Ultimate magazine theme for WordPress.

Tuntutan PSU Hal Yang Wajar

BP/IST
Pengamat politik Sumsel /Forum Demokrasi
Sriwijaya, Bagindo Togar BB

Palembang, BP
Tim advokasi calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Dodi Reza Alex Noerdin-HM Giri Ramanda melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel.
Tim advokasi paslon nomor urut 4, Sulastriana mengatakan, pihaknya menuntut diselenggarakannya pemungutan suara ulang (PSU). Sebab, dalam penyelenggaraan Pilgub Sumsel pada 27 Juni lalu banyak terjadi kecurangan dan kelalaian yang dilakukan KPU Kota Palembang.

Menurut pengamat politik Sumsel /Forum Demokrasi Sriwijaya, Bagindo Togar BB melihat tuntutan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, merupakan hal yang wajar wajar saja.
Akan tetapi ada mekanisme peraturan KPU yang harus dipenuhi, misalnya usulan dari Bawaslu/Panwaslu yang secara Faktual ada temuan Penggunaan hak pilih lebih dari sekali yang secara massiv dan signifikan mempengaruhi rekapitulasi hasil suara real,dan pelanggaran atau penyimpangan lainnya yang disengaja dengan melibatkan penyelenggara pemilihan umum/kada.
“Merujuk dari kasus atau tuntutan dari salah satu Paslon, yakni Paslon No urut 4, seperti belum tuntas sepenuhnya masalah DPT, hal tersebut sudah berulangkali disampaikan terhadap KPUD/Panwaslu Kota Palembang, tetapi Para Paslon, tetap saja permisif dan bersepakat pilkada serentak untuk dilaksanakan tanggal 27 Juni kemarin. Artinya, bila ini dianggap kesalahan atau kelalaian, bukan bersumber dari Paslon, masyarakat atau parpol pendukung, tetapi dari pihak pemerintah atau penyelenggara KPUD/Panwaslu. Dan juga diketahui, bahwa pra Hari Pencoblosan, tidak sedikit laporan disampaikan kepada pihak Bawaslu/ Panwaslu oleh Publik, Paslon dan Timnya juga para pegiat politik lokal bahwa adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh antar para pendukung, secara khusus yang ” Dekat atau Bagian ” dari Kekuatan Petahana, nyaris tidak digubris. Memang terkesan sulit untuk menemukan juga memposisikan ” Para Pengawas ” yang militan, gesit, independen dan profesional dalam menjalankan Peran maupun tanggung jawabnya,” katanya.
Untuk Kasus Sumsel , sarannya agar data perolehan suara untuk Pilgub Sumsel telah terhimpun 100% , baik melalui metode Quick Count maupun Real Cuont, selisih Suara sekitar 5 % , dimana Paslon Nomor 1 adalah Pemenangnya, dan Paslon No 4 berusaha berjuang melalui jalur regulasi Pilkada .
Sedangkan pengamat politik Sumsel, Ade Indra Chaniago menilai secara formal, konstitusi mengatur rangkaian proses Pilkada termasuk hal terkait dengan gugatan ataupun sengketa Pilkada.
“Karenanya masing-masing pihak harus menghormati hak konstitusi para Paslon. Selain itu, KPU merupakan institusi resmi yang menyelenggarakan pesta demokrasi, karenanya yang menjadi acuan bagi semua pihak adalah hasil rekapitulasi yang dilakukan lembaga tersebut. Untuk itu saya berharap kepada Paslon, Tim Pemenangan masing-masing calon agar bersabar menanti pengumuman resmi hasil Rekapitulasi manual KPU,” katanya, Selasa (3/7).
Menurutnya, jangan terjebak pada hasil Quick count yang dilakukan oleh banyak lembaga. Karena masing-masing pihak bisa saja mengklaim sebagai Pemenang. sementara itu, nantinya hanya ada satu Paslon pemenang yg akan di umumkan secara resmi oleh KPU.
Terkait laporan paslon pilgub Sumsel nomor 4 ke Bawaslu Sumsel tersebut, tentunya dia berharap agar Bawaslu Sumsel dapat memberikan rekomendasi sebagaimana mestinya sesuai dengan substansi yang dilaporkan.
“Artinya kalau kuat buktinya maka PSU bisa terjadi,” katanya.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...