Ultimate magazine theme for WordPress.

Penggugat Adalah Pemilih Yang Berhak Menggugat Jika Penyelenggaraan Pemilukada Melanggar UU

BP/DUDY OSKANDAR
Sidang lanjutan gugatan perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PLG yang diajukan Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan rekan serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL di gelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Jumat (3/8).

#KPU Sumsel Tidak Memverifikasi Tandatangan Sekjen DPP Hanura,

 

Palembang, BP
Sidang lanjutan gugatan perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PLG yang diajukan Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan rekan serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL di gelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Jumat (3/8).
Dalam persidangan tersebut, penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan Partner serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL melawan KPU Sumsel dengan obyek gugatan Keputusan KPU Sumsel Nomor :1/PL.03.3-Kpt/16/prov/II/2018 tentang penetapan paslon peserta Pilgub dan Wakil Gubernur Sumsel 2018, khususnya pasangan nomor urut 1 Herman Deru dan Mawardi Yahya pada 12 Februari 2018.
Majelis hakim di pimpin Firdaus Muslim SH dan anggota Sahibur Rasyid SH MH dan Rahmadi SH dengan panitera Rina Zaleha.
Sidang kali ini pembacaan duplik dari pihak tergugat KPU Sumsel dan tergugat II intervensi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel H Herman Deru-Mawardi Yahya (HDMY) diwakili kuasa hukumnya Dhaby K Gumayra dan kawan-kawan.
Hakim menawarkan kepada pihak tergugat apakah dupliknya para tergugat di bacakan langsung atau tidak , pihak tergugat KPU Sumsel dan tergugat II intervensi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel H Herman Deru-Mawardi Yahya (HDMY) diwakili kuasa hukumnya Dhaby K Gumayra dan kawan-kawan menawarkan untuk tidak membacakan dupliknya karena anggap sudah di bacakan dupliknya dan salinan duplik langsung diserahkan kepada pihak penggugat dan akhirnya di sepakati tidak perlu di bacakan.
Dalam dupliknya kuasa hukum KPU Sumsel, Hepri Yadi SH MH, M Arya Aditya SH dan Alpanto Wijaya SH MH mengatakan, dalam eksepsi bahwa tergugat menolak seluruh apa yang disampaikan oleh penggugat dalam Repliknya, tergugat tetap pada pendirian semula bahwa Pengadilan Tala Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakii Gubernur, Bupati dan Wakii Bupati dan/atau Waiikota dan Waki! Walikota, pada ketentuan Pasal 92, Pasal 93 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3). Serta berdasarkan Undang undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang pada ketentuan Pasal 154 Ayat (2).
Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan berdasakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiiihan Gubernur. Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 142 menyatakan: “Sengketa Pemilihan terdiri : a. Sengketa antar Peserta Pemilihan. b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggaran Pemilihan”.
Dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Pasal 5 ayat (1) menyatakan: “Permohonan dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas: a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota atau kuasanya. b. Bakal Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota”.
Bahwa penggugat dianggap tidak memahami asas hukum Lex specialis derogat Legi generali yang merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) dalam hal ini aturan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan.

