Komisioner KPU Palembang Jalani Sidang DKPP

16

BP/IST
Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi SE Msi

Palembang, BP
Empat orang Komisioner KPU Palembang, Syarifudin, (Ketua KPU Kota Palembang), dan anggota Abdul Karim Nasution, Firamon Syakti dan Devi Yulianti saat ini tengah menjalani sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di Jakarta. terkait dugaan Penggelembungan Jumlah DPT Kota Palembang.
Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi SE Msi membenarkan hal tersebut dan hanya satu anggota KPU Palembang yang tidak diperiksa DKPP yaitu Rudi Pangaribuan karena tidak menandatangani berita acara DPT tersebut.
“Prosesnya sedang di sidangkan dan hanya Rudi Pangaribuan tidak ikut karena tidak ikut mendatangani dan tidak ikut rapat pleno penetapan DPT, “ katanya, Kamis (7/6).
Kesalahan yang dilakukan KPU Palembang menurutnya,  mereka tidak melakukan rapat pleno tingkat bawah yaitu tingkat PPS dan PPK dalam penetapan DPT kota Palembang.
“ Tidak melakukan rapat pleno berjenjang, itu dianggap bermasalah karena menetapan DPT harus berjenjang , setelah di coklit di rapat dengan PPS, PPK ada urutan,” katanya.
Untuk vonis DKPP menurutnya akan diputuskan tiga hingga enam minggu kedepan .
“Memang menurut kita mereka (KPU Palembang) keliru, tatanan itu khan harusnya rekap itu harus dijalankan dari bawah, berkat kita konplain DPT Palembang di KPU Sumsel kini mendekati sempurnalah, dengan angka itu , DPT Palembang kini sudah clear jumlahnya 1 juta sekian , saya enggak hapal, “ katanya.
Sebelumnya Panwaslu Palembang juga memeriksa Ketua KPU Palembang Syarifudin dan sejumlah anggota KPU Palembang terkait laporan Perhimpunan Pemuda Pemudi Peduli Pemilu, Selasa (24/4).
Ketua KPU Palembang diperiksa pihak Panwaslu mulai pukul 14.00-17.00.
Syarifudin mengatakan, pemeriksaan kepada dirinya soal prosedur DP4 hingga DPT.
“Intinya saya menceritakan saja. Cooklit ulang tidak ada, kalau perbaikan iya. Mungkin ada sistem yang salah. Itu biso biso bae. Ada selisih 123.000 antara DPS dengan DPT,” katanya.
Menurutnya, kalau Panwaslu Kota Palembang mencermati hasil itu saat diplenokan, memang ada perbedaan DPS dengan DPT sebanyak 123.000. “Waktu pleno ya angka itulah yang keluar. Masalah ada di sidalih itu ada miss, kita tidak bisa mencermati itu. Memang benar ada perbedaan 123.000 di DPS dengan DPT,” katanya.
Syarifudin menambahkan, pihaknya tidak bisa merubah DPT. Kecuali atas perintah Panwaslu. “Kami tidak boleh memperbaiki kecuali perintah Panwaslu. Kami cermati lagi dan teliti ulang,” pungkasnya
Komisoner Panwaslu Divisi HPP Kota Palembang, Darsi Elyanto menuturkan, pihaknya memeriksa KPU Palembang, serta komisoner KPU Palembang lainnya yakni Devi Yulianti, Abdul Karim Nasution, Rudi Pangaribuan dan Kasubag Data dan Informasi Indra.
“Kita panggil mereka untuk melakukan klrifikasi terkait dugaan penggelembungan DPT,” pungkasnya. #osk