MK Ditengarai Disusupi Kepentingan Politik

8

Benny Ramdhani

Jakarta, BP–Anggota MPR, Benny Ramdhani, mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) ditengarai telah disusupi kepentingan politik dengan target politik tertentu terkait putusan  MK No.30/XVI/2018 yang menyebutkan,  pengurus partai politik tak diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD, apabila tetap ingin mendaftarkan diri,  yang bersangkutan harus mundur terlebih dahulu dari partai politik.

“Kecurigaan saya kalau MK telah disusupi kepentingan politik, karena dalam putusannya MK mengeluarkan putusan yang sudah masuk ke masalah teknis,” ujar  Benny di ruangan wartawan DPR Jakarta, Jumat (21/9), dalam diskusi bertajuk Menakar Kewenangan MK.

Baca:  Wakil Ketua MPR: Surat Bebas Covid Ilegal Salah Satu Penyebab Virus Covid Membludak

Menurut Benny, dia bukan tidak menghormati putusan tersebut, namun menyesalkan, putusan yang dikeluarkan MK di masa-masa berakhirnya pendaftaran calon anggota legislatif,  DPR maupun DPD.

Dikatakan,  saat pertemuan dengan  pimpinan MK dua hari lalu, disampaikan kepada  pimpinan MK, bahwa keputusan yang sudah dikeluarkan MK mengancam hak politik  pengurus partai yang tetap ingin mempertahankan keanggotaannya, namun tak sempat menyiapkan proses perpindahan untuk pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) di DPR.

Baca:  Wakil Ketua MPR: Penegakan Hukum di Era Pandemi Butuh Kerja Keras

Ditambahkan, Jika tidak mau meninggalkan partai sehingga konsekuensinya  tidak melanjutkan pencalonan DPD dan memilih DPR karena  pencalonan DPR sudah jalan.

Seharusnya, kata dia,  sebelum mengeluarkan putusan itu, MK mempertimbangkan aspek teknis bagi pengurus partai yang sudah mendaftar sebagai calon anggota DPD untuk pindah ke pencalonan di DPR .

Yang pasti, lanjut Benny, secara substantif yang menjadi putusan MK dihormati. Larangan terhadap pengurus partai mencalonkan sebagai anggota DPD. “Tapi secara praktis implementatif, putusan ini jelas berbahaya dan mengancam banyak orang yang kehilangan hak politiknya,” kata Benny seraya menambahkan,  idealnya putusan MK  tidak berlaku surut.

Baca:  Lemkaji MPR Akan Gelar RTD

Masinton Pasaribu mengatakan, putusan MK terhadap nasib Oesman Sapta Odang (OSO) yang dicoret dari calon senator anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memang menjadi kontraversi. Karena putusan itu   berlaku surut atau tidak. “ Oesman punya hak konstitusi sehingga perlu mempertanyakan putusan MK,” jelasnya. #duk