Siska Marleni : Perbedaan Pilihan, Perwujudan Aspirasi dan Hak Politik

3

Palembang, BP

Denyut persaingan pesta demokrasi 17 April 2019 mulai terasa di BumiSriwijaya menyusul ditetapkanya Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI. Foto calon legislatif mulai menghiasi berbagai media dan jalan-jalan.

Penghelatan pesta demokrasi tahun 2019 terasa istimewa karena pemilihan  anggota legislatif bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Baru pertama kali sejak negara ini melaksanakan pemilihan umum.

Pelaksanaan pemilihan umum serentak ini akan menambah ramai persaingan.

Partai politik tidak hanya berjuang agar para calon legislatifnya berhasil duduk di parlemen namun juga berjuang agar calon presiden dan wakil presiden yang diusungnya berhasil menjadi orang nomor 1 dan 2 di republik tercinta ini.

Menyikapi hal tersebut, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas sebagaianggota MPR RI, Siska Marleni, S.E., M.Si., melaksanakan kegiatan sosialisasi
nilai kebangsaan dengan tajuk “Implementasi Nilai Kebangsaan Dalam Menyikapi Perbedaan Pilihan Politik” pada minggu kedua bulan September 2018 pukul 14.00 .
Sosialisasi dihadiri oleh Pimpinan dan Pengurus PW Aisyiyah Sumsel, Pimpinan dan Pengurus Aisyiyah Cabang Palembang, Pimpinan dan Pengurus Aisyiyah Cabang Plaju, Pimpinan 23 TK ABA, Mahasiswa PG PAUD Universitas Sriwijaya,
dan PKC PMII Sumatera Selatan yang berjumlah 150 orang.
Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Selatan beberapa minggu yang lalu.
Nara sumber dalam kegiatan ini Siska Marleni, S.E., M.Si., dan Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., yang merupakan anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Maluku.
Siska Marleni menegaskan bahwa perbedaan pilihan dalam pelaksanaan pemilu merupakan hal yang biasa dan dilindungi oleh undang-undang. Perbedaan sebagai perwujudan aspirasi dan hak politik individu yang dilindungi
undang-undang.
Peserta sosialisasi sangat antusias mengikuti kegiatan. Hal tersebut dibuktikan banyak pertanyaan yang diajukan. Salah satu pertanyaan tentang tanda pagar
ganti presiden 2019.
Menjawab pertanyaan tersebut, Siska Marleni menegaskan bahwa tanda pagar Ganti Presiden 2019 merupakan bagian aspirasi masyarakat sebagai
representasi suara politiknya. Apakah gerakan ini berbahaya atau tidak, tentu harus kita cermati gerakan dan aksi yang dilakukan. Apabila dilakukan dengan
anarkis dan merusak, maka tugas aparat penegak hukum untuk memproses segala bentuk pelanggaran dan diberikan ganjaran yang setimpal.
Hal penting dalam menyikapi tagar ini bahwa pergantian presiden memiliki mekanisme
yang diatur oleh perundang-undangan dan bagian dari suksesi nasional.
“Kita harus menghormati aspirasi dan pilihan politik orang lain sebagai bentuk
implementasi nilai-nilai kebangsaan bagi terciptanya situasi yang kondusif menuju Pemilu 2019” pungkas Wakil Ketua Komite IV DPD RI yang juga sebagai Calon Anggota DPD RI Dapil Sumsel nomor urut 50 ini.#osk
Baca:  Dua Sesjen Bantah Dana DPD RI Ditransfer ke Tempat Perjudian