Ultimate magazine theme for WordPress.

MDI Minta KPU Dan Bawaslu Sumsel Netral

BP/DUDY OSKANDAR-Masyarakat Demokrasi Indonesia (MDI)  yang merupakan kumpulan dari Seluruh Relawan-Relawan Pendukung Prabowo Sandi dan Penggiat Demokrasi menggelar demo di kantor KPU Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (1/3).

Palembang, BP

Masyarakat Demokrasi Indonesia (MDI)  yang merupakan kumpulan dari Seluruh Relawan-Relawan Pendukung Prabowo Sandi dan Penggiat Demokrasi menggelar demo di kantor KPU Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (1/3).

Menurut koordinator aksi Ruben Alkatiri  melihat situasi menjelang Pileg dan  Pilpres 2019  dan suhu politik yang semakin meningkat dengan banyak dukungan atau statement Kepala-Kepala Daerah Gubernur,Bupati dan Walikota yang mendukung Petahana.

“Bahkan pihak Petahana pun belum melaksanakan cuti sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Juli 2018,” katanya.

Baca Juga:  Pencuri Kabel Fiber Optik Ditangkap

Menurutnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tangga| diundangkan,” Bunyi Pasa| 44 Peraturan Pemerintah  Nomor 32 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 19 Juli 2018 itu,” katanya.

Berdasarkan PP ini, menurutnya Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, atau ikut serta daIam Kampanye Pemilihan Umum.yang sudah didaftarkan phn Gubemur, Wakil Gubemur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan sebagai calon presiden atau wakil presiden, berstatus anggota partai politik, atau anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Baca Juga:  Yulizar Fasilitasi Operasi Katarak Warga Empatlawang di Palembang

Dan Saat melaksanakan kampanye, menurut PP ini, menteri dan pejabat setingkat Menteri, Gubernur. Wakil Gubemur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus menjalankan cuti.

“Maka Kami mendesak KPU Sumsel  dan Bawaslu Sumsel untuk bertindak tegas dan Netralitas demi menjaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI untuk itu Kami menyatakan Sikap,” kata koordinator lapangan Yan Coga.

Baca Juga:  Hakim PN Palembang Tolak Eksepsi Kuasa Hukum Lima Komisioner KPU Palembang

Diantaranya  Presiden Joko Widodo untuk segera cuti dari jabatannya, mendesak Bawaslu memproses dan mengadili Kepala-Kepala Daerah yang melakukan dukungan terhadap pasangan petahana, apabila KPU dan Bawaslu tidak netral maka kami akan Mahkamah Internasional.

Sedangkan Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana ditemui di ruang kerjanya, Jumat (1/3) memastikan kalau KPU Sumsel dan jajaran netrak dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019. “Kami dalam pelaksana pileg dan pilpres netral sesuai dengan undang undang berlaku dan tidak memihak,” katanya. #osk

 

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...