Ultimate magazine theme for WordPress.

Hakim PN Palembang Tolak Eksepsi Kuasa Hukum Lima Komisioner KPU Palembang

BP/DUDY OSKANDAR
Suasana persidangan terhadap lima komisioner KPU Palembang dalam perkara Tindak Pidana Pemilu, di Pengadilan Negeri (PN) klas 1 A Palembang, Jumat (5/7).

Palembang, BP

Ketua Majelis Hakim Erma Suharti memimpin jalannya persidangan terhadap lima komisioner KPU Palembang dalam perkara Tindak Pidana Pemilu, di Pengadilan Negeri (PN) klas 1 A Palembang, Jumat (5/7).
Ketua majelis hakim, PN klas 1 A Palembang Erma Suharti menyampaikan hal tersebut dalam sidang lanjutan selepas magrib, Jumat (5/7) dalam putusan selanya majelis hakim menanggapi atas eksepsi yang disampaikan kuasa hukum terdakwa lima komisioner KPU Palembang.
“Jadi seluruh eksepsi yang disampaikan penasihat hukum pihak terdakwa seluruhnya tidak diterima,” kata Erma Suharti membacakan putusan sela.
Sidang dengan terdakwa lima komisioner KPU Palembang dilanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi pada Senin (8/7) mendatang.
“Sidang selesai dan akan dilanjutkan hari senin tanggal 8 juli 2019, dengan Pemeriksaan saksi dari penuntut umum, kita sepakati jam 09,00, demikian sidang ditutup,” katanya.
Eksepsi yang diajukan kuasa hukum lima komisioner KPU Palembang yang ditetapkan sebagai terdakwa dugaan perkara pemilu sebelumnya telah mendapatkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum.
Sidang digelar di pengadilan negeri kelas 1 A kota Palembang, Jumat (5/7).
Kasi Pidum Kejari Palembang yang juga bertindak sebagai ketua penuntut umum Yuliyati Ningsih SH MH malah menilai eksepsi yang disampaikan salah sasaran.
“Karena begini, hal yang kami permasalahkan disini bukan mengenai hasil suara peserta pemilu. Tapi terkait masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu. Utamanya untuk pilpres tanggal 17 April lalu,” katanya saat ditemui usai membacakan tanggapan JPU.
Maka dari itu, ia bersama tim jaksa lainnya yakni Riko Budiman SH, Ursula Dewi SH dan Indah Kumala Dewi SH meminta agar majelis hakim terus melanjutkan perkara ini.
“Kami berharap Majelis hakim melanjutkan persidangan ini dengan memintai keterangan dari para saksi. Baik saksi pelapor, masyarakat yang tidak mendapatkan hak pilih maupun saksi ahli,” katanya.
Sebelumnya, dalam eksepsinya, lima komisioner itu membantah telah menghilangkan hak pilih pada Pemilu 17 April lalu.

Baca:  Ketua dan Anggota KPU Muratara Akan di Sidang DKPP

“Ada rekomendasi untuk PSL dan setelah klien kami (KPU) ke lapangan, ada warga menolak untuk PSL,” kata penasihat hukum lima terdakwa Rusli Bastari setelah membacakan eksepsi di Pengadilan Negeri Palembang, Jumat (5/7).

Selanjutnya, pada 17 April, KPU tidak mendapat laporan apa-apa, KPU juga tidak mendapat temuan. Menurutnya, surat yang dikeluarkan Bawaslu untuk melakukan PSL sudah kedaluwarsa.
“Surat rekomendasi Bawaslu dianggap sudah kedaluwarsa karena melewati batas pengumuman nasional. Pengumuman batas tanggal 21 dan Bawaslu lapornya 22 April,” katanya.
Terkait dakwaan yang menyebut KPU telah menghilangkan hak pilih warga di 70 TPS, para terdakwa pun membantah. Menurutnya, jumlah itu tidak sesuai dengan hasil verifikasi di lapangan.
“JPU bilang tadi 70 TPS untuk PSL, klien kita melakukan verifikasi, hanya 31. Terus diverifikasi lagi tinggal 28 TPS dan berkurang nggak sampai segitu,” katanya.
Tidak hanya itu, terdakwa pun menyebut laporan Bawaslu kepada Gakkumdu saat itu sudah kedaluwarsa dan dianggap salah alamat. Mulai batas waktu membuat laporan hingga jumlah TPS yang diminta untuk PSL karena ada temuan.

Baca:  Satu Jabatan Komisioner KPU Sumsel Yang Kosong Segera di Isi

Hal ini akan dibuktikan saat pembuktian persidangan, termasuk terkait adanya pernyataan para saksi yang menolak PSL di beberapa TPS yang saat ini dianggap bermasalah.

“Bawaslu melapor, setelah C1 selesai, semua sudah tanda tangani, tidak ada masalah. Terus kenapa dipermasalahkan dan seharusnya yang jadi tersangka bukan klien kami, tapi yang membuat pernyataan. Ini nanti kita buktikan di persidangan,” katanya.

Baca:  MK Putuskan PSU di 4 TPS di PALI, KPU Sumsel : KPU PALI Wajib Laksanakan Putusan MK

Untuk diketahui, kelima komisioner KPU Palembang didakwa dengan Pasal 554 subsider Pasal 510 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum junctoPasal 55 ayat 1 KUHP tentang menghilangkan hak pilih warga. Ancaman hukuman terhadap kelima komisioner maksimal 2 tahun penjara.

Dalam dakwaannya, JPU memerinci TPS yang kekurangan surat suara saat pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 dan TPS yang tidak diakomodasi KPU Palembang untuk melaksanakan pemungutan suara lanjutan.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...