Anggota MPR Sarankan Penghitungan Suara Untuk Caleg Didahulukan

3

Anggota MPR Effendi Simbolon

Jakarta, BP–Anggota MPR Effendi Simbolon mengkhawatirkan terjadinya kecurangan dalam pemilihan calon legislatif (Caleg) DPR, DPD, dan DPRD di tingkat kabupaten dan kota. Masyarakat dan petugas di TPS lebih fokus kepada  pemilihan presiden (Pilpres), sehingga usai penghitungan suara untuk Pilpres  masyarakat serta petugas di TPS tidak peduli lagi dengan penghitungan caleg.

“Usai mencoblos, petugas TPS  langsung menghitung suara untuk pemenang di Pilpres. Partai pendukung capres yang menang serta masyarakat pendukung langsung bergembira ria, sedangkan para pendukung capres yang  kalah akan merasa kecewa serta bisa menciptakan kerusuhan. Sehingga, sangat memungkinkan petugas di TPS mulai dari RT hingga tingkat provinsi mengabaikan penghitungan suara untuk caleg,” ujar Effendi    di ruangan wartawan DPR Jakarta, Jumat (22/2).

Baca:  Wapadai Politik Konservatif SARA Jelang Pilpres

Untuk menghindari kemungkinan kecurangan tersebut lanjut Effendi, dia menyarankan ke penyelenggara Pemilu serentak dan Menkumham  mendahulukan penghitungan suara untuk caleg, dilanjutkan dengan penghitungan suara Pilpres. “Bayangkan aja kalau penghitungan suara untuk caleg ditelantarkan. Bisa aja di Senayan kosong, tidak ada anggota DPR. Dan bisa juga suara caleg diperjualbelikan sehingga,  nama-nama yang terpilih menjadi anggota dewan  adalah  nama  yang aneh-aneh,” jelasnya.

Baca:  Kejurnas Menembak KASAU Cup 2021

Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, kelahiran Pemilu serentak merupakan konsekuensi dari  kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah, sehingga semua tahapan harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. “Kami berharap Pemilu serentak ini berjalan fair, transparan dan tidak melakukan kecurangan. Ini dimaksudkan agar kualitas Pemilu lebih baik dan mendapat legitimasi dari masyarakat,” jelasnya.

Baca:  Tiga Wakil Ketua MPR Dilantik

Pengamat Politik Adi Prayitno mengakui,  Pemilu serentak berpotensi terjadinya konflik di tengah masyarakat terutama di tingkat kabupaten dan kota. Alasannya, caleg dan pendukung yang kalah akan  merasa dicurangi gara-gara panitia pemilihan di tingkat TPS hingga ke kabupaten tidak serius lagi menangani suara caleg.#duk