KPU Palembang Keluhkan Fasilitas JSC Tak Bisa di Pakai Untuk Lipat Surat Suara

5

BP/IST
Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Dapil Palembang pimpinan Hj RA Anita Noeringhati dan H Chairul S Matdiah, Jumat (8/3) melakukan kunjungan ke kantor KPU Kota Palembang dan disambut Ketua KPU Palembang H Eftiyani dan jajaran.

# Karena Harus Bayar

Palembang, BP

Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Dapil Palembang pimpinan Hj RA Anita Noeringhati dan H Chairul S Matdiah, Jumat (8/3) melakukan kunjungan ke kantor KPU Kota Palembang dan disambut Ketua KPU Palembang H Eftiyani dan jajaran.
Turut hadir anggota DPRD Sumsel dapil kota Palembag, Syaiful Padli, Sujarwoto, Kartak Sas, Usman Effendi, Ketua Bawaslu Palembang M Taufik.
Menurut Anita, kunjungan mereka ke KPU Kota Palembang ingin melihat pelaksanaan pemilu serentak di kota Palembang yang harus suskses
“Kita punya kewajiban moral untuk datang dan melihat kesiapan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu.Dengan berdialog bersama ini kita bisa mengetahui kendala-kendala yang dihadapi yang bisa kita fasilitasi untuk membantu baik KPU maupun Bawaslu menyampaikannya kepada gubernur maupun walikota,” katanya.
Tadi sudah pihaknya dengarkan jika KPU Palembang sekarang sedang mengalami kesulitan tempat untuk proses pelipatan dan penyimpanan logistik pemilu seperti kotak suara dan surat suara.
Kesulitan itu, menurut Anita, harus cepat dicarikan solusi karena tahapan- tahapan pemilu terus berjalan dan logistik pemilu perlu disimpan ditempat yang layak untuk menjamin keamanan logistik itu.
“Itu penting dan dari pengalaman pernah meminjam salah satu venue di Jakabaring di Jakabaring Sport City (JSC) tapi itu KPU harus membayar. Meski venue sudah menjadi aset BUMD yang dikelola pihak ketiga tapi jika untuk kepentingan negara hendaknya membantu karena KPU keterbatasan anggaran sehingga jangan dikomersilkan jika untuk kepentingan negara,” tegas Anita.

Baca:  KPU Sumsel Tanggapi lham Saputra Gantikan Arief Sebagai Ketua KPU RI

Dilanjutkannya, permasalahan ini akan segera disampaikan ke pemerintah sehingga tahapan pemilu dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU.
“Paling cepat Senin nanti kita sampaikan bahkan kalau memang memungkinkan akan kita gelar RDP (rapat dengar pendapat.red),” kata Anita.
Sedangkan Ketua KPU Kota Palembang, Eftiyani menjelaskan rencananya mulai Sabtu (9/3) besok mulai dilakukan pelipatan surat suara Pemilu 2019.
“Pada hari ini kita lagi pendataan bagi warga yang mau ikut untuk melipat surat suara pemilu tersebut,” katanya.
Turut hadir anggota DPRD Sumsel dapil kota Palembag, Syaiful Padli, Sujarwoto, Kartak Sas, Usman Effendi, Ketua Bawaslu Palembang M Taufik.
Dia berharap pelipatan surat suara tersebut pada Sabtu besok sudah mulai jalan dan diusahakan dengan melibatkan sekitar 300 orang.
Mengenai berapa banyak surat suara yang dilipat dalam satu hari, dia belum tahu, karena itu menyangkut kemampuan orang dan diserahkan kepada pihak ketiga.
Mengenai logistik untuk pemilu 2019 sudah cukup semua, tinggal menunggu kekurangan kotak suara.
Mengenai keamanan dari kotak suara dari terjadinya kebakaran dan basah, menurutnya, logistik tersebut disimpan di gudang KPU yang tentunya dijaga.
“Kalau untuk kebakaran potensinya kecil dan tidak basah, karena disimpan di dalam gudang KPU. Untuk kotak suara pemilu itu sendiri hingga sekarang ini masih terus dilakukan perakitan yang diharapkan bisa selesai tepat waktu,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut Eftiyani berharap anggota DPRD Sumsel memberikan solusi untuk lokasi pelipatan surat suara lantaran kalau melakukan pelipatan di Jakabaring Sport City harus bayar.
Ketua Bawaslu kota Palembang M Taufik memastikan jajarannya siap melakukan pengawasan pemilu serentak di kota Palembang dan pihaknya siap menerima laporan jika ada ASN yang tidak netral.
Selain itu dia berharap Bawaslu kota Palembang dapat memiliki kantor sendiri dengan bantuan anggota DPRD Sumsel.
Anita Noeringhati mengusulkan agar Bawaslu kota Palembang meminta hibah tanah kepada Pemprov Sumsel atau Pemprov Palembang.
Dan dana pembangunan gedungnya bisa diajukan dari dana aspirasi anggota DPRD Sumsel jika sesuai aturan yang berlaku. #osk