Ultimate magazine theme for WordPress.

Rapat Pleno Rekapitulasi Pilgub Sumsel Belum Dimulai, Saksi Paslon No 4 Langsung Intrupsi

BP/DUDY OSKANDAR
Saksi paslon nomor 4, Eftiyani melakukan interupsi dalam rapat pleno rekapitulasi Pilgun Sumsel di KPU Sumsel, Minggu (8/7).

# Pertanyakan Legitimasi Legalitas Penyelenggara Pilgub Sumsel 2018
Palembang, BP
Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemiliuhan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2018 di aula lantai II KPU Sumsel di warnai intrupsi saksi dari pasangan calon (Paslon) nomor H Dodi Reza Alex-HM Giri Ramanda N Kiemas, H Eftiyani dan Suparman Roman, Minggu (8/7).
Intrupsi bermula ketika ketua KPU Sumsel Aspahani akan membuka rapat pleno tersebut, Suparman Roman langsung melakukan intrupsi, menurut Suparman sebelum acara dilanjutkan karena menyangkut hal prinsip yaitu legitimasi dan legalitas dari penyelenggaraan Pilgub Sumsel , bila dilanjutkan kita semua sudah mentolelir terjadinya pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh penyelenggara.
“ Oleh karena itu kami mohon pertimbangan terutama Bawaslu yang hadir disini untuk memberikan kesempatan pada saksi paslon nomor 4 untuk menyampaikan hal penting,” katanya.
Sedangkan Eftiyani menambahkan , banyak kecurangan yang terjadi di kota Palembangs dan kabupaten kota saat Pilgub Sumsel.
“ Kami temukan SK PPK dan PPS di kota Palembang hanya mencantumkan pemilihan walikota dan wakil walikota tidak mencantumkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel , juga kami temukan di Muaraenim SK PPK dan PPS yang hanya mencantumkan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati dan ini tidak menutup kemungkinan tidak terjadi juga di KPU kota se Sumsel, manakala ini tidak kita clearkan dulu Bawaslu, maka Pilkada Sumsel dan Pilgub Sumsel periode 2018 adalah cacat formal ldan cacat procedural dan akibatnya hasil pilkada ini tidak sah , kasihan bagi pasangan calon yang akan memperoleh perolehan suara terbanyak tapi legitimasi, legalitas dan keabsahan penyelenggara pilkada tidak di temukan keabsahannya,” katanya.
Selain itu, telah terjadi secara massive pelanggaran pasal 22 UU No 1 tahun 2015 dan PKPU No 8 tahun 2018 dan peraturan Bawaslu No 13 tahun 2018 masalah kewajiban seluruh saksi paslon mendapatkan DPT, ini di Palembang saksi paslon tidak mendapatkan salinan DPT Pilgub dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi di tingkat KPU kabupaten dan kota.
Lalu di kota Palembang pihaknya, menemukan tidak ada penetapan KPU tentang DPS Pilgub, yang ada DPS Pilwako.
“ Kami mohon pleno ini ditunda sampai ada keputusan Bawaslu Sumsel terkait laporan laporan kami ini ,” katanya.
Sedangkan Suparman Roman mengatakan , bila permohonan pihaknya dalam rapat pleno ini tidak di penuhi oleh KPU Sumsel dengan segala hormat sesuai dengan kewenangan dan fungsi tanggungjawab Bawaslu Sumsel untuk merekomendasikan dan memerintahkan KPU Sumsel untuk menunda rapat pleno ini agar semua persoalan , semua laporan ini clear secara hukum.
“Kami meminta secara hormat kepada Bawaslu Sumsel hari ini juga melakukan sidang pleno komisioner Bawaslu dan memanggil semua pihak berkompeten untuk melakukan klarifikasi dan melakukan perbaikan kesalahan –kesalahan yang kami anggap melanggar konstitusi yang harus dituntaskan pada hari ini sebelum melanjutkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara semua paslon Pilgub Sumsel,” katanya.
Kemudian Ketua KPU Sumsel Aspahani melanjutkan, kata sambutannya menurut Aspahani jika ada sengketa hasil maka sangat dimungkinan untuk ditindaklanjuti dengan melaporkan ke Mahkamah Konstitusi, semua itu ada aturan hukum yang berlaku.
“ Semoga rekapitulasi ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya walaupun ada tanggapan dan masukan kami persilahkan Bawaslu nanti untuk kita mintai keterangan sebelum secara resmi kita buka acara ini, “ katanya.
Selesai Aspahani menutup kata sambutannya, Suparman Roman kembali melakukan interupsi meminta Bawaslu Sumsel memberikan tanggapan apa yang disampaikan pihaknya.
“ Kami kalau kita ulur waktu, persoalan ini semakin kisruh karena ini menyangkut hal prinsip, masalah pelanggaran konstitusional, cacat hukum, cacat procedural, oleh karena itu sekali lagi kami mohon tanggapan Bawaslu Sumsel agar kami juga bisa mengikuti tahapan raat pleno dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan Bawaslu dan KPU Sumsel sendiri,” katanya.
Dan langsung di tanggapi saksi paslon nomor 1 H Herman Deru-Mawardi Yahya, Dhabi Gumarya mengatakan, karena acaranya sudah coffe break maka coffe break dulu.
“ Karena harus dihargai juga skema KPUnya, dari tadi khan sudah dikasih bicara , saya kira disini sudah paham peraturan perundang-undangan tentang rekapitulasi , jadi seluruh persoalan itu itu diselesaikan setelah ini, pasca ini kita selesaikan di Mahkamah Konstitusi, kalaupun tidak diterima silahkan anda –anda tidak mengikuti rekapitulasi,” katanya.
Namun Eftiyani langsung mengklarifikasi kalau dalam hal ini pihaknya tidak melakukan rekapitulasi, karena rekapitulasi tidak di mulai, “ Yang kita pertanyakan legalitas , penyelenggara di tingkat kabupaten kota, manakala ini terbukti , maka pilkada Gubernur Sumsel 2018 cacat hukum, maka seluruh produknya tidak sah, kasihan orang yang memperoleh suata terbesar, karena hasilnya tidak sah, dan ini kewenangan Bawaslu menjawabnya,” katanya.Akhirnya coffe break dilanjutkan kembali oleh pembawa acara.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...