Ultimate magazine theme for WordPress.

Kursi PKS Untuk DPR RI di Sumsel II Aman

BP/DUDY OSKANDAR
Anggota tim advokasi DPP PKS yang juga Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Palembang M Ridwan Saiman SH MH

# Tinggal Perjuangkan di MK Kursi  DPRD Provinsi dan DPRD Banyuasin

Palembang, BP
Anggota tim advokasi DPP PKS yang juga Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Palembang M Ridwan Saiman SH MH memastikan kalau kursi DPR RI atas nama M Iqbal Romzi berhasil di raih PKS di dapil Sumsel II yang sebelumnya direbut Partai Nasdem karena sudah dibuka C1 plano di sidang di Bawaslu RI beberapa waktu lalu.
“ Alhamdulilah pembuktiannya itu lebih besar dari dalil kami , dalil kami hanya 11,969 sedangkan terbukti 12.700 lebih dan menurunkan suara PAN dan menambah suara PKS juga,” katanya usai acara Halal Bi Halal dan Silaturahmi Tokoh PKS Sumsel, Sabtu (6/7) di ruang Sriwijaya Hotel Swarnadwipa, Palembang.
Untuk sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 12 Juli 2019 , pihaknya akan menjadikan berita acara pencocokan data di Bawaslu RI tersebut sebagai bukti tambahan di MK dengan harapan, MK dengan adanya data itu tinggal memutuskan saja.
“ Logika hukumnya dengan adanya perbedaan DA itu wajar buka lagi C1 sudah benar langkah dari Bawaslu dan alhamdulilah itu sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten,” katanya.
Di MK pihaknya memperjuangkan kursi PKS untuk DPRD Banyuasin dapil I dan DPRD Sumsel dapil Sumsel VII (Lahat, Pagaralam, Empat Lawang) didapil VII , PKS menemukan tiga diantaranya kecamatan, Ulu Musi, Pendopo.
“Untuk kursi kita untuk DPRD Sumsel di Dapil Sumsel VII, kita ini tadinya melapornya berbeda, yang Sumsel VII itu laporan pak Gunawan (Caleg PKS Nomor urut 2) ke Bawaslu Sumsel tapi masalah pidana bukan masalah administratif ada terjadi perbedaan cara pengaduan , yang lucu Bawaslu tidak menjadikan saksi-saksi fakta bahwa adanya pidana DA yang berubah dari C1, mustinya Bawaslu harus membuktikan itu dengan memanggil saksi-saksi bener enggak C1 itu totalnya sekian, tidak melakukan itu Bawaslu Sumsel , makanya masih dalam pertimbangan apakah kami akan mengajukan keberatan putusan Bawaslu tingkat provinsi untuk DPR RI itu lagi dalam pertimbangan,” katanya.
Untuk pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menurut caleg DPRD kota Palembang terpilih ini, pihaknya melaporkan KPU Provinsi Sumsel namun hingga kini belum ada panggilan dari DKPP.
“Yang pengaduan kita ke DKPP untuk KPU Sumsel dalam sidang di Bawaslu RI beberapa waktu lalu menurut kami jawaban KPU Sumsel sangat tidak beretika , masak dia bilang di point 9 itu kami dibilang membuktikan dengan poto di handphone , DA tidak ada. Itu khan keterlaluan, padahal kami bawa DA itu, lima orang komisioner KPU Sumsel yang tanda tangan, makanya jawaban KPU Sumsel itu kami jadikan bukti ke DKPP,” katanya.
Selain itu KPU Sumsel saat itu dinilainya PKS tidak keberatan dalam rekapitulasi tingkat provinsi padahal pihaknya mengajukan keberatan saat itu namun tak di gubris KPU Sumsel.
“ Dipoint ke II , KPU Sumsel bilang di KPU RI kami tidak keberatan, kami nerima hasil, lho kami ada bukti DD2 itu khan bukti keberatan, mereka bohong,” katanya.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...