Ultimate magazine theme for WordPress.

DPRD Sumsel Minta  Bawaslu Tindak Tegas ASN Yang Tidak Netral

BP/DUDY OSKANDARReses tahap 1, tahun 2019 di kantor KPU kota Palembang bersama pimpinan rombongan H RA Anita Noeringhati, H Chairul S Matdiah, Mgs Syaiful Padli,Kartak Sas, Usman Effendi, Sujarwoto, Kamis (8/3).

Palembang

Anggota DPRD Sumsel daerah pemilihan (Dapil) Palembang 1, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bekerja profesional dan adil dalam proses pemilu serentak 2019 di kota Palembang.

Menurut,  Mgs Saiful Padli, disela- sela reses tahap 1, tahun 2019 di kantor KPU kota Palembang bersama pimpinan rombongan H RA Anita Noeringhati, H Chairul S Matdiah, Mgs Syaiful Padli,Kartak Sas, Usman Effendi, Sujarwoto, Kamis (8/3).

Menurutnya, jumlah pemilih di Kota Palembang untuk pemilu 17 April 2019 berjumlah 1,126.077 jiwa dengan jumlah TPS 4.805.

Petugas per TPS sejumlah 61 orang terdiri dari saksi 52 orang ( 16 Partai, 33 DPD, 2 presiden), 7 petugas KPPS dan 2 Linmas jadi 1 unit tenda per TPS, di isi 61 orang

Baca Juga:  ASN Dapat Beasiswa Pendidikan, Negara Hanya Tanggung Biaya Pendidikan

“Laporan yang kita terima, ada beberapa daerah yang rawan, seperti daerah Perairan (kelurahan pulokerto Gandus), Kemas Rindo juga yang tidak bisa ditempuh dengan mobil daerah Bukit Baru, Kertapati dan Karya Jaya,” kata Saiful.

Politisi PKS ini mengungkapkan, pihaknya meminta penyelengara pemilu baik KPU maupun Bawaslu Palembang, agar bisa profesional dan menjaga lembaganya agar Independen, dan tidak masuk ke politik praktis terutama Bawaslu.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara,” ujarnya.

Dimana, sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017, di mana Bawaslu, Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu.

Baca Juga:  ASN Harus Netral

“Maka, hendaknya Bawaslu bisa melakukan tugasnya dengan profesional mungkin,” bebernya.

Dengan amanat undng- undang tersebut, pihaknya juga mendesak Bawaslu untuk merespon laporan masyarakat, akan keterlibatan ASN yang diduga diarahkan ke salah satu calon, dengan mengerahkan pejabat pemerintahan baik tingkat kecamatan, sampai kelurahan.

Hal ini bertentangan dengan yang diatur, dalam aturan tentang netralitas ASN dimana nantinya, ASN yang tidak menaati hal itu dikenakan sanksi.

“Keberpihakan ASN, dapat dikenai sanksi berupa penundaan kenaikan gaji atau pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur soal sanksi,” tandasnya.

Ditambahkan sekretaris fraksi PKS di DPRD Sumsel ini, pihaknya sebagai lembaga legislatif meminta KPU dan Bawaslu Palembang, agar lebih banyak melakukan sosialisasi pencoblosan kepada masyarakat, untuk menghindari terjadinya suara yang tidak sah.

Baca Juga:  Masih Banyak Pelanggaran Ketidaknetralan ASN

“Selain itu adanya sosialisi pemilu, hal itu bisa mengurangi terjadinya golput (golongan putih),” katanya.

Hal senada dikemukakan anggota DPRD Sumsel dapil kota Palembang Sujarwoto agar ASN benar-benar netral dalam pemilu nanti.

“ Jangan kita yang di awasi terus, padahal kita hadir karena diundang pengajian saja,” katanya.

Ketua Bawaslu kota Palembang M Taufik memastikan kalau pihaknya sudah berkirim surat ke Pemkot Palembang meminta jajaran pemkot Palembang netral dalam pemilu serentak tahun ini.

“ Silahkan lapor ke kita jika ada ASN yang tidak netral dalam pemilu serentak,” katanya. #osk

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...