Bupati Muaraenim Diminta Laksanakan Rekomendasi Pansus Evaluasi ASN dan Perusda

11

Ketua DPRD, Aries HB, SE, disaksikan Bupati dan Wakil Bupati Muaraenim serta Wakil Ketua DPRD menandatangani pengesahan LKPJ APBD tahun 2018.

Muaraenim, BPKetua DPRD Muaraenim Aries HB, SE meminta eksekutif dalam hal ini Bupati Muaraenim Ir H Ahmad Yani, MM supaya dapat segera melaksanakan rekomendasi yang telah disampaikan Panitia Khusus DPRD. Soalnya rekomendasi yang disampaikan untuk melakukan perbaikan kinerja Aparat Sipil Negara (ASN) maupun Perusahaan Daerah (Perusda) di lingkungan Pemkab Muaraenim.

                 “Kami minta agar eksekutif untuk segera melaksanakan apa yang telah direkomendasikan Pansus yang berkaitan dengan ASN dan Perusahaan Daerah.” Jelas Ketua DPRD, Aries HB SE, pada pidato penutup rapat paripurna ke 5, Selasa (2/7).

                Rapat paripurna itu, itu dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Bupati Muaraenim tahun anggaran 2018.

                Rapat tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Muaraenim, Ir H Ahmad Yani MM dan H Juarsah SH, para asisten, kepala dinas, kepala badan serta pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Muaraenim.

                   Meski dari hasil pembahasan Pansus terhadap LKPJ itu banyak memberikan rekomendasi dan cacatatan kepada eksekutif. Namun LKPJ tersebut telah disahkan dan selanjutnya disampaikan ke Gubernur Sumsel untuk dilakukan evaluasi.

Baca:  Narkoba Rp1,5 Miliar Dimusnahkan

              Ketua Pansus LKPJ DPRD Muaraenim, H Faizal Anwar SE, pada penyampaian hasil pembahasan LKPJ tersebut  kinerja seluruh OPD di lingkungan Pemkab Muaraenim termasuk Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi sorotan serius.

              Pansus juga merekomendasikan kepada bupati untuk mengevaluasi ASN eselon II, III, IV yang tidak produktif  dan perlu penyesuaian kemampuan dan disiplin ilmu yang dimiliki ASN tersebut.

            Seperti Dinas Kesehatan yang kinerjanya belum maksimal. Terhadap alokasi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2018, lanjut  Faizal sebesar Rp 226.602.686.376, terealisasi sebesar Rp 199.911.476.367 atau 88,22 persen  dengan catatan capaian kinerja 99,97 persen.

Baca:  Dua Demonstran Ditetapkan Tersangka

              Menurutnya, pada Dinas Kesehatan mencapi 21 program dan 102 kegiatan, Pansus menilai program kegiatan pada Dinas Kesehatan perlu menjadi evalusasi, mengingat dinas tersebut adalah urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

             Ini dibuktikan, lanjutnya,  dengan serapan anggaran yang rendah seperti program  perbaikan gizi masyarakat, program jaminan kesehatan, program standarisasi pelayanan kesehatan, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program lainnya.

            Dijelaskan Faizal, Pansus masih mendapatai beberapa permasalahan di Dinas Kesehatan. Diataranya, pada alokasi kesehatan yang besar belum diikuti dengan pelayanan  yang maksimal kepada masyarakat terutama pada alokasi pengadaan obat obatan.

                Kemudian masih didapati beberapa permasalahan antara lain masih minimnya sarana kesehatan yang  tersedia termasuk juga tenaga medis dan dokter.

              Masih ditemukan pembangunan Puskesmas yang tidak sesuai dengan RAB yang ada, sehingga mempengaruhi kualitas bangunan tersebut. “Pansus meminta pada eksekutif melalui perangkat daerah terkait agar dapat lebih meningkatkan pengawasan ke lapangan,” pintanya.

Baca:  Minta Bupati Muaraenim Bersikap Tegas Soal Truk Batubara PT GPP

                Sementara itu, Bupati Muaraenim, Ir H Ahmad Yani MM, mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang telah mencurahkan segenap perhatian dan pemikiran yang mendalam terhadap substansi yang terkandung dalam LKPJ pelaksanaan APBD Pemkab Muaraenim tahun 2018.

                  Menurutnya, laporan hasil pembahasan Pansus berupa sumbangan pemikiran, saran, masukan dan harapan untuk perbaikan kinerja eksekutif dimasa mendatang.

                Berbagai sumbangan pemikiran tersebut, lanjutnya, tentunya akan menjadi perhatian dan kajian eksekutif, guna menentukan arah perencanaan dan kebijakan dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Bumi Serasan Sekundang.#nur