Perubahan Raperda Pajak Daerah Disetujui
BP/dudy oskandar
Juru bicara panitia khusus (pansus) II tentang
Raperda tentang perubahan kedua perda nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah, Herpanto usai membacakan kesimpulan pansus II, Rabu (14/11).
Palembang, BP
Juru bicara panitia khusus (pansus) II tentang
Raperda tentang perubahan kedua perda nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah, Herpanto mengatakan, substansi perubahan perda ini karena adanya penambahan objek pengenaan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB )dengan memperhatikan perhitungan sektor usaha kegiatan ekonomi meliputi industri, usaha pertambangan, perkebunan, kehutanan, transportasi, kontraktor jalan dan sejeninya.
” Yang diperhatikan adalah dampak yang timbul atas pengenaan penggunaan PBBKB pada sektor kegiatan ekonomi tersebut yang dimungkinkan dapat mengganggu iklim investasi di provinsi Sumsel,” katanya dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, Rabu (14/11) sore.
Menurutnya Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan perda yang sejenis ini.
“Pansus II DPRD Sumsel dapat memahami dan menyetujui bahwa terhadap raperda
tentang perubahan kedua perda nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah, ” katanya.
Pihaknya juga menyarankan agar perda ini dilakukan sosialisasi selama 60 hari sejak diundangkan.
” Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan objek pajak, meningkatkan pengawasan dan monitoring pajak kendaraan bermotor secara periodik dengan pihak terkait, ” katanya.
Plt Ketua DPRD Sumsel M Yansuri mengucapkan terima kasih pada pansus II san semua pihak yang telah menyelesaikan tugasnya dari rapat paripurna sebelumnya.#osk