Ultimate magazine theme for WordPress.

Pileg dan Pilpres di Sumsel Sisakan Masalah, Mulai Kekurangan Surat Suara Hingga Hilangnya Kotak Suara

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua KPU Sumsel Dra Kelly Mariana yang juga divisi Keuangan, umum dan logistik didampingi Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Zulkarnain Adinegara, dan Komisioner lainnya Hendri Daya Putra SAg (divisi Teknis Penyelenggaraan), Amrah Muslimin SE MSi (divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM), Hepriyadi SH MH (divisi Hukum dan Pengawasan), Hendri Almawijaya MPd (divisi Perencanaan, Data dan Informasi) saat menjelaskan kepada wartawan di kantor KPU Sumsel, Rabu (17/4).

Palembang, BP

PEMILU  legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyisakan sejumlah masalah terutama  di Banyuasin dan Palembang.

 Dari monitoring KPU Sumsel sejak pagi hingga sore tadi, persoalan yang muncul mulai dari kekurangan surat suara di beberapa TPS di Kota Palembang. Lalu ada pula keterlambatan logistik Pemilu di Talang Kelapa, Banyuasin yang mengakibatkan molornya proses pemungutan suara di 117 TPS.

Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana menjelaskan, untuk persoalan di Kota Palembang, telah diatasi dengan menggeser persediaan surat suara yang lebih dari TPS lain di sekitarnya. Meski tidak menyelesaikan masalah sepenuhnya, namun langkah itu yang paling dimungkinkan untuk dilakukan.

“Mengenai kekurangan surat suara di Palembang, kami belum bisa inventarisir seluruhnya karena belum ada laporan dari KPPS. Belum tahu kekurangan surat suara terutama Pilpres. Kalau memang surat suara Pilpres yang kurang, diselesaikan pencoblosan 4 surat suara. Sedangkan kekurangan surat suara Pilpres akan dilakukan Pemilu susulan. Tapi kita tunggu laporan resmi KPU Palembang terlebih dahulu,” kata Kelly  yang juga divisi Keuangan, umum dan logistik didampingi Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Zulkarnain Adinegara, dan Komisioner lainnya Hendri Daya Putra SAg (divisi Teknis Penyelenggaraan), Amrah Muslimin SE MSi (divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM), Hepriyadi SH MH (divisi Hukum dan Pengawasan), Hendri Almawijaya MPd (divisi Perencanaan, Data dan Informasi) kepada wartawan di kantor KPU Sumsel, Rabu (17/4).

Baca Juga:  KPU Palembang Hormati Dan Ikuti Proses Hukum

Sedangkan masalah menonjol lainnya yang disoroti pihaknya, kata Kelly, adalah hilangnya 5 kotak suara Pilpres di Kelurahan Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Padahal dalam check list 5 kotak suara Pilpres tersebut sudah keluar dari gudang KPU. Akan tetapi persoalannya, kotak suara Pilpres tersebut tidak pernah sampai di TPS 9, 10, 11, 12, dan 13.

 “Sudah keluar dari gudang KPU Banyuasin tapi dicari-cari tidak ketemu. Sementara warga sudah tidak sabar ingin menyalurkan hak suaranya. Diputuskan KPPS bisa melangsungkan pemungutan 4 jenis surat suara (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPD RI) terlebih dahulu sambil KPU Banyuasin mencari kelebihan surat suara di TPS lain dan dapat 1.000 lembar surat suara Pilpres,” katanya.

 Menurut Kelly, dari 5 TPS yang tidak bisa mencoblos surat suara Pilpres itu, 2 TPS mau melakukan pemungutan suara dengan 4 jenis surat suara yang ada dan menunggu datangnya surat suara Pilpres dari TPS lain. Akan tetapi warga di 3 TPS lainnya tidak bersedia menunggu untuk melakukan pencoblosan kalau surat suara belum lengkap.

