Ultimate magazine theme for WordPress.

Sesjen MPR: GBHN Memperbaiki Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Ma’ruf Cahyono

Jakarta, BP–Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono menegaskan,  untuk memperbaiki sistem perencanaan pembangunan nasional  keberadaan haluan negara sangat penting. Sebab, haluan negara menjadi tuntunan sebagai kiblat pembangunan semua penyelenggara negara.

“Saat ada haluan negara,  di situlah Indonesia sebagai sebuah bangsa besar mempunyai target pencapaian pembangunan yang bisa diakselerasi, karena semua penyelenggara negara mempunyai fokus yang sama,” ujar  Ma’ruf di Jakarta, Kamis (6/12).

Menurut Ma’ruf,  MPR sudah mengkaji pemikiran untuk menghadirkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Soalnya,  tidak adanya haluan negara menyebabkan pembangunan berlangsung secara parsial dan tidak berkesinambungan. “Haluan negara menjadi tuntunan dan kiblat perencanaan pembangunan yang memiliki target pencapaian pembangunan.,” tegasnya

Baca Juga:  Syarief Hasan Jelaskan Fungsi MPR Kepada Siswa dan Orangtua

Dikatakan, kalau sudah ada guideline di tingkat nasional, dan guideline  merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat,  haluan negara  menjadi panduan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Ma’ruf  menambahkan, dengan rujukan tersebut, pembangunan yang dilaksanakan sudah memiliki kerangka yang jelas untuk kepentingan nasional secara keseluruhan, bukan kepentingan daerah, atau sektoral. Itu sebabnya, kita  segera menata sistem perencanaan pembangunan nasional.

Baca Juga:  Buruh Sawit Pukul Kepala Atasan Hingga Tewas

Dia menambahkan, pimpinan MPR periode 2009-2014 mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN. Sehingga, MPR periode 2014-2019 menjalankan rekomendasi tersebut.

“Reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN memerlukan kajian yang melibatkan berbagai pihak, seperti aspirasi masyarakat, lembaga penyelenggara dan dunia kampus,” terangnya.

Penyusunan haluan negara, lanjut Ma’ruf, masih berproses di MPR. Proses itu pun tidaklah mudah, jika dimasukan dalam UUD karena perlu adanya perubahan (amandemen) UUD yang membutuhkan persyaratan tertentu.

Baca Juga:  DPRD Sumsel Berharap Bantuan Mendiang Akidi Tio Terealisasi

“Yang lebih penting  adanya konsensus di antara stakeholder. Jika konsensus tercapai  akan memudahkan tahapan berikut,” tuturnya.

Ma’ruf menilaim, haluan negara harus mampu menampung berbagai dimensi strategis bangsa. Bukan hanya terkait manajemen perencanaan pembangunan nasional, namun juga terkait aspek ideologi, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain secara garis besar. Dalam penyusunannya, haluan negara harus mampu merepresentasikan kehendak seluruh perwakilan masyarakat.#duk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...