Berunding Atau Tetap Bertempur Dengan Belanda

16

BP/IST- 1948, Dalam hanggar di bandara di Lahat, pembicaraan diadakan antara delegasi militer Republik dan Belanda mengenai  gencatan senjata. Kolonel Hassan Kasim, pemimpin delegasi Republik, nampak tengah mempelajari peta yang di perlihatkan pihak Belanda.

(Dalam Pertempuran Lima Hari Lima Malam) 

Oleh  : Syafruddin Yusuf (Sejarawan Sumsel)

SEJARAH mencatat bahwa Republik Indonesia didirikan melalui sebuah perjalanan yang panjang sejak sekian abad yang lalu. Puncak perjuangan itu tercapai dengan terlaksananya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan itu bukanlah keinginan segelintir orang Indonesia, tetapi merupakan keinginan dari seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu, banyak pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang tercatat maupun tidak terekam dalam kisah perjuangan masa perang kemerdekaan itu. Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu, ada dua cara yang dipakai oleh pemerintah, yaitu berunding dan atau bertempur. Kebijakan politik saat itu lebih menekankan pada aspek diplomasi atau berunding dibandingkan dengan bertempur.  Bertempur dilakukan bila memang keadaan memaksa ke arah itu. Boleh jadi ditengah pertempuran terjadi perundingan untuk mengakhirinya. Demikianlah yang terjadi dalam perang lima hari lima malam di Palembang. Perundingan dilakukan pada saat pertempuran masih berlangsung. Jika demikian halnya maka pertanyaan yang muncul dibenak kita adalah mengapa kita mau berunding dengan Belanda.

Bila kita lihat situasi pertempuran dengan Belanda sejak hari pertama sampai hari ketiga, perlawanan yang diberikan oleh pasukan TRI dan para pejuang kita sangatlah hebat. Belanda terkepung pada daerah-daerah yang dikuasainya sampai hari kedua. Namun pada hari ketiga Belanda mulai melakukan serangan ke pusat-pusat pertahanan kita. Kekuatan udara dan armadanya di sungai Musi terus membombardir pertahanan kita. Hal ini membawa pada banyaknya korban yang jatuh baik penduduk sipil maupun Tentara kita. Disisi lain pasukan kita juga melakukan perlawanan yang hebat.  Namun keterbatasan persenjataan dan amunisi maupun perbekalan mau tidak mau harus diperhitungkan apalagi perang akan berlangsung dalam waktu yang lama. Sementara pemerintah pusat  menyarankan agar pertempuran segera diakhiri, karena pemerintah sedang melakukan perundingan dengan Belanda. Kondisi ini mau tidak mau menuntut para pemimpin sipil dan militer di Palembang untuk mengambil suatu sikap yang tegas apakah mau berunding atau tetap bertempur sampai titik darah terakhir.

Baca:  Hari Terakhir Perbaikan Berkas DPD Sumsel

Perundingan dengan Belanda mulai dipersiapkan pada hari keempat pertempuran.  Salah satu penyebabnya adalah adanya kawat dari pusat yang diterima oleh Panglima Subkoss Kolonel Simbolon yang berisikan bahwa “bahwa dr. AK Gani akan datang ke Palembang dari Jakarta untuk menyelesaikan pertikaian antara RI dengan Belanda melalui perundingan. Ini berarti pertempuran harus diakhiri berganti menjadi perundingan. Dalam rangka perundingan itu, maka diadakan pertemuan dari pihak Indonesia untuk melakukan evaluasi pertempuran dan sekaligus menunjuk siapa yang akan maju sebagai tim perunding menghadapi Belanda. Pertemuan dilakukan di markas Divisi II Garuda dan dihadiri oleh Panglima Subkoss, Komandan  Divisi II (Letkol Bambang Utoyo), Kepala staf  Divisi II  Mayor  Rasyad Nawawi, Gubernur Muda SS (drg. M.Isa), Kepala Polisi Palembang Mursodo dan Komandan ALRI A.R Saroinsong.

