Kenaikan PBB di Palembang Hanya Berdasarkan Penilaian Masal

3

BP/IST
Anggota Komisi II DPRD Palembang, Chandra Darmawan

Palembang, BP

Akhirnya setelah menuai pro kontra di masyarakat, kebijakan untuk menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibatalkan.
Komisi II DPRD kota Palembang sendiri sudah dua kali memanggil pihak yang terkait dengan perihal kenaikan PBB di kota Palembang
“Kesimpulannya saya sebagai perwakilan fraksi HABB mengganggap proses kenaikan yang dilakukan seharusnya harus melalui beberapa tahap yang sampai dengan adanya keputusan kenaikan belum dilakukan. Jadi proses kenaikan hanya dilakukan berdasarkan penilaian masal saja dan tidak juga dibarengi dengan penilaian secara individual, sesuai yg terdapat di aturan 208 PMK 2018,” kata anggota Komisi II DPRD Palembang, Chandra Darmawan , Kamis (4/7).
Maka dari itu fraksi HABB menurutnya mengganggap bahwa proses kenaikan ini harus ditunda terlebih dahulu sebelum proses penilaian dilakukan sesuai aturan yg berlaku.
Dan juga untuk besaran kenaikan PBB harus juga di sesuaikan dengan kemampuan masyarakat kita Sesuai dengan program pemerintah untuk mengatasi angka kemiskinan yg juga merupakan tolak ukur kesejahteraan daerah itu sendiri.
“DPRD Palembang khusus Komisi II juga sudah mengadakan rapat secara bersama dengan ombudsman perwakilan Sumsel dan pihak terkait. Hasilnya kemarin sudah dinyatakan oleh kepala BPPD yg baru bahwa mereka akan segera merevisi dan melakukan proses perbaikan untuk masalah Pajak Bumi Bangunan sesegera mungkin, “ kata politisi Partai Bulan Bintang ini.
Kepala Kantor Ombusdman RI Perwakilan Sumsel, M. Adrian, menyebut ada beberapa kemungkinan yang akan menjadi laporan pihaknya kepada Pemkot Palembang.
Pertama kata Adrian, SPPT PBB yang sudah diterbitkan dibatalkan dan dicabut diganti dengan SPPT terbaru dengan nilai yang dianggap sesuai.
Kemungkinan lainnya, nilai PBB akan dilakukan penyesuaian lagi dari yang sudah dikeluarkan oleh Pemkot Palembang sekarang.
“Dua kemungkinan itu bisa saja terjadi. Resminya pekan depan kami akan laporkan rekomendasi apa saja yang harus dilakukan Pemkot Palembang,” katanya.
Menurut dia, kedatangan pihaknya ke DPRD untuk melengkapi laporan yang akan pihaknya sampaikan.
Adrian mengatakan, perwali yang dikeluarkan oleh Pemkot Palembang sudah sesuai secara hukum. Tapi kata dia, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana Pemkot Palembang melibatkan DPRD pada kebijakan kenaikan PBB ini.
“Secara hukum memang terpenuhi tapi asas pemerintahan yang baik dan hal ini harus terpenuhi. Tidak melulu soal aturan ,” katanya.
Selain itu , karena kebijakan ini menyangkut hajat orang banyak seharusnya Pemkot tetap melibatkan DPRD. Meski dasarnya hanya perwali.
“Meski perwali seharusnya DPRD tetap dilibatkan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya.
Ketua DPRD Kota Palembang H Darmawan SH. Ia memastikan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan Pemkot Palembang bakal dibatalkan.
Pada pertengahan Juli mendatang Pemkot akan menarik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan akan menerbitkan ulang SPPT seusai dengan nominal terbaru dari nilai PBB yang akan dikeluarkan Pemkot Palembang. Namun nanti secara resmi dan teknisnya pembatalan atau revisi mengenai PBB ini akan dilakukan Pemkot Palembang.
“Pelaksanaan nya paling lambat pertengahan Juli 2019 mendatang harus sudah direvisi nilai PBB nya,” kata dia. Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, Pemkot Palembang tidak pernah berkoordinasi mengenai kenaikan tersebut. Yang ada pihaknya koordinasi mengenai APBD yang bersumber dari PAD.#osk