Home / Headline / Siap Terus Kawal Dana Kelurahan

Siap Terus Kawal Dana Kelurahan

BP/IST
Wakil Ketua Komite 4 DPD RI di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Siska Marleni SE MSi

#Sama Amanahnya Dengan Dana Desa

 

Palembang, BP

Wakil Ketua Komite 4 DPD RI di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Siska Marleni SE MSi mengatakan, Dirjen  Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Dirjen Anggaran  Kemenkeu sudah mengeluarkan tehnis pengalokasian dana kelurahan.

“Dana Kelurahan itu DAU tambahan, akan di kucurkan untuk dana kelurahan  untuk cantolannya masih dana kelurahan, yang kita perjuangkan dana kelurahan itu sama amanahnya dengan dana desa dari APBN, jadi 2018 di 8212 kelurahan se Indonesia akan  mendapatkan Rp350 juta sampai 380 juta perkelurahan sesuai dengan katagori masing-masing kelurahannya  dan tehnis penyaluran sudah dikeluarkan kementrian,” katanya ketika ditemui di DPRD Sumsel, Senin (18/2).

        Dan dana kelurahan mulai penyaluran ditahun 2019 ini,” Maret 2019 ini sudah cair, “ katanya.

        Untuk itu dia mengharapkan pihak BPS harus valid dalam memberikan data kependudukan  karena datanya di pakai kementrian tehnis dalam melaksanakan pemerintah bukan hanya dana kelurahan dan PKH saja.

        “Dana kabupaten kota itu khan sebagai data dampingan, kalau kementrian pakainya tetap dari BPS, artinya masalah up to date data penting, itu itu menjadi permasalahan klasik yang sering kita sampaikan kepada BPS, kita tetap sampaikan ke BPS bahwa untuk lebih valid dalam memberikan data ke kementrian tehnis karena jangan sampai sudah dalam tatarannya bagus namun dalam  implementasinya enggak bagus, kasihan juga, artinya sasarannya enggak nyampe ,” katanya.

Dan perlu ada pendataan yang rutin dan berkala melibatkan RT dan RW yang berada di bawah agar masalah yang ada tiap tahap bisa di minimalisir.

“ Sensusnya lima tahun sekali khan, kita sampaikan kepemerintah dan BPS agar permasalahan sekarang  disama datang tidak terulang kembali, untuk program berikutnya,” katanya.#osk

x

Jangan Lewatkan

Pengawasan Pertambangan di Sumsel Masih Rendah

Palembang, BP Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati menyatakan keprihatinannya terhadap peristiwa longsornya tambang batubara ilegal ...