 

BP/IST
Syafruddin Yusuf (Sejarawan Sumsel)

Pertemuan para pimpinan sipil dan militer ini  menyepakati bahwa antara RI dan Belanda perlu melakukan perundingan. Untuk itu disepakati delegasi yang akan berunding terdiri dari Panglima Divisi II (Letkol Bambang Utoyo), Gubernur Muda SS (drg. M.Isa), Kepala Polisi Palembang Mursodo dan Komandan ALRI  A.R Saroinsong. Untuk melancarkan rencana perundingan itu, maka dibentuklah satu tim yang bertugas untuk mengadakan penjajakan, merancang dan mempersiapkan materi perundingan dengan Belanda. Tim terdiri dari tiga orang yaitu Mayor Rasyad Nawawi mewakili Komando pertempuran, drg. M.Isa mewakili pemerintahan sipil dan Kapten Mursodo dari kepolisian.  Mayor Rasyad Nawawi yang merupakan Kepala staf Divisi II, banyak mengetahui tentang perkembangan pertempuran dari setiap front. Situasi pertempuran selalu dilaporkan dengan Panglima Subkoss dan Komandan Divisi II untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan sikap politik dan militer. Secara umum diketahui bahwa sejak hari ketiga Belanda mengerahkan kekuatan penuh untuk menghancurkan kekuatan TRI. Oleh karena itu meskipun front Charitas sudah terkepung oleh pasukan kita, namun di front lain pasukan kita hanya bertahan menghadapi serangan Belanda. Tim ini berhasil melakukan kontak dengan Belanda, sehingga perundingan dapat dilaksanakan pada 5 Januari 1947.

Baca:  Ironis, Peringatan Perang Lima Hari Lima Malam Di Palembang Tak Diperingati di Palembang

Dalam perundingan pada 5 Januari 1947, pihak Belanda menuntut agar kota Palembang dikosongkan. Usul Belanda ini ditolak oleh pihak kita, karena bila dikosongkan secara keseluruhan berarti menyerahkan pemerintahan dan kedaulatan kepada Belanda. Oleh karena itu pihak kita mengusulkan pasukan yang mundur dari Palembang adalah pasukan TRI dan laskar perjuangan lainnya. Sedangkan ALRI, polisi dan pemerintahan sipil tetap berada dalam kota Palembang. Pada mulanya Belanda tidak menerima dan tetap memaksakan keinginannya. Bambang Utoyo selaku ketua delegasi Indonesia memberikan penjelasan dan alasan bahwa ALRI tidak mempunyai hubungan dengan TRI (AD). Demikian pula polisi dan pemerintahan sipil perlu tetap di dalam kota untuk membantu Belanda  menjaga ketertiban dan keamanan dalam kota. Alasan ini dapat diterima Belanda sehingga pasukan yang meninggalkan Palembang atau mundur sejauh 20 km dari Palembang adalah TRI dan laskar perjuangan lainnya. Keputusan ini berlaku efektif tgl 6 Januari 1947 jam 00. Apa yang disampaikan oleh Bambang Utoyo tidaklah dapat dilepaskan dari masukan dari Kepala Staf Divisi II Garuda Mayor Rasyad Nawawi  dan perwira operasi Kapten Alamsyah.

Baca:  Ketika Fakta Perang Lima Hari Lima Malam Di Palembang Menyimpang

Berdasarkan keputusan tersebut, maka pada 6 Januari 1947 dilakukanlah evakuasi pasukan TRI dan para pejuang keluar kota Palembang. Ada tiga arah pemunduran pasukan yaitu ke Langkan, Indralaya, dan Simpang Rambutan.  Pemunduran pasukan itu juga telah memungkinkan TRI membentuk front pertahanan baru di luar kota Palembang.  Front Pertahanan itu menjadi modal untuk mempertahankan diri pada aksi militer Belanda I. Secara geografis pemunduran pasukan TRI  telah menutup Belanda yang berada di dalam kota Palembang, baik dari sisi kanan, tengah maupun kiri, yang lazim disebut front kanan, tengah dan front kiri.  Satu-satunya jalur yang dapat digunakan Belanda adalah jalur sungai Musi.

Hasil keputusan itu, banyak yang menilai sebagai sebuah kekalahan perang bagi TRI dan lasykar perjuangan lainnya dalam menghadapi Belanda. Namun jika kita telaah secara mendalam maka sebetulnya pemunduran pasukan itu sebagai suatu langkah awal untuk memperoleh kemenangan. Pemunduran pasukan itu didasarkan pada pertimbangan strategis militer untuk peperangan jangka panjang dalam membela kemerdekaan RI. Pemunduran pasukan juga merupakan upaya untuk mengkonsolidasi pasukan dan menyebarkanya pada front pertahananan di luar Palembang. Selain itu pemunduran pasukan juga merupakan siasat politik untuk menyokong perjuangan politik di tingkat nasional yang saat itu sedang dirintis oleh Sutan Syahrir untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda. Dan pengakuan itu memang kita dapatkan walaupun secara de facto dalam perjanjian Linggajati.#