Ultimate magazine theme for WordPress.

Pembahasan Raperda RPJMD Sumsel 2018-2023 Ricuh

BP/DUDY OSKANDAR-Suasana rapat bersama  Bappeda Sumsel dan OPD  berujung ricuh, Rabu (13/3) di ruang banggar DPRD Sumsel.

Palembang, BP

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) 2018-2023  yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Sumsel yang diketuai pimpinan pansus IV yang juga Ketua Komisi IV DPRD provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati  saat menggelar rapat bersama  Bappeda Sumsel dan OPD  berujung ricuh, Rabu (13/3) di ruang banggar DPRD Sumsel.

Hal ini di sebabkan  lantaran  banyak hal yang dibuat pihak Bapeda Sumsel terkait Raperda RPJMD  Sumsel 2018-2023   yang tidak singkron dengan APBD Sumsel yang disahkan Rp9,7 triliun dalam rapat paripurna DPRD Sumsel sebelumnya.

“Tidak ada sedikitpun kami mau menyandera RPJMD,” kata Anita dengan nada tinggi usai rapat .

      Anita mengaku adanya mis komunikasi di mana Pemprov Sumsel tidak bisa menghargai DPRD Sumsel.

“ Dalam rapat Bappeda yang akan menginformasikan ke kami, harusnya Bapeda lapor kepada Gubernur, Gubernur lalu mengirimkan surat ke pimpinan DPRD, karena kami tidak bisa mengundang segini banyaknya , pansus itu tidak punya kewenangan yang punya kewenangan adalah lembaga kami, kami tidak ada sedikitpun  melakukan pemboikotan, kami juga minta pasal 78 (1) dimana salah satu cakupan dalam penyusunan RKPD itu adalah penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, itu tidak bisa serta merta muncul tapi ini sudah ada pembicaraan, dengar pendapat yang dirumuskan oleh kami-kami ini,” katanya.

BP/DUDY OSKANDAR
Hj RA Anita Noeringhati

Makanya menurutnya DPRD Sumsel menyetujui adanya bantuan gubernur karena Gubernur Sumsel menekankan untuk  pokok-pokok pikiran tidak usah  melalui perangkat provinsi  tujuanya untuk pemerataan pembangunan dan dipersilahkan aspirasi di sampaikan ke kabupaten kota.

      “ Tapi yang disampaikan pak Muklis selaku OPD , artinya tidak mengakomodir pokok-pokok pikiran kami, pokok pikiran DPRD  sesuai sumpah jabatan lho di tatib kami juga ada, kami juga mempertanyakan yang mana program aspirasi yang telah kita sampaikan, itulah rapat tadi di skor itu, “ katanya.

Baca Juga:  Pembahasan Raperda Pajak Daerah Libatkan Pihak Ketiga

      Jika RPJMD belum di sahkan pada waktunya menurutnya akan berdampak secara keuangan yaitu hak-hak keuangan Pemprov Sumsel yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel juga  DPRD Sumsel akan ditunda selama tiga bulan.

“ Paling lambat pertengahan bulan ini RPJMD ini sudah di sahkan , dan kami sudah siap untuk itu  ( tidak mendapatkan keuangan dan anggaran operasional) karena kami menganggap Pemprov Sumsel tidak  membutuhkan kami, kami pansus IV ini rapat karena perintah DPRD, dalam rapat pimpinan kami sampaikan laporan kami, saya selaku ketua melaporkan apa yang terjadi dalam rapat dari tanggal 26  Februari sampai 1 Maret, kami laporkan memang belum ada,” katanya.

      Menurutnya RPJMD itu  berkesinambungan dengan RPJPD dan tidak bisa di lepaskan.

“Artinya kepemimpinan yang baru ini tidak mengikuti RPJMD 2013-2018 sementara hasil ke Bapenas mengatakan, RPJMD itulah yang akan menghubungkan  rencana pembangunan berkelanjutan jangka panjang, kalau  dinyatakan tidak berlaku tapi tiba-tiba RPJMD baru ini cantolannya dimana, hal ini kita perlu karena ini untuk kepemimpinan Gubernur yang legitimate siapapun Gubernurnya,” katanya.

Apalagi menurutnya penetapan RPJMD  harus berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  No 86 tahun 2017 harus melalui tahapan yaitu RPJMD itu harus ada kajian lingkungan strategisnya yang di jabarkan dalam rencana pembangunan berkelanjutan.

