Ultimate magazine theme for WordPress.

Dana Hibah Sumsel di APBD Induk 2018 Turun, DPRD Sumsel Nilai Positip

BP/IST
Ir Holda Msi

Palembang, BP
Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Ir Holda Msi menilai dana hibah turun cukup signifikan dari Anggaran APBD induk tahun 2018 sebesar 78,86 %. Fraksi Demokrat memandang penurunan yang cukup signifikan ini bernilai positif karena masalah dana hibah ini cukup rawan untuk disalah gunakan.
“Tetapi bila kita taat azas dan mengikuti secara benar regulasi dan ketentuan yang berlaku, maka hal itu tidak akan ada masalah. Peraturan atau ketentuan peraturan perundang-undang yang mengatur pemberian hibah dan bantuan sosial oleh Pemda adalah Permendagri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan Permendagri No.39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No.32 Tahun 2011,” kata Holda dalam Rapat paripurna XLVIII DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengagendakan acara pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel terhadap raperda tentang perubahan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2018, Senin (27/8) diruang rapat paripurna DPRD Sumsel. Selain itu dia, melihat pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah (pasal 1 PP 58/2005). Oleh karena itu, hendaknya perencanaan anggaran memperhatikan prinsip-prinsip yang baik dan dilakukan secara bottom up bukan top down.
Dalam perubahan APBD 2018 ini Fraksi Partai Demokrat menilai sektor ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sektor pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan serta perdagangan masih terlihat “kurang diprioritaskan dalam pembangunan” karena masih termasuk dalam program dan kegiatan urusan pilihan.
“Hal tersebut dapat dilihat dalam Bab V tentang Progam dan Kegiatan dalam Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Padahal apabila sektor-sektor tersebut di prioritaskan menjadi sasaran utama, maka diyakini pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan membuka lapangan kerja serta menurunkan angka kemiskinan. Fraksi Demokrat mempertanyakan mengapa sektor-sektor tersebut tidak atau belum menjadi prioritas ? kata Holda.
Selain itu kedepan porsi belanja langsung harus lebih besar darlpada belanja tidak langsung sejalan dengan visi dan misi pemerintahan saat ini, yaitu pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui juru bicaranya Dra Hj Nilawati Fraksi PKB meminta agar Pemerintah daerah mampu mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah seperti pada sektor Pajak Daerah yang dipandang masih belum Optimal .
“Kami berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkrit terkait dengan kebijakan retribusi pajak yang lebih inovatif.Fraksi PKB memandang bahwa Pembangunan infrastruktur haruslah yang berbasis pada aspirasi agar urusan pembangunan infrastruktur betul-betul tepat sasaran dan menjawab problematika yang lebih riil, terutama infrastruktur pedesaan,” katanya.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...