DPRD Sumsel Minta Data PBI di Verifikasi Tiap Bulan

4

BP/IST
Sekretaris Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Mgs Syaiful Padli

Palembang, BP

Sekretaris  Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Mgs Syaiful Padli  melihat kalau data PBI setiap bulan harusnya di verifikasi dan validasi  oleh pihak kabupaten dan kota namun mekanisme tersebut tidak jalan di Sumsel.

Diduga ada warga Sumsel yang bukan orang miskin masuk dalam data Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)  yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.

“ Kami akan memanggil Kepala Dinas Sosial Sumsel dan Dan Dinas Sosial seluruh Sumsel minta laporan mereka selama ini Provinsi lepas tangan mengatakan kalau laporan tersebut dari kabupaten kota langsung ke pusat (Kemensos), itu jelas jelas kemarin orang Kemensos bilang saat kita kunjungan kerja kemarin, tiga bidang Kemensos, Kemenkes dan BPJS Kesehatan yang megang data password PBI itu, ketika ada KTP masuk mereka bisa lihat,”  kata politisi PKS ini, Selasa (25/12).

Baca:  Dinas dan Instansi Dalam Pemprov Sumsel Enggan Serahkan Arsip Ke Badan Arsip Sumsel

Menurutnya, berdasarkan  data di BPJS Kesehatan pusat data PBI Sumsel berjumlah 2,6 juta di APBN 2019, dan 2,6 juta itu harus di verifikasi tiap bulan.

“ Kalau data di Sumsel 2,6 juta dapat semua orang miskin, penduduk Sumsel ini  data BPS 2017 12,69 persen orang miskin, Cuma, 1,1, juta jiwa selesai dengan 2,6 juta , asal tepat sasaran, inilah tugas kami di Komisi V agar itu tepat sasaran dengan cara tupaksi kami pengawasan disitu,” katanya.

Baca:  Komisi IV DPRD Sumsel Tuding Banyak Perusahaan Batubara Hanya Mengambil Profit

      Karena itu pihaknya mengusulkan kepada Gubernur Sumsel, kalau masyarakat Sumsel baik miskin atau tidak yang siap ditempatkan di kelas III bisa di usulkan di PBI ini.

“ Asal di Kelas III, jangan BPJS Kesehatan lah gratis di kelas III minta di kelas I, biarlah nambah duit, ini namanya akal-akalan, itu harus ada regulasi mengatur itu, seperti di Jakarta sudah menggratiskan kelas III untuk rakyat Jakarta yang siap BPJS Kesehatan,” katanya.

Baca:  Fraksi PKS DPRD Sumsel Minta Pemprov Sumsel Alokasikan Anggaran Untuk Guru Islam Non Sertifikasi

Untuk itu yang harus diselesaikan menurutnya masyarakat miskin agar di cover BPJS Kesehatan gratis  (PBI) , seluruh masyarakat Sumsel yang siap di cover di kelas III bisa di pakai di BPJS Kesehatan gratis.#osk