Sesjen MPR: Pancasila Harus Ditempatkan Paling Terhormat

3

Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono saat memberikan kuliah umum di IAIN Purwokerto, Selasa (26/2).

Jakarta, BP–Sekretaris Jendral MPR RI Ma’ruf Cahyono menegaskan, bangsa Indonesia harus menempatkan Pancasila di tempat paling tinggi dan terhormat, karena  para pendiri bangsa sudah sepakat menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, jati diri, ideologi, falsafah dan  dasar negara.

“Pancasila  sebagai   sumber dari  segala sumber hukum di Indonesia. Sehingga tidak boleh ada satupun hukum dan perundangan yang tidak berlandaskan  Pancasila, apalagi sampai bertentangan dengan Pancasila,” ujar Ma’ruf ketika memberi kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa IAIN Purwokerto, Selasa (26/2).

Baca:  Dua Sesjen Bantah Dana DPD RI Ditransfer ke Tempat Perjudian

Menurut Ma’ruf,  silang pendapat menyoal  Perda bermuatan syariat harus diluruskan.  Perda bermuatan syariat seolah hanya menunjuk pada salah satu agama tertentu, dan tidak mempertimbangkan agama lain. “Tidak ada istilah syariah, tapi kontennya bisa berasal dari mana saja. Misalnya, bermuatan nuansa  kearifan  lokal. Karena di daerah  tersebut mayoritas muslim maka masuklah nilai-nilai syariat. Itu  tidak salah, apalagi syariat itu kan baik, sesuai dengan sila pertama Pancasila”,  kata Ma’ruf.

Baca:  Ma’ruf Cahyono Memotivasi Mahasiswa IAIN Purwokerto

Perda bermuatan kearifan lokal lanjut  Ma’ruf,  sudah cukup banyak. Seperti Perda soal prostitusi dan miras yang  berisi  sesuai dengan, kearifan lokal dan syariat.

Usai  menyampaikan  kuliah umum, Ma’ruf juga menandatangani kerjasama antara MPR dengan IAIN Purwokerto. Point penandatangan itu   menyangkut kerjasama sosialisasi empat pilar MPR dan kegiatan pengkajian. “ MPR sudah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, bukan hanya perguruan tinggi. Tetapi juga dengan ormas, organisasi profesi hingga organisasi kewanitaan. Kami ingin bisa bersinergi dan saling membantu dalam pelaksanaan sosialisasi maupun kajian sistem ketatanegaraan,” papar  Ma’ruf.#duk

Baca:  Sesjen Ma’ruf Cahyono: Bicara Kewarganegaraan Domain Kajian MPR