor Pemprov Sumsel namun berdasarkan aturan tidak boleh lagi daerah mengambil tenaga honor.
Selain itu Fraksi juga mempertanyakan lanjutan ganti rugi pembangunan Jembatan Musi IV yang belum terealisasi hingga kini.

“ Fraksi Golkar juga mempertanyakan kelanjutan program kuliah gratis yang telah diatur dalam peraturan daerah tersebut,” katanya sembari mempertanyakan sejumlah rumah sakit di Sumsel yang turun grade.

Termasuk Fraksi Golkar meminta Pemprov Sumsel mengambil kebijakan terkait naiknya premi pembayaran BPJS.
“ Kami berharap Pemprov Sumsel bersikap dengan karhutla ini agar tidak terjadi karhutla kedepan di Sumsel,” katanya.

Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh juru bicaranya Hj Sumiati mempertanyakan tentang beberapa Perda retribusi daerah yang pernah dikaji bersama, sejauh mana efektifitas dan implementasinya di lapangan.

Kemudian terkait program Pemerinyahan Jokowi-JK yang disebut dengan Reforma agraria atau juga melalui pendekatan kebijakan yang lainnya seperti Badan Restorasi Gambut, Fraksi PDI P mengharapkan ada pondasi awal dalam memahami program ini dengan baik. Jangan sampai penggunaan dan serapan anggaran yang ada menjadi sia-sia.

“Selain itu Fraksi kami juga menilai bahwa pelaksanaan strategi pembangunan yang didasarkan atas paradigma kerakyatan, hendaknya diimbangi dengan penataan struktur sosial dan struktur birokrasi yang baik. Dalam pengertiannya yang dumaksud di atas adalah dialektika hubungan ekonomi dan pembangunan itu harus berjalan selaras,” katanya.
Lebih jauh dikatakannya, skenario pembangunan yang sedang dirancang ini tidak boleh mengeliminasi atau meminggirkan masyarakat kecik di dalam konstelasi ekonomi.

“Pembangunan yang kita rancang ini sejatinya adalah sebuah skenario untuk mengangkat harkat dan martabat aktor atau pelaku ekonomi marginal, dimana hak tersebut dicerminkan dengan naiknya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat marginal. Bukan yang sebaliknya yang kuat bertambah kuat dan lemah bertambah lemah,” jelasnya.

Kemudian, Pemandangan Umum juga disampaikan Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya H.Surip Juniarto .

Menurutnya, dalam Nota Keuangan Perubahan APBD 2019 ini Pemprov Sumsel tidak menyampaikan perkiraan besaran pertumbuhan ekonomi Sumsel sampai semester pertama tahun 2019. Apakah lebih besar atau lebih kecil.

“Hal ini perlu diantisipasi dikarenakan adanya gejolak perekonomian global yang kurang menggembirakan, adanya perang dagang antara Amerika, melambatnya perekonomian nasional dan turunnya nilai ekspor termasuk komoditas unggulan Provinsi Sumsel. Fraksi Demokrat ingin penjelasan bagaimana upaya yang disiapkan Pemprov menghadapi situasi tersebut,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Fraksi Partai Demokrat juga mempertanyakan sejauh mana Pemprov memprioritaskan dan mengoptimalkan sektor-sektor unggulan Sumsel seperti pertanian, perkebunan, energi, sumner daya mineral, pariwisata, kelautan yang telah direncanakan dalam RPJMD tahun 2018-2023.

Selain itu melihat struktur Rancanhan Perubahan APBD 2029 yang dipaparkan dalam Buku Nota Keuangan berupa penambahan walau tidak signifikan dari beberapa sektor pendapatan daerah yakni PAF (naik 3,23%), Dana Perimbangan (naik 1,28%) dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (naik 1,49%).

“Fraksi Demokrat memandang baik adanya peningkatan dari beberapa sektor pendapata tersebut. Kedepan fraksi Demokrat menyarankan agar dapat terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sektor Pendapatan Daerah dari,” katanya.

Selain itu Fraksi Demokrat juga sepakat dengan Pemprov Sumsel soal mendayagunakan kekayaan dan aset-aset daerah dengan cara dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga asalkan menguntungkan kedua belah pihak.

“Fraksi Demokrat sangat mendukung program pemerintah provinsi dalan rangka mensejahterakan masyarakat Sumsel dengan tetap mematuhi perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya

Wakil Ketua DPRD Sumsel M Yansuri persidangan dilanjutkan, Sabtu (7/9).
Sedangkan Wagub Sumsel Mawardi Yahya usai rapat paripurna mengatakan pembahasan APBD Perubahan 2019 menurutnya tidak kejar target karena diharapkan pembahasannya sudah beberapa bulan dan hari ini tinggal acara ceremonialnya saja.

“ Tapi kemarin sudah di komisi , di anggaran, ini khan tinggal tahapan-tahapan, regulasi yang kita tempuh, besok kita paripurna lagi,” katanya.

Sedangkan untuk APBD tahun anggaran 2020 mantan Bupati Ogan Ilir (OI) ini mengaku  masih di rancang.
“ Kalau memungkinkan ya , kalau tidak memungkinkan , ya secepat mungkinlah, kita berusaha, kita masih merancang lagi,” katanya.#osk

x

Jangan Lewatkan

PKB Persiapkan Kader Maju di Pilkada Palembang

Palembang, BP Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumsel Ramlan Holdan menilai meski Pilkada kota Palembang masih terbilang masih lama, ...