Home / Headline / Komisi IV DPRD Ancam Tidak Bahas APBD Perubahan 2019, Jika Ganti Rugi Jembatan Musi IV Tidak Segera Dibayar Pemprov

Komisi IV DPRD Ancam Tidak Bahas APBD Perubahan 2019, Jika Ganti Rugi Jembatan Musi IV Tidak Segera Dibayar Pemprov

BP/DUDY OSKANDAR
20 orang warga yang terdampak oleh pembangunan Jembatan Musi IV mengadu ke Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel, Senin (8/7). Mereka meminta komisi IV agar mendorong PU Bina Marga Sumatera Selatan (Sumsel) segera merealisasikan ganti rugi lahan milik mereka yang akan dijadikan akses jalan Jembatan Musi IV yang hingga kini masih mandek.

Palembang, BP

20 orang warga yang terdampak oleh pembangunan Jembatan Musi IV mengadu ke Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel, Senin (8/7). Mereka meminta komisi IV agar mendorong PU Bina Marga Sumatera Selatan (Sumsel) segera merealisasikan ganti rugi lahan milik mereka yang akan dijadikan akses jalan Jembatan Musi IV yang hingga kini masih mandek.
Sementara itu ancaman tidak akan membahas APBD Perubahan 2019 dilayangkan Komisi IV DPRD Sumsel kepada Pemprov Sumsel jika ganti rugi warga yang mengalami dampak pembangunan Jembatan Musi IV tidak segera di bayar.
“Kalau memang anggaran pembebasan Musi IV ini tidak dibayarkan pada sebelum APBD Perubahan, kami tidak akan membahas APBD Perubahan. Tuh dengerken ya!,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati usai saat bertemu 20 orang warga yang terdampak oleh pembangunan Jembatan Musi IV saat mengadu ke Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel, Senin (8/7).
Karena apa? kata politisi Partai Golkar ini. Apalagi Anita merasa bertanggungjawab moril karena dirinya merupakan Caleg Dapil Palembang.
“Alasan dari Pemprov bahwa anggaran itu akan di 2020. Sekarang alasan apa. Masyarakat sudah siap. Sudah disuruh begini, begitu. Saya juga berharap penyelenggara pemerintahan harusnya mengayomi masyarakat yang ingin segera mendorong.
“Kami DPRD mendorong bagaimana anggaran itu bisa dipenuhi jangan terlalu lama. Yang jelas ada 164 persil. Artinya yang sudah dibebaskan ada 21. Kalau sekarang ada 20. Artinya sekarang tinggal 124 lagi yang dianggarkan di APBD Perubahan,” katanya.
Menurut Anita, telah berkali-kali masyarakat mendatangi Komisi IV DPRD untuk meminta bantuan. Berkali-kali pula DPRD meminta kepada OPD yang bersangkutan Dinas PU Bina Marga untuk menyelesaikannya.
Terkait adanya penundaan pembayaran dari pembebasan lahan yang terkena proyek pembangunan jembatan musi IV dan adanya keluhan warga yang belum menerima ganti rugi lahan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Provinsi Sumsel H Darma Budhy SH ST MM menyampaikan permohonan maaf dan pengertian dari warga yang belum mendapatkan pencairan ganti rugi atas tanahnya.

BP/DUDY OSKANDAR
20 orang warga yang terdampak oleh pembangunan Jembatan Musi IV mengadu ke Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel, Senin (8/7). Mereka meminta komisi IV agar mendorong PU Bina Marga Sumatera Selatan (Sumsel) segera merealisasikan ganti rugi lahan milik mereka yang akan dijadikan akses jalan Jembatan Musi IV yang hingga kini masih mandek.

Dijelaskan Darma Budhy, penundaan pencairan karena pihaknya sangat berhati-hati dan adanya permasalahan yang harus diteliti kembali sebelum melakukan pembayaran tersebut.
“Pada rapat pertemuan yang kita lakukan dengan sekitar 20 perwakilan warga pada tanggal 22 Maret 2019 mengenai prihal perealisasian ganti rugi lahan terkait pembangunnan jembatan Musi IV. Saat itu saya mendapat laporan sudah final maka saya katakan saat itu akan di lakukan pembayaran namun saat akan dilakukan pembayaran ternyata ada permasalahan yang membuannya ditunda,” kata Darma Budhy ketika dihubungi wartawan, Senin (8/7).
Kebijakan yang diambil untuk menunda sementara pencairan di karenakan adanya permasalahan. Pertama mengenai luasan dimana ada satu sertifikat di mana luasannya tidak sesuai dengan yang akan di bayarkan dan kedua ada permasalahan terkait permasalahan lama tinggal (solutiup) karena berdasarkan informasi ada penduduk yang baru tetapi dilaporkan dan di hitung lama dan ini mempengarui jumlah penggantian.
“Oleh karena ada permasalahan tersebutlah maka saya mengambil kebijakan untuk memanggil PPK dan menunda sementara pencairan ganti rugi agar dapat di telitih lagi karena ini menyangkut pertanggungjawaban keuangan Negara,” ujarnya.
Ditambahkan Darma Budhy, sebagai tindak lanjut pihaknya pun kembali mengadakan rapat sosialisasi pencairan ganti rugi dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti warga dan pihak Kecamatan yang memang pada rapat sebelumnya tidak di libatkan.
“Sebagai sosialisasi kembali kita mengadakan rapat bersama warga terkait dengan kali ini melibatkan pihak kecamatan agar semuanya menjadi jelas namun saat rapat terjadi Pro dan Kontra akan sosialisasi tersebut ada yang setuju di bayar terhadap 20 itu dan ada yang tidak setuju.
Permasalahannya kan pada kita jika dibayarkan segera nanti risikonya kita yang menanggung jika ada gugatan atau pengaduan yang sifatnya pidana jadi akhirnya saya memutuskan untuk kembali melakukan pendataan dari awal lagi dan sekarang masih dalam proses dan kita akan melakukan koordinasi dengan asisten satu terkait hal ini,” pungkasnya.
Juru bicara warga dampak pembangunan Jembatan Musi IV, Dedi Awaludin mengatakan, pihaknya mendatangi Komisi IV atas inisiatif sendiri, karena mereka yang terdampak langsung dari pembangunan Jembatan Musi IV.
” Kami menuntut kapan kami menerima uang ganti rugi. Mereka PU BM menggantungkan nasib kami. Padahal kami menerima semua yang mereka minta. Tanggal 23 April PUBM menjanjikan memberikan ganti rugi, tapi sampai sekarang belum ada,” katanya usai melakukan pertemuan dengan pimpinan anggota Komisi IV DPRD Sumsel, Senin (8/7) diruang komisi IV DPRD Sumsel.
“Kapan realisasi. Yang hadir disini 20 orang. Kami menyurati, lurah, camat, dinas PUBM. Tapi tidak mendapat jawaban. Kami menunggu bertahun-tahun, saya punya kos kosan, warung. Kami mau membeli rumah baru dan membuat usaha lain, Tapi PUBM menunda pembayaran. Sampai sekarang tidak ada kejelasan,” katanya diiyakan oleh warga lainnya.#osk