PSU atau Tidak ? KPU : Itu Wewenang Bawaslu

12

BP/IST
Aspahani

Palembang, BP
Setelah pencoblosan di 27 Juni 2018 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel tengah memantau persiapan tahapan rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel di tingkat Kabupaten Kota. KPU Sumsel akan menurunkan tim supervisi agar pelaksanaan rekapitulasi tersebut berjalan dengan baik.
“Jadwal rekapitulasi tingkat Kabupaten Kota ini dimulai tanggal 4 Juli hingga 6 Juli. Kita butuh hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Kota untuk selanjutnya akan rekap tingkat Provinsi mulai tanggal 7 Juli hingga 9 Juli,” kata Ketua KPU Sumsel Aspahani kepada wartawan usai melakukan rakor di kantor KPU Sumsel, Senin (2/7).
Menurut Aspahani, hasil perolehan rekapitulasi suara masing-masing pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur jadi hal yang paling penting untuk diteliti karena harus sinkron dengan data per TPS.
“Kalau datanya sudah sinkron dan tidak terlalu jauh berbeda dengan data di tiap tps, saya yakin semua pihak akan menerima hasil tersebut
Kecuali, jika ada hal yang sifatnya kejadian khusus yang sudah direkomendasikan oleh Bawaslu atau memang ada kesalahan seperti koreksi pengisian di tps,” katanya.

Baca:  Tabloid Indonesia Barokah Masuk Sumsel, Gakkumdu dan Bawaslu Sumsel  Investigasi

Lanjut dikatakannya, jika memang ada kesalahan yang bersifat khusus tersebut harus melalui mekanisme rekomendasi bawaslu. Termasuk jika ada tuntutan seperti Pemungutan Suara Ulang (PSU).
“Kalau tuntutan PSU itu ranahnya Bawaslu, KPU itu wewenang kerjanya hanya memenuhi hak pilih dan tahapan-tahapan pemilihan. Seperti tanggal 27 Juni kemarin itu perjuangan terberat kami menyediakan surat suara pemilih yang datang ke tps. Hal diluar proses pemungutan suara itu bagian yang harus di prosea bawaslu. Kita menunggu saja rekomendasi dari bawaslu apakah PSU atau tidak,” katanya.#osk