DPRD Sumsel Minta Perusahaan Segera Bayar THR

11

BP/IST
Sekretaris Komisi V, Askweni

Palembang, BP

Sekretaris Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Akweni mengingatkan kepada seluruh perusahaan di Sumsel untuk membayar tunjangan hari raya kepada para pekerja tujuh hari sebelum lebaran tahun 2018 ini.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri sendiri telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2018, yang ditujukan kepada para gubernur dan para bupati atau wali kota se-Indonesia pada 8 Mei 2018.

Dalam SE itu disebutkan, pemberian THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh merupakan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.

Baca:  Tak Bayar THR Perusahaan Bisa Dipidana

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja atau buruh,” kata Askweni .

THR buruh tersebut, menurut Askweni diberikan kepada:

a. Pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih;

b. Pekerja atau buruh yang mempunya hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Adapun besaran THR Keagamaan adalah:

Baca:  Soal THR Untuk Tenaga Honor, Pemprov Sumsel Masih Ambigu

a. Bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah;

b. Bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan THR 2018secara proporsional sesuai dengan perhitungan: masa kerja/12 bulan x 1 bulan upah.

“Kita berharap agar semua perusahaan di Sumsel taat pada aturan untuk memberikan THR yang merupakan hak dari seluruh tenaga kerja,” katanya, Senin (4/6).

Wakil rakyat itu mengimbau kepada buruh atau pekerja yang tidak mendapatkan haknya (THR) supaya melapor ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat.

Baca:  Pegawai DPRD Sumsel Masuk 100 Persen

Ia juga meminta kepada Disnaker untuk melakukan pengawasan bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang ada untuk memberikan sanksi kepada perusahaan tidak memenuhi kewajibannya.

Ia menyatakan, sanksi terberat cabut izin operasionalnya.

Ia menuturkan, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan dari masyarakat terkait pembayaran THR.

“Kita berharap agar masyarakat tidak takut untuk melapor dan mereka bisa datang ke komisi V DPRD Sumsel,” katanya.#osk