Home / Headline / Masyarakat Tuntut KPU Dan Bawaslu Sumsel Coret HDMY

Masyarakat Tuntut KPU Dan Bawaslu Sumsel Coret HDMY

BP/IST
Suasana para pimpinan LSM dan Ormas menyampaikan petisi di KPU Sumsel Sumsel di kawasan Jakabaring Palembang, Rabu (20/6) siang.

Palembang, BP
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Aktifis Untuk Pilkada Bersih menuntut dicoretnya pasangan Herman Deru – Mawardi Yahya (HD-MY) sebagai Cagub dan Cawagub Sumatera Selatan (Sumsel).
Hal ini terungkap saat para pimpinan LSM dan Ormas menyampaikan petisi di KPU Sumsel dan Bawaslu Sumsel di kawasan Jakabaring Palembang, Rabu (20/6) siang.
Menurut juru bicara koalisi RM Ishak Badaruddin, pihaknya sengaja menyampaikan petisi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap terlaksananya Pilgub yang bersih dan jujur.
“Saat ini juga pihak kami telah mengajukan gugatan ke PTUN Palembang agar membatalkan pencalonan HDMY tersebut karena ada berkas yang tidak sesuai aturan yang ada,” tambahnya.
Sebenarnya, menurut Ishak, Pilgub kali ini masih banyak menyisakan persoalan yang harus diselesaikan. Seperti persoalan ijazah palsu Mawardi Yahya yang belum juga tuntas. Karena para saksi secara tegas menyatakan Mawardi Yahya tidak pernah bersekolah di STM Pertambangan Palembang.
“Maka itu pihak Dinas Pendidikan Nasional harus jujur dan transparan. Kita sebagai masyarakat tentunya tidak mau dipimpin oleh sosok yang tidak berpendidikan. Masalah ini juga harus jelas dan dituntaskan,” imbuh Ishak.
Selain itu, dalam petisi yang ditandatangani beberapa pimpinan ormas dan lsm tersebut juga menuntut Herman Deru agar bersedia dilakukan tes DNA agar persoalan tuduhan dirinya telah menghamili pembantunya sendiri dapat terang benderang.
Dalam kesempatan yang sama, salah satu penandatangan petisi, R Harun Hamid mengimbau masyarakat yang telah memiliki hak pilih agar benar-benar menggunakan haknya sesuai hati nurani masing-masing.
“Kita juga harus melihat track record para kandidat secara objektif dan utuh. Kita jangan memilih kandidat yang memiliki cacat moral dan latar belakang kandidat tersebut harus jelas. Jangan sampai kita menyesal selama lima tahun karena salah memilih,” tambah Harun.
Dikarenakan kesibukan komisioner KPU Sumsel, rombongan para aktifis ini diterima staf sekretariat KPU untuk selanjutnya akan dilaporkan ke Ketua KPU Sumsel.
Setelah dari KPU Sumsel, rombongan para aktivis langsung menuju kantor Bawaslu Sumsel untuk menyampaikan hal serupa.
Komisioner KPU Sumsel Alexander Abdullah menilai, hal tersebut merupakan dinamika demokrasi.
“Kalau dilihat yang itu KPU berdasarkan aturan yang berlaku berdasarkan regulasi yang ada , kalau mau mengubahnya harus ada keputusan pengadilan yang inkrah, artinya sepanjang belum ada keputusan pengadilan yang inkrah tetap berjalan sesuai aturan yang ada,” katanya , Rabu (20/6) ketika ditemui di Hotel Wyndham, Jakabaring Palembang usai penetapan DPS Pileg 2018.
Sebelumnya, Mawardi Yahya menilai hal tersebut sebagai bentuk pembunuhan karakter terhadap dirinya. Hal tersebut menurut mantan Bupati Ogan Ilir ini untuk melemahkan dirinya di mata masyarakat.
“Kalau mau tahu tentang ijasah saya , silahkan ditanyakan ke Diknas Sumsel,” kata Mawardi.
Apalagi dirinya pernah dua kali kali menjadi Ketua DPRD OKI, dua kali menjadi Bupati Ogan Ilir dan ijasahnya selalu diverifikasi Diknas Sumsel.“Dan masyarakat Sumsel tidak bisa di bodohi lagi karena masyarakat Sumsel sudah cerdas, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu,” katanya.#osk