MPR Perlu Dikembalikan Menjadi Lembaga Tertinggi Negara

6

Anggota MPR Syaifullah Tamliha

Jakarta, BP–Anggota Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Masinton Pasaribu mengingatkan, dalam sistem demokrasi, kekuatan oposisi sangat penting.   Keberadaan oposisi  dibutuhkan  untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah agar sikap kesewenangan, penguasa bisa diminimalisir.

“Keberadaan kelompok oposisi di lembaga Legislatif akan menghindarkan munculnya anggapan bahwa DPR hanya berfungsi sebagai stempel. Karena itu, kekuatan opsisi di DPR sangat penting dan dibutuhkan. Agar, fungsi pengawasan lembaga legislatif bisa  berjalan sesuai harapan,” ujar Masinton Pasaribu di ruangan wartawan DPR, Jumat (28/6) dalam sebuah diskusi dengan tema “Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Kontestasi Politik 2019”

Menurut Masinton,  setelah sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi akhir dari perjalanan panjang pemilu 2019. Kini, semua pihak harus menurunkan suhu politik dan merajut kembali persatuan, akibat  polarisasi selama kontestasi pemilu.

Baca:  Pimpinan DPR Apresiasi Lomba Karya Jurnalistik Wartawan Parlemen

“Tugas pemenang  merangkul, menjalin kembali polarisasi yang sempat terjadi selama ini. Para elit harus bisa menjadi penenang bagi masyarakat sekaligus penyejuk. Agar perselisihan dan pengelompokan yang sempat terjadi tidak memanas”, kata Masinton.

Salah satu cara yang bisa ditempuh  untuk menghilangkan konflik berkepanjangan, lanjut  Masinton adalah pembagian kekuasaan. Ini penting, karena Indonesia  sangat majemuk, tidak bisa diatur dengan cara menang-menangan, tetapi harus ada power sharing.

 Wakil Ketua Fraksi PPP MPR RI, Syaifullah Tamliha mengharap elit politik ikut berkontribusi menjalin persatuan dan kesatuan. Agar  perpecahan yang sempat terjadi selama kontestasi pemilu bisa akur kembali.

Baca:  RUU SDA Prioritaskan Penggunaan Air

“Negara  majemuk seperti Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat, didukung seluruh rakyatnya. Sejarah membuktikan, Irak yang hanya terdiri dari tiga kelompok, yaitu Kurdi, Suni dan Syiah hancur setelah Sadam lengser. Karena itu, kita butuh Presiden yang baru terpilih mendapat dukungan dari seluruh rakyat”, tutur  Syaifullah.

Melihat resistensi yang terjadi selama proses pemilu, kata dia,  MPR perlu membuka peluang pembahasan  rumusan masa jabatan presiden. Daripada memakai masa jabatan selama lima tahun dan setelah itu bisa dipilih kembali, lebih baik masa jabatan presiden hanya sekali selama 8 tahun.

“Kita perlu mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara, seperti  di negara lain diseluruh dunia. Dengan begitu MPR bisa menyeleksi calon Presiden dan wakilnya. Juga menetapkan visi misi agar dijabarkan menjadi program pembangunan oleh Presiden terpilih”, kata Syaifullah..

Baca:  Cak Imin Patut Diperhitungkan

Juru Bicara BIN   Wawan Hari Purwanto, percaya, Indonesia tidak akan terpecah belah, seperti yang dikhawatirkan sebagian anggota masyarakat. Karena, rakyat Indonesia adalah masyarakat yang sangat maju, sebagaimana majunya kerajaan Majapahit dan Sriwijaya.

Bahkan, saat ini saja, sambungnya, banyak orang Indonesia yang berprestasi  di luar negeri. Baik dibidang science, ilmu pengetahuan hingga ekonomi. “Mereka mampu menjuarai berbagai kejuaraan tingkat dunia. Mereka juga menempati posisi strategis diberbagai perusahan di luar negeri,” paparnya. #duk