Baca Juga:  Febuari-Maret, Petani Sumsel Panen Raya Beras

Bahwa gugatan penggugat kabur (Obscuur Libel) dikarenakan KPU Provinsi Sumsel berkerja berdasarkan tahapan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemiiihan Umum (PKPU) No. 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan. Dan saat ini tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan telah memasuki tahap penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
Dalam pokok perkara, bahwa tergugat mohonkan dalil-dalil jawaban dalam eksepsi diberlakukan pula dalam sebagai dalil dalam pokok perkara ini, hingga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Bahwa tergugat menyatakan menolak semua dalil-dalil dalam replik Penggugat kecuali yang diakui secara tegas tentang kebenarannya.
Bahwa pencalonan pasangan H. Herman Deru, S.H.,MM dan Ir. Mawardi Yahya telah memenuhi ketentuan Pasal 42 Ayat (4) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
“Berdasarkan dalil-dalil jawaban diatas, dengan ini tergugat mohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut: dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ,” katanya.
Sedangkan Pihak tergugat II intervensi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel H Herman Deru-Mawardi Yahya (HDMY) diwakili kuasa hukumnya Dhaby K Gumayra dan kawan-kawan mengatakan, tetap pada dalil eksepsi pihaknya pada jawaban gugatan tanggal 20 Juli 2018, bahwa pengugat tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat dalam perkara a quo. Oleh karena objek sengketa tidak mengakibatkan akibat hukum yang dapat berupa kerugian yang bersifat spesifik dan aktual kepada Penggugat atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi-selain itu tidak ada hubungan sebab akibat (cause verband) antara kerugian dengan diterbitkannya objek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan terhadap Penggugat.
Bahwa penggugat tidak termasuk dalam kategori para pihak yang dapat meniadi pemohon dalam perkara sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153 ayat [1] Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016.
Bahwa selain tidak memiliki legal standing gugatan Penggugat telah kadaluarsa (lewat waktu) dan salah prosedur dalam pengajuannya. Sehingga tidak selaras dengan aturan hukum mengenai sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana a diatur pada Pasal 154 ayat [1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016.
Bahwa selain tidak memiliki legal standing, gugatan penggugat telah kadarluarsa (lewat waktu) dan salah prosedur dalam pengajuannya , sehingga tidak selaras dengan aturan hukum mengenai sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana diatur pada pasal 154 (1) (2) UU No 10 tahun 2016.
Dengan demikian semua dalil penggugat yang menyatakan bahwa penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara sengketa tata usaha negara pemilihan sudah selayaknya ditolak atau tidak dapat di terima.
Dalam pokok perkara , menurutnya tergugat II intervensi menolak semua dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui tegas oleh tergugat II intervensi.
Bahwa dalil-dalil yang ada dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini .
Lalu tergugat II intervensi menolak semua dalil penggugat yang menyimpulkan bahwa pendaftaran pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumsel yang dicalonkan oleh Wakil Sekjend DPP Partai Hanura yang bernama Hendri Zainuddin yang mendapat mandat dari wakil Sekjen DPP Partai Hanura yang bernama Berny Tamara kepada tergugat (KPU Sumsel) tersebut tidak sah (reflik pengugat halaman 19 paragraf ke I).
Bahwa penggugat dinilai tidak cermat dalam mencari dasar hukum yang meniadi landasan dalil dalilnya. sehingga dalil Penggugat justru tidak selaras dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. khususnya Pasal 42 ayat (4) dan ayat (4a) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016. yang mana rumusannya adalah sebagai berikut: Pendaftaran pasangan Calon Gubernur clan Calon Wald! Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Panai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.
Dalam hal, pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanalan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi, pendaftaran pasangan calon yang telah disetuiui Partai Politik tingkat Pusat Hanura dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat.
