Home / Headline / Peraturan Sekolah Gratis di Sumsel Masih Simpang Siur

Peraturan Sekolah Gratis di Sumsel Masih Simpang Siur

BP/IST
Diskusi Milenial Cerdas ‘Kupas Tuntas Sekolah Gratis di Sumsel’, di auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (5/8).

Palembang, BP
Anggota Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Rizal Kenedi mengatakan,  bahwa peraturan sekolah gratis di Provinsi Sumsel masih simpang siur.
“Sekolah gratis ada, tapi begini memang beberapa waktu lalu pemprov Sumsel mengajukan perda baru. Akan tetapi verifikasi dari kemendagri belum turun. Padahal sudah dalam rujukan nomor 75 tahun 2016 tentang sekolah boleh menggalang dana,” katanya saat menjadi pembicara Diskusi Milenial Cerdas ‘Kupas Tuntas Sekolah Gratis di Sumsel’, di auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (5/8).
Menurut politisi PPP ini, nantinya dari kementrian juga harus ada transparansi, pengajuan anggaram yang diajukan kepala sekolah untu dibuatkan regulasi kedepan.
Termasuk menurutnya, sekolah wajib memaparkan apa saja yang masuk dalam kebutuhan pendataan nantinya.
Sedangkan Kepala Ombudsman Sumsel, Muhammad Adrian mengatakan, temuan-temuan mengenai pungutan di luar kebutuhan sekolah masing sering terjadi di Sumsel, terutama di SMA.
Hal ini berpotensi menjadi pungutan liar (pungli) yang justru melanggar aturan. Karena seperti diketahui, peraturan tertera menjadi salah paham antara sumbangan dan pungutan, yang sebenarnya memiliki pemahaman berbeda.
“Sumbangan itu yang sukarela, sedangkan pungutan sudah disepekati dan ditentukan jumlahnya,” katanya.
Tidak saja komite sekolah atau lembaga lainnya yang harus memahami maksud peraturan terpapar. Sambung, adrian, semua stakeholder terkait dan pemangku kepentingan satuan pendidikan juga wajib tahu bagaimana perbedaan arti aturan secara terminologi.
“Sumbangan itu tidak mengikat dan memaksa dengan jumlah maupun jangka waktunya. Kesalahan terjadi akibat sumbangan disamakan dengan diperbolehkannya pungutan dana di luar keperluan sekolah,” katanya.
Menurutnya, dalam skala SMA di Sumsel dana pungutan resmi yakni dari total pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang diwajibkan setiap bulan. Adrian menjelaskan bahwa masalah Perda sebenarnya sudah kuat di bawah pemerintah.
“Ruh-nya peraturan itu, sudah disepakati bersama dengan rakyat dan DPRD. Dengan kebanyakan memegang peraturan menteri nomor 48 tahun 2008,” katanya.
Secara jelas Permen tersebut menjelaskan tentang penguraian pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
Di mana masyarakat yang dimaksud meliputi penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, peserta didik, orangtua atau wali peserta didik dan pihak-pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
Sementara menurut Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Riza Fahlevi menjelaskan, pihah sekolah diwajibkan menganggarkan dana secara transparansi agar pendataan siswa diketahui dengan jelas.
“Misalnya hak siswa menerima beasiswa dari sekolah yang sebelumnya sudah didaftarkan. Dengan catatan anak yang kurang mampu contohnya atau miskin. Sekolah harus paham agar tidak salah memberikan. Setelah pendataan, pemerintah harus tahu kegunaanya dengan jelas,” katanya.
Karena menurutnya, untuk sekolah gratis, masing-masing pihak sekolah harus mengetahui RABPS sesuai dengan apa yang diunggulkan, sebab namanya pendanaan itu tidak hanya dari pemerintah saja jadi sekolah harus melampirkan sumber dana yang di dapat melalui RABPS tersebut.#osk

x

Jangan Lewatkan

Maling Kabel di Hajar Massa

  Palembang, BP Yadi (24)  babak belur di hajar warga yang di Jalan Jendral Sudirman lantaran kepergok melakukan aksi pencurian ...