Home / Headline / Panwaslu Soroti Branding Paslon Di Mobil Jenazah

Panwaslu Soroti Branding Paslon Di Mobil Jenazah

BP/IST
Pimpinan Panwaslu Palembang Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran, Darsi Elyanto

Palembang, BP
Meski masa kampanye wali kota dan wakil wali kota Palembang sudah berlangsung sejak 15 Februari lalu atau 2 bulan lalu, Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palembang tetap masih menemukan alat peraga kampanye (APK) ataupun alat peraga sosialisasi milik Paslon yang maju pada Pilkada serentak 2018.
Panwaslu sendiri selama ini telah melakukan penertiban, bekerjasama dengan Satpol PP setempat, yang menyasar spanduk para calon yang terletak di jalan protokol, pohon, tiang listrik atau fasilitas umum.
Pimpinan Panwaslu Palembang Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran, Darsi Elyanto, menyoroti masih banyaknya simpatisan calon kepala daerah yang masih memasang branding kandidat di kendaraan miliknya, khususnya kendaraan milik negara.

“Kita himbaulah sebelum dilakukan penertiban, branding kandidat di mobil jenazah untuk dilepaskan. Apalagi itu mobil negara, tidak boleh dijadikan sosialisasi paslon yang saat ini maju dalam Pilkada,” kata Darsih, Rabu (18/4).
Menurutnya, beberapa kriteria APK atau alat sosialisasi yang menjadi sasaran, adalah yang tidak sesuai estetika dan tidak sesuai dengan desain yang sudah ditentukan KPU.
Selain itu karena di pilkada walikota Palembang, salah satu paslonnya adalah petahana, APK yang mencantumkan program pemerintah terdahulu yang digunakan untuk kampanye, juga akan diturunkan dan ditertibkan.
“Dikantor- kantor pemerintah juga masih banyak spanduknya, dan itu harus diturunkan agar Pilkasa berjalan jujur, adil dan demokratis,” katanya.
Ditambahkan Darsih, pemasangan branding calon kepala daerah dikendaraan, seharusnya tak perlu lagi dilakukan. Pasalnya, branding tersebut masuk kategori mensosialisasikan kandidat jagoannya. Sedangkan, alat peraga sosialisasi sesuai regulasi, disiapkan oleh KPU.
“Seharusnya pemilik kendaraan branding kandidat itu, merasa malu dengan memasang gambar kandidat jagoannya, apalagi di kendaraan umum, yang notabanenya bisa dimanfaatkan bersama, dan jelas itu masuk kategori pelanggaran,” katanya.
Ia menegaskan, pihaknya segera menertibkan kendaraan branding kandidat calon kepala daerah yang masih beroperasi.

“Kami akan koordinasikan dengan aparat keamanan, untuk menertibkan kendaraan branding tersebut,” katanya.#osk