Ultimate magazine theme for WordPress.

DKPP Periksa Pimpinan dan Anggota KPU Kota Palembang

BP/IST
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara  34-PKE-DKPP/III/2019 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) , Jalan Opi Raya, Jakabaring, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Sungai Kedukan, Rambutan, Kota Palembang pada Kamis (28/3) pagi.

Palembang, BP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara  34-PKE-DKPP/III/2019 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) , Jalan Opi Raya, Jakabaring, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I,  Palembang pada Kamis (28/3) pagi.

Ketua majelis Prof. Teguh Prasetyo, dan anggota majelis Anisatul Mardiah, TPD unsur masyarakat Provinsi Sumatera Selatan; Syamsul Alwi, TPD Bawaslu Sumsel, dan Hepriyadi, TPD KPU Sumsel.

Dengan pengadu: Yudin Hasmin,  mantan PPK Ilir Barat I Kota Palembang, memberikan kuasa kepada  Widodo dan M. Ibrahim.

Sedangkan pihak teradu dari KPU kota Palembang :  H. Eftiyani, Abdul Malik, Syafaruddin Adam, Yetty Oktarina, Alex Berzili, masing-masing sebagai ketua dan anggota KPU Kota Palembang.

Selaku pihak Terkait  M Taupik,  selaku ketua Bawaslu Kota Palembang.

Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan pokok-pokok pengaduan pengadu dan mendengarkan jawaban dari pihak Teradu.

Ketua Majelis Sidang DKPP RI Prof DR Teguh Prasetyo SH MSi yang juga komisioner DKPP RI mengakui telah memeriksa dugaan pelanggaran kode etik terhadap keterlibatan salah satu partai.

“Kita dalami tadi aduan penerusan daripada Bawaslu Kota Palembang terhadap keterlibatan salah satu PPK terlibat dalam salah satu politik. Tadi majelis melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang ada. Hasil pendalaman ini akan kita bawa dalam rapat pleno di Jakarta,” kata Ketua Majelis.

Baca Juga:  H Alex Noerdin : "Tutup Semua Gerbang Masuk di Sumsel"

Seperti terlihat dalam persidangan, kata Teguh, masing-masing saksi memberikan keterangan sedalam-dalamnya apa yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu kebenaran juga pihak teradu KPU Kota Palembang mengutarakan argumentasinya kenapa dilakukan pemberhentian tetap, kenapa tidak pemberhentian sementara.

Kemudian pihak Bawaslu mengkoreksi itu ada prosedur yang salah, itu harusnya pemberhentian sementara dulu baru diajukan ke DKPP.

“Kita lihat dulu, kita kaji dulu. Nggak boleh menyimpulkan, nggak boleh mendahului keputusan itu. Kita cuma menggali kenapa ini dilakukan pemberhentian tetap. Itu tadi dijawab karena sudah tidak memenuhi lagi dan surat pernyataan itu terlibat partai politik. Ini argumen dari KPU. Tapi Bawaslu menganggap ini ada kesalahan prosedur sehingga kita dalami kenapa seperti itu. Sesingkat-singkatnya (akan diputuskan), gak lama. Nanti ke Jakarta kita plenokan. Untuk mengumpulkan orang 7 orang itu membutuhkan waktu juga, mengambil keputusan pleno ini sudah sudah cukup ataukah ada yang diperlukan kembali. Tergantung paparan kami di Jakarta terhadap 7 anggota komisioner DKPP,” kata Teguh Prasetyo yang hadir bersama anggota Majelis lainnya Dra Anisatul Mardiah MAg Phd, Hepriyadi, SH MH, Syamsul Alwi SSos.I Msi

Sedangkan Komisioner KPU Palembang Divisi Hukum dan Pengawasan A Malik Syafei MH mengatakan dengan adanya sidang Majelis DKPP RI ini membuka tabir yang sesungguhnya.

Baca Juga:   Ratu Dewa Jabat Sekda Palembang

“Sudah jelas bahwa dasar kami melakukan pemberhentian terhadap saudara Yudin Hasmin adalah dia tidak memenuhi syarat sebagai anggota PPK karena menjadi anggota Partai Politik. Dan tadi sudah dihadirkan saksi menyatakan memang benar SK dan KTA itu. Apa yang kami lakukan ini sesuai dengan aturan yang kami pedomani. UU menyebutkan pengangkatan dan pemberhentian PPK itu dilakulan oleh kabupaten/kota. Apa yang sudah kami ungkapkan ini silahkan nanti kami mohon kepada DKPP untuk mengadilinya. Apapun keputusan DKPP akan kita terima sebagai penyelenggara pemilu,” kata Malik.

Menurut Malik, keputusan yang diambil lantaran pihak pengadu berdasarkan bukti SK dan KTA dari PPP dan yang bersangkutan terdaftar dalam Sipol.

“Kita sudah mengkroscek. Karena ini sudah terbukti kami menilai sudah tidak memenuhi sebagai PPK. Ini diatur dalam PKPU 36 jo 3 2018 tentang pembentukan dan tata kerja PPK/PPS dan KPPS Penyelenggara Pemilu Pasal 63 Ayat 3. Kami menolak permohonan pengadu karena di sini sudah jelas pengadu pengurus partai. Berdasarkan itu kita. Karena kami sudah merasa cukup bukti maka kami tidak lagi berkoordinasi dengan Bawaslu,” kata Malik.

Selaku pengadu mantan PPK IB 1 Yudin Hasmin SE MM mengatakan dari hasil persidangan ini pembuktiannya dirinya bukan anggota maupun pengurus partai DPC PPP Kota Palembang.

Baca Juga:  Agus Sutikno Pastikan PPP Sumsel Siap  Laksanakan Agenda DPP PPP Hingga Pemilu 2024

“Dari pengurus partai sendiri sudah menjelaskan nama saya itu hanya direkomendasikan. Secara administrasi saya tidak pernah mendaftar untuk menjadi anggota. Keputusan yang dibuat oleh KPU Kota Palembang memberhentikan saya dengan tetap itu jelas melampaui ranah etik dan melampaui kewenangan mereka sendiri. Seharusnya KPU Kota harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang dalam hal ini saya selaku pihak yang dirugikan karena diberhentikan tidak tetap secara prosedural seharusnya diajukan sesuai dengan mekanisme,” kata Yudin Hasmin.

Menurutnya Bawaslu Kota sudah merekomendasikan agar KPU Kota untuk menjalani prosedur sebanarnya sesuai Undang-undang dalam PKPU. Kemudian Bawaslu RI juga sudah menguatkan itu.

“Hari ini klimaksnya DKPP sudah mendengarkan kesimpulan baik saya selaku pengadu yang dirugikan. Kemudian dari saksi partai dan benar sudah dijelaskan bahwa nama saya hanya direkomendasikan. Saya tidak pernah mendaftar, apalagi terdaftar sebagai anggota. Jadi keputusan yang diambil KPU Kota Palembang itu adalah berdasarkan arogansi tidak sesuai prosedur dan profesionalitas mereka sebagai penyelenggara di tingkat Kota Palembang,” kata Yudin.

Dari hasil konfrontasi, Yudin mengaku tidak pernah mencalonkan diri menjadi anggota apalagi pengurus DPC PPP Palembang.

“Ini hanya dari katanya. Saya minta dikembalikan harkat martabat saya selaku PPK. Tidak ingin jadi preseden,” katanya.#osk

 

 

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...