Home / Headline / Perkara Hotel Ibis Inkracht

Perkara Hotel Ibis Inkracht

BP/IST
Pakar Hukum Pidana UNSRI, Dr. H. Yuli Asmara Triputra SH,.Mhum

Palembang, BP
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 pasal 45 A ayat (2) telah mengatur perkara-perkara yang bisa diajukan ke Mahkamah Agung RI, sementara, terkait keputusan PT-TUN Medan tanggal 16 Mei 2018 dengan objek perkara akta permohonan banding Nomor :58/G/2017/PTUN-PLG yang mempersoalkan Surat Keputusan Walikota Palembang Harnojoyo Nomor :640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan non rumah tinggal tertanggal 24 November 2016 dengan lokasi pembangunan Jalan Letkol Iskandar Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I yang diperuntukkan pembangunan Hotel Ibis berdasarkan aturan tersebut diatas tidak bisa diajukan dan tidak bisa diterima kalau pun diajukan.
Ketentuan ini juga seiring dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 tahun 2005.
Pakar Hukum Pidana UNSRI, Dr. H. Yuli Asmara Triputra SH,.Mhum mengatakan, Ketentuan yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 sudah jelas mengatur, sehingga dapat difahami, bahwa tidak semua perkara diajukan ke Mahkamah Agung yang dimohonkan untuk diperiksa dapat dikabulkan permohonannya, karena ada pembatasan perkara yang dapat diajukan untuk diadili oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, yakni perkara-perkara yang secara limitative telah dibatasi oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 itu sendiri. Hanya perkara-perkara yang memenuhi syarat sajalah yang dapat diajukan kasasi.
“Dapat dipahami bahwa terhadap perkara-perkara yang telah diatur secara limitative dalam ayat (2) pada Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tidaklah dapat diajukan untuk diperiksa pada tingkat kasasi. Terhadap permohonan kasasi yang demikian, maka permohonan kasasi yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat diterima dengan Penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama, dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung Pasal 45A ayat (3) jo. Surat Edaran MA No. 6 Tahun 2005.” Kata Yuli. Selasa, (26/6).
Dikatakannya, IMB merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pejabat Daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan sehingga bila muncul permasalahan hukum akibat diterbitkannya IMB, maka sudah pasti penyelesaiannya akan berujung pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga yang menyelesaikan perselisihan yang timbul dari administrasi negara, dan permasalahan hukum terhadap perselisihan itu hanya berakhir pada tingkat banding PT TUN tidak bisa dilanjutkan ke tingkat kasasi.
“Terkait dengan IMB Hotel Ibis mau tidak mau Pemkot Palembang harus menjalankan keputusan TUN Medan karena sudah final dan tidak ada upaya hukum selanjutnya”, katanya.
Sebagai referensinya lanjut Yuli ada pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat organik secara spesifik mengatur hal-hal terkait pelaksanaan kasasi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 pada ayat (1) nya menegaskan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang ini (UU No. 5 Tahun 2004), dibatasi pengajuannya.
“Atas putusan yang tidak dapat diajukan kasasi tersebut, maka demi hukum putusan tersebut menjadi inkracht. Untuk itu pihak-pihak yang terkait dengan putusan itu wajib mematuhi isi putusan. Begitu pula halnya dengan pejabat -pejabat TUN terkait harus melaksanakan isi putusan demi azas umum pemerintahan yg baik.”ujarnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, (Bapemperda) DPRD Kota Palembang, H. Antony Yuzar mengatakan, Pemerintah Kota Palembang harus legowo atas putusan banding PT TUN medan itu dan jalankan putusan tersebut untuk mencabut IMB Hotel Ibis. “Batalkan saja IMB Hotel Ibis itu karena faktanya sudah jelas bangunan itu bermasalah”, katanya.
Antony menambahkan, dirinya merasa aneh jika Pemkot Palembang akan mengajukan kasasi atas putusan PT TUN Medan sebab tidak ada aturan yang mengaturnya.
“Jangan membuat malu, sudah kalah mau kasasi lagi, memalukan, batalkan saja IMB itu, paling tidak Pemkot Palembang tidak berpihak pada kejahatan”, katanya.#osk