 “Bagi warga yang tidak mau mencoblos maka akan dilakukan pemungutan suara susulan setelah KPU mengganti surat suara Pilpres yang hilang.“Tapi kami (KPU Sumsel) belum bisa memutuskan apakah 5 kotak suara yang berisikan sekitar 1.300 surat suara Pilpres itu benar hilang atau terselip dan terkirim ke tempat lain karena masih terus ditelusuri informasinya,” katanya Kelly.

 Sedangkan keterlambatan distribusi logistik di Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin karena cuaca dan komunikasi antara PPK dengan KPPS.

Baca Juga:  KPU Palembang Tolak Pendaftaran Chairisyah-Mualimin

“Selain itu juga karena cuaca dan jalan dari pangkalan Balai menuju Talang Kelapa Macet, namun pemilih sudah melakukan pencoblosan,” terangnya.

Sementara untuk persoalan yang ada di Kota Palembang baik surat suara yang sudah tercoblos maupun surat suara yang kurang.

Saat ini sedang dilakukan inventarisir sehingga menjadi masukan seperti apa keputusan yang akan diambil.

Lalu untuk persoalan di Dapil II meliputi Kecamatan Pulau Rimau, Tungkal Ilir, Betung dan Suak Tapeh, dimana surat suara DPRD Kabupaten yang salah cetak, Kelly mengatakan, telah diputuskan tidak melakukan pemungutan suara untuk DPRD Kabupaten Dapil II.

 “Untuk Banyuasin Dapil II ini sudah pasti akan dilakukan Pemilu susulan. Jadi 445 TPS akan diulang semua pencoblosan tapi hanya surat suara DPRD Kabupaten. Sesuai aturan berlaku, Pemilu susulan dilaksanakan paling lama 10 hari dari pemungutan suara. Kita juga sudah koordinasi dengan KPU RI untuk cetak ulang surat suara Dapil II Banyuasin yang berjumlah kurang lebih 104.000 plus cadangan 2% sehingga total mencapai 110.000-an surat suara,” kata Kelly.

 Sementara itu, Komisioner divisi Sosialisasi KPU Sumsel, Amrah Muslimin mengatakan, ada beberapa hal bisa dilakukan Pemilu susulan bahwa apabila suatu dapil terjadi gangguan keamanan maka dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang.

Yang kedua apabila terjadi di beberapa TPS yang diusulkan dari KPPS, ke PPS, kemudian PPK selanjutnya di kabupaten/kota.

Baca Juga:  Datangi Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel, Ishak Gelar Rapat Tertutup

“Untuk Palembang menunggu hasil pendataan. Pemilu susulan dapat dilakukan setelah 10 hari setelah pencoblosan,” ujarnya.

Hal senada dikemukakan Komisioner KPU Sumsel Hepriyadi menambahkan, surat suara salah cetak baru di Banyuasin diketahui hari ini pada saat pencoblosan dimulai. Adapun yang tercetak di surat suara tersebut judulnya benar akan tetapi isinya salah alias tertukar dengan nama Caleg Dapil I Banyuasin.

“KPU Banyuasin itu menggunakan tenaga dari Jawa untuk sortir dan pelipatan. Memang kerjanya cepat tapi mereka tidak tahu isinya salah. Kalaupun ini ada unsur kelalaian komisioner KPU Banyuasin, ya pasti ada sanksinya. Soal sanksi itu ranahnya DKPP yang akan menilai sebesar apa kesalahan yang dilakukan,” katanya.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Zulkarnain Adi Negara mengatakan secara umum keamanan aman dan damai, hanya di Musirawas saja karena terjadi keributan antara Ketua KPPS dengan Linmas.

“Belum bisa dikatakan hilang kotak suara Pilpres di Banyuasin, tentu akan memproses jika terjadi kehilangan. Karena tidak ada berita acara kehilangan dari kpps ke PPK. Pelaku sudah ditangkap, KPPS itu sudah diobati dan sudah melaksanakan tugas. Yang lain, Soal kehilangan 5 Kotak Suara Pilpres itu belum bisa dibilang hilang, kalau itu harus diselidiki tidak karena tidak ada berita acara. Kami akan mengusut apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian atau ketidaktelitian. Untuk Pemilu susulan, kami siap mengamankan,” kata Kapolda.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...