KPU Sumsel Bantah Lakukan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif

4

BP/IST
Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) 2018 untuk perkara Nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018 oleh pasangan calon Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel , H Dodi Reza Alex-HM Giri Ramandha N Kiemas , di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (31/7). Adapun agenda sidang kali ini mendengarkan jawaban KPU Sumsel , keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu dan pengesahan alat bukti, Selasa (31/7).

Palembang, BP

Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) 2018 untuk perkara Nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018 oleh pasangan calon Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel , H Dodi Reza Alex-HM Giri Ramandha N Kiemas , di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (31/7) kembali di gelar. Adapun agenda sidang kali ini mendengarkan jawaban KPU Sumsel  , keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Sumsel dan pengesahan alat bukti, Selasa (31/7).
Turut hadir kuasa hukum pasangan pasangan calon Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel , H Dodi Reza Alex-HM Giri Ramandha N Kiemas, Darmadi Jufri SH dan rekan.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel Divisi Hukum Alexander Abdullah menilai, permohonan gugatan pasangan calon gubernur Dodi Reza Alex Noerdin dan Giri Ramanda N Kiemas patut ditolak.
Alexander mengungkapkan dugaan pemohon yang menilai KPU Sumsel melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif tak terbukti.
Sebab, Bawaslu Sumsel juga tak mengeluarkan rekomendasi temuan pelanggaran sebagaimana yang diduga pemohon.
“Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Sumsel yang menyatakan termohon (KPU Sumsel) melakukan kecurangan terstruktur, masif dan sistematis,” kata Alexander saat membacakan jawaban KPU Sumsel di ruang sidang panel II, MK , Jakarta, Selasa (31/7).
Alexander mengungkapkan, pelanggaran yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim dan Kota Palembang hanya sebatas pada pelanggaran administratif yang tak mengganggu tahapan Pilkada Sumsel.
“Melainkan pelanggaran administratif di Muara Enim dan Palembang, yang itu tidak mengganggu tahapan pilkada,” kata Alexander.
Selain itu Alexader menilai gugatan yang ditujukan pemohon ke MK tak termasuk pada klasifikasi objek sengketa.
Menurut dia, gugatan dugaan pelanggaran dalam Pilkada Sumsel harusnya ditujukan ke Bawaslu atau pengadilan tata usaha negara.
“Dalil dalam permohonan pemohon tidak masuk dalam objek pelanggaran administrasi dalam pilkada. Yang mana hal itu kewenangan Bawaslu atau pengadilan tata usaha negara,” kata dia.
Alexander juga menganggap, pemohon tak mampu menguraikan secara jelas adanya dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda yang menimbulkan kesalahan perhitungan suara dan merugikan pemohon.
“Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas DPT ganda sehingga terjadi kesalahan penghitungan suara yang merugikan pemohon. Dalil pemohon menjadi kabur, mohon permohonan tidak dapat diterima,” katanya.
“Secara keseluruhan Pilgub Sumsel di Pilkada Serentak sesuai dengan tahapan peraturan yang berlaku,” katanya.
Sedangkan Ketua Sumsel Aspahani menjelaskan Pilkada dilakukan serentak termasuk Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim, sehingga tidak mungkin menerbitkan dua Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Panita Pemungutan Suara (PPS) dan Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) karena terkait pertanggungjawaban keuangan. Sementara itu, Husni Chandra selaku kuasa hukum Termohon (KPU Sumsel) menegaskan bahwa sesuai alat bukti yang diajukan sudah dijelaskan mengenai SK Pengangkatan PPS dan PPK di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim. “Pengangkatan PPS dan PPK tersebut sebagai keseriusan kami sebagai penyelenggara,” jelas Husni.
Pernyataan Husni Chandra diperkuat ucapan Dhabi K. Gumayra selaku kuasa hukum Pihak Terkait (Paslon Nomor 1 Urut Herman Deru dan Mawardi Yahya).
Menurut Dhabi, SK Pengangkatan PPS dan PPK untuk Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim sudah diterbitkan sejak PPS dan PPK dibentuk. “Oleh karena itu dalil Pemohon soal PPS dan PPK tanpa SK tidak beralasan dan tidak berdasar,” kata Dhabi didampingi tim kuasa hukum Pihak Terkait.
Hal senada dikemukakan pihak Bawaslu Sumsel mengakui telah mengeluarkan rekomendasi terhadap KPU Sumsel untuk mengkaji ulang dan memperbaiki DPT. Rekomendasi itu telah dilakukan oleh KPU Sumsel.
“Hasil pengawasan Bawaslu tentang dugaan pelanggaran pemilihan, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi bahwa laporan itu tidak memenuhi syarat materiil,” kata komisioner Bawaslu Sumsel Iwan Ardiansyah .
Sedangkan sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda dismissal penyelesaian sidang MK namun tanggalnya belum ditentukan pihak MK.
Dalam sidang sebelumnya kuasa hukum pasangan pasangan calon Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel , H Dodi Reza Alex-HM Giri Ramandha N Kiemas, Darmadi Jufri SH menyampaikan, perihal penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sumsel 2018 tertanggal 8 Juli 2018.
Pada intinya, Darmadi Djufri menyampaikan, penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Sumsel cacat hukum, karena dalam proses tahapan Pilgub Sumsel banyak terjadi pelanggaran.
“Permasalahan dan dugaan pelanggaran Pilkada yang terstruktur, sistematis, dan masif sangat banyak terjadi dalam proses tahapan Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2018,” katanya.
Dia mengatakan, seluruh saksi Pasangan Cagub-Wagub Sumsel Nomor Urut 4 di Kota Palembang tidak mendapatkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari KPPS pada saat Pilgub Sumsel 27 Juni 2018 di TPS masing-masing. Padahal, berdasarkan peraturan perundang-undangan saksi harus mendapatkan salinan DPT.
Selain itu, tidak adanya Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan PPS dan PPK di Palembang dan Kabupaten Muara Enim untuk Pilgub Sumsel.
“Jadi dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Selatan untuk Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim tidak ada legalitas dari para penyelenggara yang sudah berlangsung,” kata Darmadi.
Dengan tidak adanya SK tersebut, maka secara otomatis produk hukum yang dikeluarkan atau dihasilkan PPS dan PPK tidak sah, dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPU Sumsel.
Selain itu, di Muara Enim, calon pemilih tidak mendapatkan Form C6-KWK. Hal itu sangat merugikan Pemohon. Karena, Muara Enim adalah basis dari massa Dodi-Giri. Persoalan lain, banyak DPT ganda di Palembang.
Disampaikan Darmadi, pihaknya juga sudah mengajukan surat kepada Bawaslu Sumsel meminta KPU Sumsel menunda rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
“Akan tetapi tidak ada tanggapan dan terkesan mengabiakan hal tersebut dan tetap melakukan rapat pleno,” kata Darmadi.
Pemohon memohon Majelis Hakim MK untuk menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. Kemudian, membatalkan keputusan KPU Sumsel tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Sumsel 2018. Lalu, menghukum Termohon (KPU Sumsel) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Palembang dan Muara Enim.
“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan putusan ini. Atau, apabila Majelis Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,” kata Darmadi. #osk

Baca:  4 Gugatan Pilkada 2020 di Sumsel Proses Sidang MK