Ultimate magazine theme for WordPress.

Marga di Sumsel di Hidupkan Untuk Kurangi Demoralisasi Masyarakat

BP/DUDY OSKANDAR
Anggota Komisi I DPRD Sumsel Elianuddin HB

Palembang, BP

    Desakan untuk  mencabut  SK Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) No 142 /III/KPS 1983 dimana marga dalam artian pemerintahan telah di hapus dengan seluruh perangkat oleh Gubernur Sumsel dan Pemerintah Provinsi Sumsel semakin menguat.

 DPRD Sumsel berinisiatif akan  pihaknya segera menyikapi marga ini   guna salah satunya mengurangi demoralisasi di dalam masyarakat.

“ Dulu mana ada narkoba, wanita hamil duluan, ikan di putas, semuanya terarah, hutan adat di panen setahun sekali untuk kepentingan masyarakat termasuk pembakaran lahan dulu ada aturannya, jadi nilai-nilai lokal di Sumsel sangat komperhensif penuh dengan nilai nilai untuk membantu masyarakat, mensejahterakan masyarakat dalam rangka aktivitas sosial dan budaya, “ kata anggota Komisi I DPRD Sumsel, Elianuddin HB, Rabu (2/1).

Baca Juga:  Hendra Gunawan : Biarkan Rakyat Yang Menilai

 Menurut politisi Partai Nasdem ini untuk menghidupkan marga dalam arti pemerintahan menurutnya sudah ada pemerintahan desa dan daerah, selain itu agak berat di hidupkan namun marga dalam arti kesatuan masyarakay adat menurutnya masih bisa di hidupkan.

Menurutnya, Hukum adat bisa berlaku jika ketentuan-ketentuan itu bisa dihidupkan lagi, memang  prosesnya agak panjang tapi tidak begitu sulit, dan ini berkaitan dengan lintas komisi  di DPRD Sumsel seperti masalah tanahnya dan adat.

Baca Juga:  Marga Masih Bisa di Hidupkan di Sumsel

 “ Yang kita hidupkan kesatuan masyarakat adatnya itu, kita harus menyiapkan perangkatnya, sekarang tanah adat tidak ada lagi kalau di Jawa ada tanah bengkok, sekarang harus kita panggil pihak terkait salah satunya BPN dan pengusaha yang bergerak bidang perkebunan, dari  dulu saya sudah mengusulkan ini , saya minta tanah marga yang menjadi perkebunan bukan dikembalikan , misalnya tanah adat dikuasai 300 ribu hektar kita minta cuma 30 hektar untuk desa-desa yang ada di wilayah itu atau 20 hektarlah,” katanya.

Baca Juga:  DPRD Sumsel Dukung di Hidupkan Kembali Marga di Sumsel

        Namun tanah adat berkaitan hutan adat, menurutnya harus dikembalikan ke masyarakat adat.

“Ditegang  dan ditanam lagi berkaitan dengan fungsi soal dan fungsi ekonomi hutan adat ditanam dengan tanaman yang menguntungkan ,” katanya.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...