      “RMJM ini adalah RPJM 2018-2023 dimana RPJMD tahun pertama 2018 itu harus mengikuti apa  yang sudah kita sahkan dalam APBD 2019  yang kita sahkan di APBD 2018, inilah  kita minta benang merah antara APBD  yag kita sahkan  dengan RPJMD di tahun pertama, itu yang kita minta, yang tadi sudah saya sampaikan  bahwa kita minta Bapeda sebagai liding sektor itu bisa menjelaskan ke forum ini FKPD mana  yang kami pakai, kemarin mengatakan FKPD yang ini, tadi sudah berubah lagi, artinya inkonsistensi dari Bapeda selaku liding sektor RPJMD ini harus kami pertanyakan, perencanaannya ini melalui apa, tadi melalui RPJPD 2005-2025,” katanya

Baca Juga:  Demo Penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di DPRD Sumsel Berakhir Ricuh

      Artinya menurut politisi Partai Golkar harus ada keselarasan dalam penganggaran ataupun dalam pembangunan berkesinambungan di Sumsel.

Dalam permasalahan ini pihaknya,  tidak membicarakan kepemimpinan di Sumsel yang baru karena Pemerintah Provinsi Sumsel  harus terus berlanjut sesuai dengan RPJPD yang kita sahkan selama 20 tahun 2005-2025.

“ Artinya apa sinergitas tentang  fungsi-fungsi kesehatan ataupun anggaran yang di prioritaskan itu harus menjadi pokok bahasan pertama, itu yang kita  minta, jadi yang mana sekarag yang dipakai, contoh  anggaran  pendapatan  Rp10 triliun, kami khan harus berpatokan pada perda  lho ini, peraturan daerah ini  disahkan  di rapat paripurna di perda ini pendapatan hanya Rp9,6 triliun  mereka mengatakan ada pemasukan kejutan lah, kalauada pemasukan kejutan itu nanti diperubahan,  kalau toh memang itu  kembalikan kesini khan begitu   ,” katanya.

      Bapeda menurut jangan hanya bisa menyampaikan RPJMD dalam tatanan pendapatan sekian tanpa melalui mekanisme di bahas di banggar di sahkan di paripurna,” Itu kami tidak mau, yang diajukan hari ini Rp 10 triliun padahal dalam dokumen masih Rp 9 triliun,” katanya.

      Selain itu pihaknya meminta benang merah dengan Pemprov Sumsel dengan APBD 2019 dengan RPJMD .

“Contohnya kesehatan itu di RKPD dalam tataran Rp300 sekian tapi di KUA PPAS cuma Rp217,  kalau dia mengatakan berdasarkan RKPD itu artinya tidak ada perubahan, makanya kemarin  kami minta kepada Bapeda untuk memberikan kepada kami RKPD yang mana yang harus kita pakai,  kalau nanti RKPD akan dikeluarkan  tapi paling tidak rancangan itu sudah ada, jangan berpatokan pada RKPD itu nanti , rancangan awal mana,” katanya.

Baca Juga:  KPU Sumsel Tetapkan Dapil Untuk DPRD Provinsi Dan Kabupaten Kota

      Karena keberhasilan visi dan misi Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel akan dilihat dari pencapaian dari perangkat daerahnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Bappeda Sumsel) Ekowati Retnoningsih, meminta maaf lantaran terjadi perbedaan persepsi  dalam hal ini, dengan surat Wagub Sumsel yang menyatakan tanggal 25 Maret sebetulnya Pemprov Sumsel siap untuk pembahasan lanjutan tapi terdapat perbedaan persepsi yang harusnya surat tersebut ditujukan  kepada pimpinan DPRD Sumsel,  akibatnya terjadi saling tunggu dan pihaknya minta maaf.

“ Alhamdulilah hari ini dilanjutkan rapat pansus ini,” katanya.

Dia melaporkan  hasil konsultasi pihaknya dengan Kemendagri  sesuai perkembangan pansus adalah apakah RKPD 2019 yang disusun di 2018 harus dilakukan revisi terkait dengan RPJMD yang tengah di bahas.

“ Penjelasan dari Kemendagri dan kami ditunjukkan regulasi yang mengatur hal tersebut dalam Permendagri No 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan,  tata cara evaluasi  rancangan  perda tentang RPJPD dan RPJMD dan tgata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam regulasi ini disebutkan di pasal 346 (3) RKPD dirubah atau di revisi berpedoman dua hal pertama peraturan daerah tentang RPJMD, artinya kalau ada perda RPJMD yang baru kemudian ada program belum tertampung dalam RKPD itu bisa dilakukan  revisi dan perubahan, artinya RPJMDnya dulu diperdakan baru RKPD dilakukan perubahan namun harus dilengkapi evaluasi pelaksanaan RKPD sampai triwulan kedua tahun  berkenaan artinya bulan Juli dilakukan evaluasi RKPD tersebut kemudian sudah ada perda tentang RPJMD maka RKPD dapat dilakukan perubahan,” katanya.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...