Insentif PTK Honorer dialokasikan Rp. 13.2 M Dalam KUA-PPAS 2019.

3

BP/IST
Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  Mgs Syaiful Padli

#Dinilai Jauh Dari Kata Layak

Palembang, BP

Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Mgs Syaiful Padli mengatakan,  terkait denganadanya pengalokasian insentif pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) Honorer yang baru dialokasikan sebesar Rp. 13.2 M di KUA-PPAS 2019.

“Kami  menganggap hal ini masih jauh dari kata layak. Mohon kiranya Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.,” katanya, Minggu (18/11).

Sebab menurutnya keberadaan guru honorer sangat membantu kelancaran aktivitas belajar mengajar disekolah-sekolah yang ada.

Baca:  Pertanyakan Kenaikan Intensif Ketua RT

“Kami juga menghimbau agar kiranya Gubernur Sumsel dapat mengingatkan bupati dan walikota tentang insentif guru honorer dan operator sekolah/tenaga kependidikan lainnya yang berada dimasing-masing kabupaten/kota,” katanya.

Selain itu dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional, telah mengamanahkan alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar 20.Begitu juga didalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, yang mengamanahkan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10%.

Baca:  Ketua RT Minta Intensif Dibayarkan

Hal senada dikemukakan Sekretaris  Fraksi PAN DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) , Mardiansyah SHI MH, menurutnya  kehadiran guru honorer mempunyai arti yang sangat penting bagi dunia pendidikan di Sumatera Selatan. Guru Honor menjadi tulang punggung bagi berlangsungnya proses pendidikan di sekolah-sekolah, terutama di SMA/SMK yang berada di pelosok daerah.

“Realitanya, hari ini Sumatera Selatan sangat kekurangan tenaga pengajar, apalagi guru yang memang berstatus PNS/ASN. Tidak jarang kita menjumpai banyak sekolah yang guru PNS/ASN nya hanya kepala sekolahnya saja. Sedangkan yang lain adalah guru honor yang digaji per jam pelajaran,” katanya.

Baca:  Nazili : Pengajuan Kenaikan Insentif Lurah Belum Masuk ke Dewan

 Guru honorer menurutnya , seringkali digaji secara sukarela dan bahkan dibawa gaji minimum yang telah ditetapkan secara resmi. Oleh sebab itu, Fraksi PAN berpendapat Pemerintah Provinsi harus Iebih serius dalam memberikan perhatikan dan menganggarkan insentif/gaji guru honorer minimal sesuai dengan standar UMR yang telah ditetapkan. #osk