Home / Pemerintahan / Komisi IV DPR Pertanyakan Program Cetak Sawah

Komisi IV DPR Pertanyakan Program Cetak Sawah

Nasyid Umar

Jakarta, BP–Anggota Komisi IV DPR RI Nasyid Umar mempertanyakan program cetak sawah yang dilakukan Kementerian Pertanian. Sebab dalam laporan program cetak sawah baru,  Kementerian Pertanian telah mencetak sawah  20 ribu hektar  tahun 2015,  tahun 2016 cetak 120 ribu hektar sawah baru, dan  tahun 2017  berhasil melakukan program cetak sawah  60 ribu hektar. Jadi total cetak sawah yang sudah dilakukan  lebih dari 200 ribu hektar dengan biaya kurang lebih Rp 3,8 triliun. Kalau  1 hektar sawah menghasilkan 3 ton beras, maka total beras yang dihasilkan sekitar 600 ribu ton beras yang merupakan hasil dari cetak sawah. “Angka itu cukup fantastis, anehnya  kenapa kita harus impor beras?” ujar Nasyid  dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di ruang rapat Komisi IV DPR,  Jakarta, Senin (29/1)

Menurut Nasyid, jika hasil cetak sawah itu gagal, namun tidak ada laporan  disampaikan kepada DPR, berapa areal yang gagal, berapa areal yang berhasil dan berapa areal yang belum berjalan. Dengan  laporan tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi ke depan. Terlebih lagi tahun 2018 ini Kementerian Pertanian telah mengusulkan akan membuat program cetak sawah baru lagi seluas 12 ribu hektar. “Laporan dan evaluasi itu tentu sangat dibutuhkan, demi perbaikan dan kepentingan bersama,” tuturnya.

Hal senada  diungkapkan Asep Maosul yang menyebutkan,  selama ini tidak terdengar keberhasilan atau kegagalan dari program Kementerian Pertanian tersebut. Berbeda ketika jaman pemerintahan presiden kedua Indonesia Soeharto yang  melakukan cetak sawah dan dibuktikan dengan program swasembada berasnya. “Saat ini masyarakat lebih melihat banyaknya sawah yang berganti pemukiman. Sementara program cetak sawah baru untuk menambah atau meningkatkan produksi beras malah tidak terdengar gaungnya,” paparnya. #duk

x

Jangan Lewatkan

Hendardi: Unjuk Rasa UU Cipta Kerja, Ketertiban Sosial Harus Prioritas

Jakarta, BP–Ketua Setara Institute mengatakan, unjuk rasa merupakan kebebasan berpendapat yang dijamin UUD Negara RI 1945 dan hak asasi manusia. ...