DPRD Sumsel Minta Data Penerima Bansos di Sumsel di Perbaharui

2

BP/IST
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Mgs Syaiful Padli,

Palembang, BP

 

Pendataan Bantuan Sosial (Bansos) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) selama ini tidak pernah diperbaharui, akibatnya penerima bantuan sosial baik itu PKH maupun BPJS Kesehatan bantuan pusat (PBI) tidak tepat sasaran.

“Sekarang ini ternyata  kabupaten dan kota seluruh Sumsel  tidak mengup date data penerima bantuan sosial tersebut,  baik PKH maupun BPJS Gratis (PBI) PKH sendiri sejak  2011 tidak di up date mereka pakai lama ,  sekarang tanya kabupaten kota penerima PKH itu  rata-rata Rp 9 juta perorang sekarang, yang menerima itu yang punya mobil, rumah mewah yang tidak di up date lagi,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Mgs Syaiful Padli, Kamis (21/3) .

Karena itu menurut politisi PKS ini, Dinsos kabupaten dan kota di Sumsel  harus akip jemput bola ke masyarakat, jangan menunggu laporan dari RT dan Lurah.

“ Apalagi sudah ada edaran dari pak Gubernur, seluruh warga miskin yang belum terdata, itu tanggungjawab kabupaten kota, selagi mereka belum punya BPJS gratis,” ”atanya.

Mengenai adanya relawan yang akan mendata penduduk yang belum menerima BPJS Kesehatan Gratis, menurutnya sampai sekarang belum berjalan.

“ Kami mengkomfirmasi kepala dinas sosial Sumsel, bahwa kewenangan kabupaten dan kota up date pendataan , akses kabupaten kota itu wewenang pak Gubernur, kami dari Fraksi PKS akan menyampaikan dalam pandangan Fraksi mendesak agar Gubernur memberikan perhatian khusus untuk data penduduk miskin di Sumsel dengan cara ajak berbicara bupati dan walikota seluruh Sumsel untuk duduk bersama  untuk membicarakan data miskin di Sumsel,” katanya.

Karena sampai sekarang contohnya banyak masyarakat melapor belum menerima kartu BPJS Kesehatan Gratis dan PKH.

“ Perlu mengajak aparat keamanan dalam rangka mendistribusikan PKH dan BPJS Kesehatan gratis, kalau mereka penerima bantuan sosial ini tidak mau di sablon sebagai warga miskin nantinya, ada apa?, karena itu jadi  shok terapi bagi orang kaya yang menerima dana PKH yang bukan haknya, aku setuju di sablon rumah warga miskin itu penerima PKH, kami dukung itu  dan ini jadi efek moral bagi mereka yang mengaku orang kaya penerima bantuan sosial,” katanya.#osk