MPR Undang Panglima dan Menhan Beri Masukan

4

Mayudin

Jakarta, BP–Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan,  tugas dan wewenang MPR sesuai UU N0 17 Tahun 2014 atau UU MD3 membuat kajian ketatanegaraan berkaitan dengan pelaksanaan UUD. Lembaga Pengkajian (Lemkaji) adalah salah satu unsur pelaksana amanah UU untuk membuat kajian tesebut.

“Untuk itu perlu tambahan masukan dan pemikiran dari elemen bangsa tentang berbagai isu yang dikaji dan saya mengapresiasi Panglima TNI, Menhan dan Gubernur Lemhannnas bersama-sama berdiskusi, memberikan sumbangsih pemikiran buat lembaga MPR ini tentang ketatanegaraan kita,” ujar  Mahyudin di Gedung MPR Jakarta, Rabu (27/2) dalam acara Rapat Pleno Khusus dengan Panglima TNI Hadi Tjahyanto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Gubernur Lemhanas Agus Widjojo.

Ketua Lemkaji, Rully Chairul Azwar mengatakan, kehadiran sejumlah pejabat negara  tersebut  menjadi narasumber untuk memberikan pemaparan dan masukan materi pembahasan utama mengenai ‘Pertahanan, Keamanan dan Wilayah Negara’.

Baca:  Ketua MPR: Masyarakat Diimbau Tidak Kembangkan Isu SARA

 Rully menambahkan,  pihaknya  sedang mengkaji persoalan yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan dan wilayah negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pleno ini pembahasan lebih fokus ke masalah  pertahanan.  Sedangkan untuk materi keamanan akan dibahas dengan  Polri.

“Ada beberapa persoalan  terkait dengan pertahanan yang menjadi isu di masyarakat. Misalnya tentang sistem Hankamrata sesuai amanah UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30 ayat (2) apakah masih relevan.  Kami melihat tentu masih relevan karena ancaman masih terlihat tapi bentuknya tidak seperti dulu saat para founding fathers kita merumuskan,” jelasnya.

  Waktu itu kata dia, ancaman fisik jelas terlihat tapi saat ini ancaman fisik jauh lebih sedikit dan tidak terlihat.  Yang terlihat  ancaman  proxy war dan cyber war.  Soal hubungan TNI dan Polri dalam tugas di lapangan.  “Hal itulah antara lain yang kami kaji dan kami minta masukan serta pandangan dari unsur pertahanan RI.  Masih ada lagi  soal pemisahan TNI Polri, industri pertahanan, intelijen, dan tentang tindak pidana terorisme,” tuturnya.

Baca:  Tetap Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

 Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan,  dalam masalah pertahanan, Presiden RI telah memberikan kewenangan penuh kepada Menteri Pertahanan untuk melaksanakan pertahanan negara dari segala ancaman yang ada.

“Ancaman terhadap pertahanan negara dilihat dari hakikat ancaman, dari situlah kita bisa mengatasi.  Selain itu dilihat juga dari postur alat pertahanan negara yakni TNI bagaimana kekuatan personilnya, bagaimana alutsistanya, lalu dikondisikan dengan hakikat ancaman sehingga kita bisa mengatasinya secara efektif dan efisien.  Jadi dalam menghadapi ancaman, tidak asal beli alutsista dan tidak asal mengerahkan semua kekuatan pertahanan tapi tidak tahu arahnya,” katanya.

Hakikat ancaman, lanjut Ryamizard, pertama ancaman  perang terbuka antar negara.  Perang terbuka saat ini kurang diminati.  Tapi, ancaman yang belum nyata akan menjadi nyata jika memenuhi unsur, kalau kedaulatan terganggu, keutuhan negara terganggu dan keselamatan bangsa terganggu.  “Jika itu terjadi baru kita perang dan perangnya bersifat semesta secara fisik dan non fisik,” tegasnya.

Baca:  Ketua MPR: Komunitas Offroad Tunjukan Kepedulian Berikan Bantuan Sosial

Panglima TNI  mengatakan,   menjaga keutuhan wilayah, terutama di wilayah perbatasan TNI mengambil langkah-langkah sesuai kebijakan pemerintah. Hal ini dilakukan agar penanganan tidak semata-mata penanganan keamanan tapi lebih komprehensif lagi berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

“Karena tugas pokok TNI dalam bidang pertahanan adalah menegakkan kedaulatan negara, pertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” paparnya. #duk