Ultimate magazine theme for WordPress.

Pansus V DPRD Sumsel Berikan Catatan Terhadap Dua Raperda

BP/IST
Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pekan lalu mengunjungi  Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI dan Kemenkes RI dalam rangka pembahasan Raperda Tentang Penyelenggaran Pendidikan dan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Sumsel.

#Raperda Penyelenggaran Pendidikan

dan Raperda Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Sumsel

 

Palembang, BP

 

Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pekan lalu mengunjungi  Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI dan Kemenkes RI dalam rangka pembahasan Raperda Tentang Penyelenggaran Pendidikan dan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Sumsel.

 

Menurut Sekretaris komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Fadli mengatakan, untuk Raperda Penyelanggaraan Pendidikan Di Sumsel ada beberapa catatan yang didapatkan dalam kunjungan kali ini.

“Program Sekolah Gratis tidak akan berlaku lagi Di Sumsel,  gratis 100% akan ada beberapa katagori Sekolah khususnya SMA dan SMK yang di bawah kewenangan Provinsi sesuai UU 23 Tahun 2014 maka ada SMA unggulan berbayar, SMA Berasrama Gratis dan SMA Reguler yang dibiayai 100 % di biayai oleh APBD Provinsi Sumsel,”katanya, Kamis (21/2).

Baca Juga:  Fraksi Di DPRD Sumsel Sepakati Paripurna APBD Sumsel 2020 Di 13 Januari

Selain itu menurut politisi PKS ini, dengan adanya PP 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan maka pihak sekolah dapat melakukan Penarikan Sumbangan di sekolah.

Selain itu dalam rangka melibatkan pihak ketiga maka sekolah dapat membentuk komite sekolah sesuai dengan Permendikbud No 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang melibatkan wali siswa yang ada di Sekolah tersebut.

Hal ini sudah berjalan di Provinsi Jawa Timur dengan membuat perda pendidikan partisipatif yang melibatkan pihak ketiga (perusahaan yg ada di daerah tersebut) untuk bersama membangun sekolah,” katanya.

Baca Juga:  Capaian Kinerja Makro Pembangunan di Sumsel Selama 4 Tahun Meningkat

Sedangkan untuk raperda Tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Sumsel menurut Fadli, ada beberapa catatan seperti , sejak adanya Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional maka daerah tidak diperkenankan membuat asuransi di daerah seperti Jamsoskes Sumsel Semesta yang dulu masyarakat dengan hanya KTP Dan KK bisa berobat gratis ke rumah sakit sekarang  tidak bisa lagi.

“Perda ini dibuat salah satunya untuk mengakomodir masyarakat yang tidak mampu agar bisa mendapatkan kartu kesehatan gratis baik dalam bentuk PBI APBN ataupun PBI APBD,” katanya

Baca Juga:  Ruas Jalan Negara, Sumsel-Bengkulu Longsor, DPRD Sumsel Harapkan  Penanganan Dari Balar Besar Jalan Nasional

Selain itu, dengan adanya perda di harapkan BPJS Kesehatan bisa  memberikan kepastian terhadap warga yang belum adanya kartu BPJS gratis agar bisa dipercepat proses pembuatan kartunya agar tidak harus menunggu 14 hari.

Dengan adanya kebijakan penghapusan denda untuk warga yang tidak mampu yang selama ini bisa membayar mandiri tapi kemudian karena kondisi ekonomi terjadi penunggakam maka pihaknya mengusulkan adanya kebijakan khusus terhadao hal tersebut.

“Semoga raperda ini bisa memberikan Pendidikan yang berkualitas dan jaminan kesehatan khususnya untuk warga yang tidak mampu agar bisa mendapatkan jaminan kesehatan,” katanya.#osk

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...