Massa Garda Api Minta PSU Untuk Pilwako Palembang

10

BP/IST
Massa Garda Api saat demo di KPU Palembang, Kamis (5/7).

Palembang, BP

Kantor Komisi Pemilihan umum (KPU) Kota Palembang di demo oleh ratusan massa yang menuntut hasil pleno rekapitulasi pemilihan Walikota Palembang dibatalkan, lantaran dinilai banyak terjadi kecurangan dan minta dilakukan pemilihan ulang, Kamis (5/7).
Kedatangan Ratusan massa menamakan dirinya Garda Alam Pikir Indonesia (Garda Api) Sumatera Selatan, menuntut, Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemilihan Ulang karena banyak ditemukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disinyalir ganda.
Koordinator Aksi, Yan Harianto dalam orasinya mengatakan, pada Pilkada Kota Palembang terdapat DPT ganda sebanyak 278.332 yang tersebar di beberapa kecamatan.
Hal ini menurutnya sangat menciderai demokrasi, khususnya penyelenggaraan Pilkada.
“Kami mempertanyakan bagaimana bisa DPT Kota Palembang banyak ganda. Jelas ini dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu dan yang jelas ini semua sangat menciderai Demokrasi,” bebernya disela-dela aksi, Kamis.
Selain itu, dalam tuntutannya Garda Api menuntut dugaan adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dengan mengajak memilih salah satu Paslon dalam pilkada kali ini.

Baca:  Mahasiswa Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Kantor Walikota Palembang
BP/IST
Massa Garda Api saat demo di KPU Palembang, Kamis (5/7).

Ia mengatakan, masih ada nya penggunaan money politic (politik uang) pun ikut mencoreng jalannya Pilkada bersih yang sangat di dambakan masyarakat.
“Kami (GARDA API) meminta kepada KPU untuk mengusut tuntas adanya dugaan keterlibatan oknum ASN yang jelas tidak netral pada Pilkada dan penggunaan Money Politik.Masyarakat ingin Pilkada bersih sehingga mendapatkan pemimpin yang bersih. Namun, semua itu tercoreng lantaran adanya kecurangan pada proses Pilkada Kota Palembang,” katanya.
Sesaat setelah melakukan aksinya, para pendemo menemui Komisioner KPU beserta staf KPU. Dalam pertemuan tersebut massa menyampaikan tuntutannya secara terbuka.
Komisioner KPU Palembang Divisi Tehnis Penyelenggara Firamon Syakti, S. Kom. M.Kom menyampaikan bahwa KPU Kota Palembang saat ini dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Palembang sudah sesuai dengan aturan, maka apabila ada keberatan maupun tuntutan yang tidak sesuai agar disampaikan ke sesui prosedur dan UU yang berlaku di Indonesia. Aspirasi dan masukan dari para pengunjuk rasa akan dipelajari terlebih dahulu.
Komisioner KPU Palembang, Abdul Karim Nasution yang menanggapi aksi demo tersebut mengatakan apa yang dituntutkan ke KPU kuranglah tepat.
Pihak KPU meminta keberatan tersebut dilaporkan kepada Panwaslu ataupun Bawaslu Sumsel karena menjadi ranah badan pengawas pemilu.
“Tentu kita (KPU) tidak bisa melakukan pemilihan ulang. Panwas dan Pengadilan lah yang bisa merubah rekomendasi. KPU tidak berhak mengadakan pemilihan ulang. Hal ini lantaran KPU hanya akan melaksanakan keputusan pengadilan ataupun Panwas,” katanya. #osk