Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dan anggta Komisi IV DPRD Sumsel Didi Efriyadi.
Palembang, BP
Kemacetan panjang jalan jalur, Palembang-Lahat di respon pihak Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dengan mendatangi lokasi kemacetan.
“Pekan lalu Komisi IV menindaklanjuti adanya, aspirasi masyarakat Lahat tentang kemacetan panjang di sana dan sebagainya dan ternyata antrian batubara yang akan mengangkut dari perusahan PT Primanaya di Lahat sangat panjang sekali,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati
Selain itu, lokasi pengambilan batubara , perusahaan tersebut hingga kini juga belum melakukan reklamasi kawasan tambang batubara yang mereka kelola di Lahat.
“Mereka mengalaskan bahwa ini belum selesai, sementara kalau kita melihat sangat prihatin sekali, bekas galiannya sangat luar biasa yang kita takut bahwa lokasi –lokasi sekitar abrasi, hendaknya harus dievaluasi oleh pemerintah yang memberikan izin untuk perusahaan tambang barubara yang tidak merencanakan reklamasinya secara bertahap pertahun juga dilakukan untuk dievaluasi kembali,” kata politisi partai Golkar ini.
Begitujuga, angkutan batubara yang melewati jalan umum seperti di jalur Palembang-Lahat , pihaknya minta di stop,” Karena kami pulang dari Lahat itu ada yang sampai semalaman sampai 15 jam, ini khan ini tidak masuk akal, kita tahu kita ada jalan khusus tapi mereka mengalaskan jalan khusus belum siap sehingga mereka mengalaskan menggunakan jalan umum, sedangkan mereka juga berpendapat mereka sudah bayar royalty, royalty itu khan memang untuk negara , tapi apa kontribusi daerah yang dilalui angkutan batubara, kabupaten Lahat, Kabupaten Muaraenim, kota Prabumulih, karena jalan-jalan yang dilalui angkutan batubara kondisinya rusak,” katanya.
Apalagi pihaknya melihat, PT Primanaya sendiri pelabuhannya ada di kebun raya , Ogan Ilir ,” Kami rencananya tahun ini menganggarkan Rp60 miliar , kami akan usulkan agar di bangun portal juga jaan, jangan fasilitas kami yang menyediakan , perusahaan batubara yang menikmati, mereka sendiri tidak ada kontribusi,” katanya.
Dia melihat, PT Primanaya sudah membangun PLTU mulut tambang namun batubaranya lebih banyak di jual daripada dipakai untuk mulut tambang.
“Pada kenyataannya , antriannya batubara yang mengambil batubara untuk dibawa ke Kebun Raya, OI itu luar biasa,” katanya.
Selain PT Primanaya sendiri di Lahat dia melihat banyak perusahaan batubara juga melakukan hal serupa,” Kita juga akan mengecek yang melakukan ekplorasi batubara di bawah Bukit Lunjuk, PT BAW, kita takut abrasi, longsor habis sudah dari ikon kabupaten Lahat.
“ Kita minta pemerintah daerah dan pusat untuk mengevaluasi, izin-izin perusahaan pertambangan itu karena pada kenyataannya mereka hanya mengambil propitnya tetapi untuk peduli lingkungan itu masih kurang, kita , kita juga ke PT Titan /PT Servo yang mereka mengalaskan memiliki jalan sendiri tapi pada kenyatannya mereka mengalaskan jalan khususnya masih longsor, masih mencari itu, masih mencari itu sehingga masih menggunakan jalan umum, memang apa yang mereka janjikan hanya janji, sekarang harus tegas sebab untuk kepentingan masyarakat luas, bahwa harus memang di evaluasi,” katanya.
Hal senada dikemukakan anggota Komisi IV DPRD Sumsel Didi Epriyadi mengatakan pertambangan batubara harus C and C namun selama ini mereka mengabaikan itu.
“ Kita meminta angkutan batubara di atur dan regulasinya di jalannya , apapun dalihnya ketika mereka belum memiliki jalan khusus, ini tidak bisa dibenarkan,” kata politisi partai Nasdem ini.#osk