Bagindo Togar Butar-Butar yang juga pengamat politik dari IKA Fisip Universitas Sriwijaya (Unsri)
Palembang, BP
Mengenai Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel) ini menurut Bagindo Togar Butar-Butar yang juga pengamat politik dari IKA Fisip Universitas Sriwijaya (Unsri) mengatakan akhirnya semakin jelas pasangan calon Gubernur Sumsel yang akan bertarung dalam pikada serentak Juni nanti.
Menurutnya, ada empat pasang dengan diusung/ didukung Parpol masing-masing pasangan H Dodi Reza Alex dan HM Giri Ramandha N KIemas yang didukung Partai Golkar, PDIP dan PKB dengan total 29 kursi di DPRD Sumsel.
Selain itu, ada pasangan Herman Deru dan Mawardi Yahya yang diusung Partai Nasdem, Hanura dan PAN dengan total kursi 16 kursi di DPRD Sumsel , pasangan H Ishak Mekki dan Yudha Pratomo Mahyudin yang diusung Partai Demokrat (PD), PBB, PPP dengan total kursi 15 kursi di DPRD Sumsel.
Terahir pasangan H Aswari Rivai dan M Irwansyah SR yang diusung oleh Gerindra dan PKS dengan 15 kursi di DPRD Sumsel.
“Dari distribusi kursi legislatif dari beragam parpol sebagai syarat dukungan menunjukkan basis dukungan yang merupakan representasi secara nasional juga merambah ranah politik di Sumsel, dan 3 Cagub tersebut diatas sangat kuat derajat kader kepartaiannya, kecuali pasangan HD-MY, artinya akan terjadi adu endurance serta ketangguhan instrumen partai dalam merebut simpati warga, baik dari sisi program kerja,v isi misi dan model kampanye, Issue issue strategis maupun soliditas serta militansi tim pemenangan,” katanya, Minggu (7/1).
Dipastikan, issue SARA takkan muncul dalam Kampanye dan Hari H pelaksanaan Pilkada, dikarenakan antar Parpol yang berideologi nasionalis dan agama saling berkoalisi dalam memberikan dukungan pasangan calon.
“Sesungguhnya antar pasangan calon masih dituntut kerja keras supaya bisa memenangkan,” katanya.
Selain itu, kompetisi demokrasi ditingkat Provinsi ini, karena cakupan dan sebaran pemilih rasional semakin meningkat di Sumsel ditambah menguatnya peran IT yang sangat mempengaruhi persepsi pemilih maupun mempersempit peluang untuk merekayasa hasil suara.
“Tentunya, komitmen elite politik untuk mendorong publik untuk mengeliminasi Pihak-pihak yang berusaha melakukan politik uang, dengan memberi cap sanksi sosial, bahwa Pemimpin yang masih saja ” melegalkan” transaksional politik uang adalah pemimpin yang sangat tidak berkualitas sekaligus tidak beradab,” katanya.#osk