Bahwa Surat Keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi (vide. Pasal 42 ayat (4) Undang~Undang RI No. 10 Tahun 2016) atas nama H. Herman Deru SH MM dan Ir. H. Mawadi Yahya ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Hanura yaitu: DR. Oesman Sapta dan Sarifuddin Sudding.
Menurutnya, saat pendaftaran DPD Partai Hanura Provinsi tidak mau mendaftarkan pasangan calon Herman Deru-Mawardi Yahya sesuai pasal 42 (4a) UU No 10 tahun 2016 pendaftaran dilaksanakan pimpinann partai politik tingkat pusat yaitu Hendri Zainuddin dan Fauzi Amro yang masing-masing pimpinan partai politik tingkat pusat.
Sehingga pencalonan Herman Deru-Mawardi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan SK penetapan paslon oleh KPU Sumsel berdasarkan Keputusan KPU Sumsel Nomor :1/PL.03.3-Kpt/16/prov/II/2018 tentang penetapan paslon peserta Pilgub dan Wakil Gubernur Sumsel 2018, khususnya pasangan nomor urut 1 Herman Deru dan Mawardi Yahya pada 12 Februari 2018sah dan mengikat secara hukum .
Dan dalam penundaan menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dari penggugat.
Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat II intervensi secara keseluruhan atau setidak-tidaknya menerima eksepsi tergugat II Intervensi, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima , menyatakan menghukum penggugat membayar biaya perkara.
Dan dalam pokok perkara , pihaknya menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya, menghukum penggugat membayar biaya perkara.
Sedangkan Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya, Alamsyah Hanafiah SH MH mengatakan, sidang hari ini menanggapi replik yang dibacakan minggu lalu. Intinya tergugat mengatakan bahwa dalam dalam UU Nomor 1 tahun 2015 pasal 42 ayat 4 pendaftaran Cagub sah walaupun tidak diajukan oleh Ketua dan Sekretaris DPD Hanura Sumsel.
“Justru itu yang kita gugat melanggar UU Pasal 42 ayat 4 yang mendaftarkan Ketua dan Sekratris DPD dan Sekretaris Provinsi Sumsel. DPP Pusat itu hanya memberikan persetujuan, tapi ini langsung diambil alih oleh DPP tanpa pengajuan dari DPD Provinsi, ” katanya.
Padahal, lanjut Alamsyah, berdasarkan UU kalau pencalonan Cagub itu harus diajukan oleh Ketua DPD dan Sekretaris Provinsi.
“Di perkara ini, rakyat dinyatakan oleh tergugat intervensi tidak berhak mengajukan gugatan karena bukan paslon. Sehingga tidak punya legal standing untuk menggugat. Klien saya adalah pemilih yang berhak menggugat jika penyelenggaraan pemilukada ini melanggar UU, ” katanya.
Alamsyah menambahkan, dalam perkara ini, penyelenggara melanggar UU. Kliennya tidak protes dengan cara berdemo tapi melalui jalur hukum.
“Menurut tergugat intervensi, Wasekjen sah memberikan mandat kepada Wasekjen untuk mendaftarkan HDMY dalam Pilgub Sumsel ini. Tapi itu tidak ada satu pasalpun di dalam AD ART Partai Hanura, yang menyatakan Wasekjen bisa memberikan mandat kepada Wasekjen untuk menyetujui paslon Cagub untuk mendaftar. Itu nanti kita pakai pembuktian,” katanya.
Menurutnya, KPU Sumsel telah melanggar UU Pemilukada. Karena KPU Sumsel tidak memverifikasi tandatangan Sekjen, selain itu KPU Sumsel juga tidak memverifikasi keabsahan mandat Wasekjen kepada sesama Wasekjen itu sah atau tidak.
“Saat pendaftaran Cagub Sumsel, terjadi sengketa di pengurus pusat Partai Hanura. Itu lah yang kami gugat keabsahan mandat dari Wasekjen kepada Wasekjen. Harusnya KPU Sumsel memverifikasi dulu dengan menyurati Kemenkumham siapa pengurus yang sah,” katanya.
Alamsyah menegaskan, persetujuan DPP kepada Cagub HDMY untuk mendaftar tanpa pengajuan dari Ketua dan Sekretaris DPD Hanura Sumsel itu jelas melanggar AD ART dan UU. “Menurut kami itu tidak sah. Karena tidak sesui AD ART. Nanti kita hadirkan saksi ahli, ” katanya.
Sebelum sidang dimulai atau pukul 09.30, sempat terjadi keributan antara salah satu kuasa hukum penggugat, Herman Hamzah SH dengan pihak tergugat II intervensi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel H Herman Deru-Mawardi Yahya (HDMY) diwakili kuasa hukumnya Dhaby K Gumayra terkait percepatan jam sidang kasus tersebut, namun keributan yang nyaris berujung adu jotos bisa di lerai majelis hakim yang tetap memulai sidang pukul 10.00.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...