Ultimate magazine theme for WordPress.

APPP Tuding Seluruh Produk Hukum KPU Palembang Cacat Hukum

BP/DUDY OSKANDAR
Saat Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2018 di aula lantai II KPU Sumsel digelar, puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Palembang (APPP) menggelar aksi demo di kantor KPU Sumsel, (8/7).

Palembang, BP
Saat Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2018 di aula lantai II KPU Sumsel digelar, puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Palembang (APPP) menggelar aksi demo di kantor KPU Sumsel, (8/7). Masa pendemo hanya bisa menyampaikan aspirasinya di depan jalan pintu masuk gedung KPU Sumsel, karena dihadang kawat berduri dan aparat kepolisian.
Dalam aksi demo tersebut koordinator aksi, Ruben mengatakan, penyelenggara tidak memiliki legalitas formal. Buktinya seluruh PPK, PPS dan KPPS di Kota Palembang tidak memiliki SK penetapan untuk menyelenggarakan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Palembang, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Palembang Nomor : 080/PP.03-Kpts/1671/KPU-kot/XI/2017 tentang penetapan anggota PPK Pilkada serentak Kota Palembang tahun 2018.
” Jadi seluruh produk hukum KPU yang berupa keputusan, kebijakan, tahapan program yang berkenaan dengab penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur cacat hukun, karena tidak dilaksanakan oleh institusi yang memiliki legalitas hukum ” ujarnya.
Selain itu, lanjut Ruben, terjadi indikasi pelanggaran konstitusi serius yang bisa berimplikasi pada pebuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPU Palembang, sebagaimana SK penetapan PPK Nomor : 080/PP.03-Kpts/1671/KPU-kot/XI/2017 tentang penetapan anggota PPK Pilkada serentak Kota Palembang tahun 2018.
“Dapat kami simpulkan Keputusan KPU Palembang hanya untuk kepentingan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Palembang, tidak mencangkup untuk kepentingan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, ” katanya.

Baca Juga:  Harno: Sinergi dengan Media Diutamakan 
BP/DUDY OSKANDAR
Saat Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2018 di aula lantai II KPU Sumsel digelar, puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Palembang (APPP) menggelar aksi demo di kantor KPU Sumsel, (8/7).

Apabila, lanjut Ruben, ternyata di dalam implementasinya KPU Palembang menggunakan dana hibah Pemkot Palembang untuk kepentingan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, maka patut diduga telah terjadi tindakan penyalahgunaan anggaran dana hibah tersebut. Sehingga ada kemungkinan terjadi anggaran ganda (Dana Pemerintah Provinsi dan dana Pemkot dengan alokasi peruntukan yang sama).
“Indikasi penggelapan anggaran Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur oleh oknum KPU Provinsi Sumsel dengan tidak mengalokasikan anggaran administrasi untuk kepentingan menjamin legalitas penyelenggara Pimilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat PPK, PPS dan KPPS, termasuk alokasi anggaran anggaran untuk penggandaan salinan DPT kepada pihak penyelenggara ditingkat PPK, PPS dab KPPS. Selain itu, indikasi peneyalahgunaan anggaran dana hibah Pemkot Palembang diluar dari anggaran Addendum naskah perjanjian hibah daerah Pemkot Palembang, ” katanya.
Salah satu staf KPU Sumsel menemui pendemo dan menerima kertas tuntutan pendemo dan berjanji akan menyampaikan ke komisioner KPU Sumsel yang masih melakukan rapat pleno rekapitulasi Pilgub Sumsel.
Dan massa langsung membubarkan diri dan berjanji akan kembali esok hari menunggu jawaban KPU Sumsel. #osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...